Trasformasi Hubungan Islam dengan Negara: Beberapa Contoh Kasus

Banyak hal yang bisa diungkapkan untuk dapat mendeskripsikan hubungan antara agama dan negara. Banyaknya kasus yang muncul memungkinkan kita untuk mengeksplor lebih dalam, namun hal ini tentu saja belum memungkinkan untuk dibahas secara menyeluruh. Banyak sudut yang dapat kita tempati untuk memandang hubungan agama dan negara. Aspek politik mungkin sudut pandang yang cukup tepat untuk melihat perkembangan hubungan antara agama —dalam hal ini Islam— dengan negara atau pemerintahan dari masa ke masa di Indonesia.  Ada baiknya kita tinjau dari awal mula kemunculan Islam dan interaksinya dengan negara, idealnya kita sebut saja pemerintahan yang berkuasa, untuk memudahkan mendeskripsikan kerajaan, pemerintah kolonial, negara Republik Indonesia, atau apapun yang terkait dengan penguasa di mana Islam saat itu bercokol.

Melihat masuknya Islam di Nusantara, tentu memunculkan berbagai pendapat tenatang proses penerimaannya. Dari lima teori yang muncul, yakni: teori Gujarat, teori Persia, teori Arab, teori Cina, maupun teori Arus balik, kesemuanya menunjukan pada satu muara, bahwa Islam adalah agama yang mudah diterima oleh masyarakat setempat. Terlepas apakah masuknya itu dengan interaksi oleh hubungan ekonomi maupun atas dasar politik yang kadang kala memiliki kecenderungan untuk melewati proses penaklukkan, tetapi pada akhirnya penerimaan itu bisa berlangsung secara alamiah dan mendapatkan respon yang baik dari masyrakatnya. Sebut saja kasus yang terjadi di kerajaan Gowa, Makasar pada abad ke-16. Masuknya Islam diawali oleh latar belakang ekonomi yaitu, perdagangan. Namun pada proses penyebarannya, manakala Islam telah diterima secara politis oleh seorang raja —dalam kasus Gowa disebutkan Raja Alaudin—melakukan penyebaran agama dengan jalan perdamaian maupun peperangan. Jalan peperangan ini ditempuh dengan menaklukan kerajaan Bone, Soppeng, dan Wajo yang tergabunng dalam persekutuan Tellunpoccoe, tetapi buah dari peperangan ini bukan suatu pertentangan antara rakyat dengan penguasanya melainkan proses yang baik dalam melahirkan suatu kebudayaan baru di Gowa, yakni budaya tradisional yang Islami.

Kenapa hal ini bisa terjadi di Gowa? Secara sederhana hal ini bisa dikatakan sebagai representasi dari Islam yang mampu mengakomodasi nilai-nilai tradisi.  Poin penting lainnya bahwa Islam di Gowa mampu membuat sistem secara politis dalam hal ini berupa andil dalam pengaturan pemerintahan. Semisal pembentukan lembaga Sarak yang khusus mengurus masalah keagamaan dalam masyarakat, seperti masalah nikah, talak dan rujuk, masalah warisan serta pemeliharaan rumah-rumah ibadah (Sewang, 2005: 135). Gambaran tersebut memperlihatkan bahwa Islam mampu seiring-sejalan dengan Pemerintahan yang berkuasa. Bentuk lainnya dapat kita temui dalam kerelaan rakyat untuk mengikuti agama yang dianut oleh rajanya. Namun di masa selanjutnya dapat kita temui suatu transformasi dari hubungan antara Islam dan Pemerintah yang berkuasa.

Pemaparan diatas merupakan suatu bentuk hubungan yang harmonis antara pemerintah yang berkuasa dengan Islam. Hubungan harmonis ini perlahan mulai terkikis manakala merangseknya penjajahan dari bangsa asing, seperti Portugis dan Belanda. Suatu bentuk konfrontasi antara Islam dan negara, kalau boleh dibilang begitu, mulai nampak di berbagai daerah semenjak menguatnya kekuasaan bangsa asing di Indonesia. Setelah hegemoni Belanda menguat di Nusantara, menghasilkan suatu pemisahan yang cukup jauh antara Islam dengan kekuasaan, walaupun eksistensi Islam dalam pemerintahan masih ada, namun itu semua terkesan hilang karena hanya bercokol pada tingkat kekuasaan tradisional dalam struktur masyarakat. Akibtnya kadang kala timbul pertentangan antara penguasa tradisional yang mewakili rakyat banyak melawan kekuasaan pemerintah yang dipegang oleh kolonial Belanda. Hal seperti ini dapat kita temui  dalam tulisan Graves, “Asal-Usul Elite Minangkabau Modern”. Tulisan Graves menggambarkan suatu bentuk penolakan kebijakan pemerintah oleh penguasa adat yang teguh memegang agama Islam. Penguasa Adat beranggapan bahwa pendidikan yang diterapkan di Minangkabau adalah suatu bentuk sekularisme Belanda untuk mengurangi nilai-nilai keagamaan yang telah dipegang erat oleh sebagian besar masyarakat di Minangkabau. Akibatnya secara politis kekuasaan elite Tradisional semakin berkurang karena kedudukan mereka tergantikan oleh elite-elite baru yang telah mengenyam pendidikan dan dapat menempatkan diri sebagai Ambtenaar yang profesional.

Itu hanya satu contoh kasus, bentuk lainnya bisa kita temui di Jawa, di mana pertentangan antara agama dan pemerintahan sangat nampak dan menyeruak sebagai suatu bentuk konflik sosial. Kita tentu tidak bisa begitu saja melupakan peristiwa Geger Cilegon yang pecah pada 7 Juli 1888. Suatu contoh yang teramat penting dalam kajian sejarah sebagai bentuk pergerakan sosial yang tentu saja muncul dari kalangan orang-orang kecil dengan dipelopori oleh segelintir tokoh. Lagi-lagi konflik yang terjadi adalah buah pertentangan antara Islam dengan kebijakan pemerintah kolonial yang tidak mampu mengakomodir keinginan rakyat banyak. Sementara terjadinya peristiwa tersebut dipelopori oleh Haji Wasid yang dilatarbelakangi oleh peraturan pemerintah kolonial yang menyinggung perasaan keagamaan rakyat jajahan.

Adapun kiayi  memang memiliki kedudukan penting dalam struktur masyarakat, khususnya masyarakat kecil. Kondisi demikian kembali menggambarkan posisi Islam yang semakin terpinggirkan dari kancah politik negara. Islam kadang kala menjadi simbol perlawanan yang cukup kuat untuk menggoyah pemerintahan. Hal ini tidaklah aneh karena jumlah pemeluknya yang banyak dan ikatan emosional mampu menumbuhkan semangat perlawanan. Maka tidaklah heran jika sejak peristiwa ini pemerintah kolonial bisa belajar banyak untuk dapat mengontrol pergerakan yang didukung oleh kekuatan agama.

Bentuk ketakutan pihak pemerintah dapat kita lihat pada masa-masa setelah tahun 1888. Pihak pemerintah bisa bersikap untuk lebih konpromistis terhadap golongan Islam. Islam yang sebelum-sebelumnya tidak begitu diperhitungkan mulai diberikan perhatian yang khusus. Hubungan yang cukup baik atau setidaknya suatu pengontrolan dari pemerintah (walaupun bukan berdiri sejajar dalam negara) nampak pada era pergerakan nasional. Golongan Islam abangan yang jumlahnya begitu melimpah menjadi sumber kekhawatiran dari pihak pemerintah kolonial. Mulai munculnya Sarekat Islam sebagai kelompok ekonomi yang besar dianggap mampu mengancam pemerintahan. Anggotanya yang kian hari, kian banyak bahkan sampai 2 juta mengharuskan pemerintah untuk mengakomodir organisasi tersebut guna mengontrol arah gerak dari kebanyakan golongan abangan ini. Organisasi yang awalnya berbasis ekonomi mulai mengarah pada politik, hal seperti ini yang semakin mengkhawatirkan pemerintah kolonial. Pada kongres tahun 1916 di Bandung, Cokroaminoto jelas-jelas mengungkapkan ketidaksetujuannya terhadap pemirintah kolonial. Ia melancarkan kritik terhadap praktek kolonialisme yang menyengsarakan rakyat. Pada saat itu muncul tuntutan supaya Hindia-Belanda diberi kesempatan untuk duduk di pemerintahan. Tuntutan ini terwujud saat pemerintah mendirikan Volkstraad. Namun karena Sarekat Islam tumbuh menjadi partai massa yang kuat, cenderung memunculkan sikap waspada dan kemunculan peraturan-peraturan untuk menghambat perkembangan Sarekat Islam selanjutnya.

Meloncat pada masa pendudukan Jepang, kita dapat melihat kembali sekaligus membuktikan bahwa kaum ulama dan Islam selalu menjadi simbol dan penggerak kekuatan rakyat untuk melawan pemerintah. Peristiwa pemberontakan K.H Zainal  Mustafa yang pecah pada 25 Desember 1944 merupakan suatu bentuk perlawanan Islam terhadap pemerintah yang berkuasa. Kasus seperti ini memiliki kesamaan dengan peristiwa Cilegon 1888 dari sisi tokoh, yakni tokoh penggerak adalah seorang yang terpandang sebagai ulama. Ulama memiliki kemampuan untuk menggerakan rakyat banyak karena ilmunya yang dinilai sebagai represntasi dari ajaran Al-Qur’an dan sunnah.

Demikianlah renggang dan tegangnya hubungan antara Islam dan negara, suatu transformasi hubungan di antara keduanya. Pada awal kemunculan Islam, agama ini mampu menduduki kekuatan di dalam elemen-elemen negara, semisal raja yang agamis sekaligus pengatur pemerintahan yang ulung, seperti Sultan Alaudin di Gowa. Namun kondisi ini semakin bergeser manakala kekuatan negara mulai dicampuri orang-orang asing. Islam mulai tersisihkan dan kekuatannya berasal dari golongan rakyat kecil. Pemberontakan Cilegon 1888 merukan hal yang membuktikan bahwa Islam berada pada golongan rakyat kecil.

Sementara itu pada masa pergerakan nasional, kekuatan sosial rakyat semakin menggambarkan bahwa unsur Islam memiliki peran yang besar. Sarekat Islam adalah suatu organisasi dengan keanggotaan yang sangat besar dan mengancam pemerintahan kolonial. Golongan abangan yang melimpah cukup memberikan rasa kekhawatiran pihak pemerintah. Lagi-lagi Islam menjadi simbol perlawanan rakyat kecil terhadap negara. Contoh konkrit lainnya dapat kita temui pada masa pendudukan Jepang, manakala terjadi pemberontakan K.H Zainal Mustafa  pada 25 Desember 1944. ini menggambarkan kekuatan Islam ada pada rakyat banyak atau setidaknya dalam hal ini ada pada para anggota pesantren dan rakyat.

Pada masa-masa setelah itu kita dapat temui berbagai hubungan lain antara Islam dan pemerintahan. Sekilas masa orde lama, Islam cukup mendapat tempat yang baik dalam pemerintahan terbukti dengan berkembangnya Masyumi sebagai suatu partai politik yang mampu menduduki kursi yang dominan di DPR. Sementara di masa Orde Baru Islam mulai bisa berjalan beriringan dengan pemerintahan. Pengakomodasian pemerintah dalam hal-hal keagamaan menunjukan hubungan yang relatif baik. Munculnya ICMI merupakan salah satu contoh kesetaraan antara negara dengan agama. Di era reformasi kekuatan Islam mampu “menginjakan kakinya” di pemerintahan dan semakin terbuka lebarnya peluang-peluang menyuarakan aspirasi umat Islam. Di masa kini Islam tampaknya bukan lagi sebatas simbol kekuatan rakyat banyak, tetapi mampu kembali menyetarakan kedudukannya di pemerintahan, terbukti dengan banyaknya birokrat, negarawan yang berasal dari organisasi keagamaan Islam. Terlepas dari kemunculan aliran-aliran Islam lainya, hubungan Islam dengan negara sudah menunjukan geliat yang cukup baik walaupun negara belum sepenuhnya dapat mengakomodasi keinginan kebanyakan umat Islam.

***

Graves, Elizabeth E. 2006. Asal-usul Elite Minangkabau Modern. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia:

Michrob, Halwany. 1990. Catatan Masa Lalu Banten: Suatu Tinjauan Sejarah. Serang : Saudara.

Reid, Anthony.2004. Sejarah Modern Awal Asia Tenggara. Terj. Sori Siregar. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.

Ricklefs, M C. 2005. Sejarah Indonesia Modern. Yogyakarta :Gadjah Mada University Press.

Sewang, Ahmad M. 2005. Islamisasi kerajaan Gowa (Abad XVI sampai Abad XVII). Jakarta:Yayasan Obor Indonesia.

Van Niel, Robert.1984. Munculnya Elit Modern Indonesia. Jakarta: Pustaka Jaya.

About these ads

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: