Dengan atau Tanpa Konate; Sebuah Pertimbangan Lain

084152900_1447669079-makan_konate__persib__zaidan_nazarul__1_

Ada suatu masa di mana lini tengah Persib diisi oleh Enjang Rohiman dan Ayouck Berty. Suatu periode yang mungkin masih begitu lekat dalam ingatan bobotoh, periode yang selalu kita ingat sebagai salah satu catatan sejarah buruk Persib di Liga Indonesia. Tahun itu, Persib lolos dari jerat degradasi karena gempa Jogja. Tentu, bukan hanya itu periode kelam dalam sejarah Persib. Era Marek Andrez Sladzianowsky adalah cerita suram lainnya yang tak bisa kita tendang keluar dari memori. Selama periode 2000-an sampai kini, pemain-pemain berdatangan, bersamaan dengan itu pula banyak yang gagal memenuhi ekspektasi. Meski demikian, toh kita tak bisa menampik, ada pula pemain-pemain hebat yang pernah singgah di lini tengah Persib, sebut saja misalnya Yaris Riyadi, Alejandro Tobar, Eka Ramdani, Suchao Nutnum, Cabanas, dan Miljan Radovic. Baca lebih lanjut

Pasang Surut Hubungan Sipil Militer*

*Tulisan tahun 2009.

Apakah kunci dari penggulingan kekuasaan selalu berada pada pihak yang bersenjata? Menjadi wajar dan lumrah ketika momentum itu –penggulingan kekuasaan– datang, militer ada di garda terdepan. Adakah ini pula selalu terjadi dalam ketidakstabilan politik setiap negara? Belum kering dalam kepala, bagaimana pemerintahan di Madagaskar digulingkan militer tiga minggu silam (17 Maret 2009). Istana negara dikepung tentara bersenjata serta moncong-moncong tank mengarah tanda siaga. Presiden Madgaskar, Marc Ravalomanana dengan terpaksa menyerah pada Andre Andriariajoana sang Kepala Staf Angkatan Darat. Adapun demikian, penggulingan ini tidak lepas dari tindak tanduk sang Presiden yang dinilai diktator hingga menewaskan 28 orang serta perintah represif pada oposisi. Tak mau disetir, tentara berontak dan berpihak pada oposisi. Peristiwa ini sungguh merupakan kasus yang banyak ditemui di berbagai belahan bumi ini. Thailand, Ghana, Mesir, adalah beberapa yang telah mencicipi hal yang serupa. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Memang tak perlu ditanyakan lagi, Indonesia telah lebih dari cukup merasakan asam garamnya kudeta. Bukankah hampir dalam setiap pergantian kekuasaan yang disertai instabilitas politik selalu dibarengi dengan andil militer? sebutlah dari sejak perang kemerdekaan, tahun-tahun awal kemerdekaan seperti tahun 1952, tahun 1965 setelah G30S, dan tentu pada peristiwa 1998. Tapi di sini kita bukan membicarakan sederet ‘kudeta’ tersebut, melainkan ketegangan yang sempat terjadi antara sipil dengan militer dalam sejarah Indonesia.

sudirman_resting_with_guerillas_kota_jogjakarta_200_tahun_plate_before_page_65

Konsep dan Kedudukan Militer

Entahlah apakah kata friksi sudah cukup mewakili hubungan sipil dengan militer, ataukah terlampau berlebihan. Tetapi dapat dipastikan bahwa kedua belah pihak memiliki kepentingan yang berbeda, sekalipun kadang kala berada pada jalur yang sama atau musuh yang sama pula. Sejak berdirinya, keberadaan tentara (TNI) telah menimbulkan perdebatan konsep serta kedudukan yang timbul antara pihak militer itu sendiri dengan para politisi sipil. Konsep peran militer dari pihak sipil, antara lain berasal dari tokoh-tokoh sosialis dan komunis tentang konsep antara rakyat revolusioner (Syahrir dengan Pesindo, Amir dengan Pepolit, dan Tan Malaka dengan PP-nya). Selain itu konsep supremasi sipil dan profesionalisme tentara di mana tentara hanya menjadi alat negara penjaga keputusan-keputusan yang legal. Sedangkan konsep peran militer yang dikeluarkan pihak militer, misalnya tertuang dalam pendapat TB Simatupang, yakni mirip dengan kedudukan militer di Republik Weimar Jerman. Dalam hal ini merupakan pengemban wawasan kenegaraan dan ideologi negara (Treager des Reichsgedankens) dan bukan alat kabinet. Selain itu terdapat konsepsi Nasution tentang dwifungsi TNI (berdasarkan pidato The Army’s Middle Way), yakni konsep pragmatis yang dengan cerdik menyelimuti fasisme (Chrisnandi, 2004). Konsep yang terakhir ini yang sepertinya mampu bertahan cukup lama sepanjang masa kemerdekaan Indonesia, khususnya selama Orde Baru. Konsep ini ternyata memiliki peran vital selama membangun dinsati Cendana serta menancapkan akar-akar kemiliteran dalam berbagai bidang kehidupan yang mungkin efeknya belum surut hingga sekarang. Walaupun demikian, mapannya konsep ini ternyata menimbulkan pergulatan yang cukup panjang antara sipil dengan militer, bahkan tidak sedikit menimbulkan konflik dalam militer itu sendiri. Salah satu hal yang cukup menarik adalah bagaimana pada tahun-tahun awal kemerdekaan, TNI mencoba meraba-raba posisi serta mencoba menempatkan kekuatan dalam politik Indonesia.

Kuatnya kedudukan militer tidak lepas dari pandangan filosofi posisi tentara di antara rakyat, yakni kedudukannya sebagai penjaga pertahanan, keamanan serta peranannya dalam bidang sosial politik. Pandangan ini muncul sejalan dengan masa perang kemerdekaan, di mana kedudukan pemerintahan sipil sering kali digantikan oleh gubernur militer karena kondisinnya yang serba genting, bahkan tidak jarang militer mengambil peranan penting dalam bantuan sosial kemasyarakatan pada waktu itu. Peran ini memang tidak bisa terbantahkan, namun sayangnya besarnya peranan di masa perang kemerdekaan cenderung dimitologisasi. Seperti anggapan bahwa TNI merupakan tentara rakyat dan  anak kandung dari revolusi kemerdekaan. Padahal kajian yang mendalam atas komposisi personel dan pengambilan keputusan militer pada awal terbentuknya TNI menunjukan, bahwa pada tingkat Markas Besar AD para perwira umumnya adalah tentara profesional didikan Belanda dan Jepang (Sulistyo, 150: 2002).

Selain faktor tersebut, kerap kali pihak militer memandang bahwa fakta sejarah harus diperlakukan sebagai hak sejarah. Hal ini nampak, manakala dikaitkan dengan proses kelahiran TNI. Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang didirikan pada 22 Agustus 1945 merupakan embrio TNI. Namun fakta ini tidak diperlakukan sebagai sejarah resmi, karena BKR dianggap badan keamanan dan bukan institusi militer. Padahal dari kacamata politik tata negara, BKR sudah dapat dianggap sebagai organisasi militer yang sebenarnya. Jika asumsi ini dibenarkan, maka kelahiran TNI jatuh pada tanggal 22 Agustus 1945 dan bukan 5 Oktober 1945 (Sulistyo, 150: 2002). Cara pandang ini menjadi persoalan yang merembet, mengingat kedudukan TNI jika dilihat dari cikal bakalnya, yaitu BKR, ternyata posisinya tidak otonom karena BKR ditempatkan di bawah Komite Nasional Indonesia (KNI). Ini berarti, jika kelahiran TNI adalah juga kelahiran BKR, maka anggapan yang muncul seharusnya supremasi sipil di atas militer. Tetapi pada kenyataannya, dokrin sosial-politik yang tetap dipegang oleh TNI yakni turut meliputi peran non pertahanan sehingga tetap saja posisi TNI bukan merupakan subordinasi militer terhadap kekuatan sipil sebagaimana saat BKR terbentuk sebagai cikal bakal TNI. Akibat paradigma ini, muncul sedikit arogansi pihak militer terhadap politisi sipil. Apalagi pada dekade 1950-an sampai 1960-an. Di mana terjadi instabilitas politik ditangan pemerintahan (pihak sipil tentunya). Secara kasar dapat pula dikemukakan seperti berikut: bahwa pihak militer telah bersusah payah menyediakan kemerdekaan, sementara pihak sipil yang mengisinya cenderung tidak kompeten dalam menjalankan roda pemerintahan.

Secara umum sepanjang dekade 1950-an hingga 1960-an terdapat dua arus proses politik yaitu elite dan massa. Pertama, pada arus elite, diadopsinya sistem pemerintahan parlementer dan kepolitikan yang liberal telah menyebabkan tingginya derajat instabilitas politik (Sulistyo, 151: 2002). Kabinet silih berganti, memunculkan berbagai kepentingan kelompok di dalamya. Politisi sipil saling menjatuhkan antara satu dengan lainnya sehingga stabilitas pemerintahan tak kunjung tercapai. Tercatat bahwa hanya kabinet Ali Sastroamidjodjo II yang mampu bertahan cukup lama (1955-1957). Adapun kabinet Hatta mampu pula bertahan karena memiliki dukungan kuat dari Presiden dan tentara. Lagi-lagi dalam periode ini terjadi turun naik hubungan sipil dengan militer. Kabinet silih berganti karena digoyah dari dalam maupun tarik ulur hubungan kabinet dengan militer, misalnya: Natsir dan Wilopo tegang dengan Presiden, tetapi baik dengan pimpinan TNI (Simatupang-Nasution-Ali Budiarjo). Sukiman tegang dengan TNI, tetapi baik dengan Sukarno. Kabinat Ali Sastroamiddjojo baik dengan Presiden, namun kurang pro terhadap TNI (Castle, 1998).

Kedua, pada arus massa, berkembang mob politics sebagai akibat tarik menarik pendukung dan simpatisan partai-partai politik (Sulistyo, 152: 2002). Deselenggarakannya pemilu tahun 1955 justru semakin menguatkan persepsi dari kalangan militer yang melihat bahwa telah terjadi instabilitas politik. Sementara itu, ketidak puasaan dari tindak tanduk kalangan elite telah menimbulkan pemberontakan di dearah-daerah yang dilatarbelakangi oleh berbagai motivasi, seperti PRRI, DI/TII, dan Permesta.

Dengan demikian, rangkaian peristiwa-peristiwa tersebut oleh pihak militer dipandang sebagai pengkhianatan terhadap pembentukan nation-state Indonesia. Maka dari itu, tercetus pula fungsi TNI di luar pertahanan dan keamanan. Ide ini dikemukakan oleh A.H. Nasution melalui konsepsi jalan tengah TNI. Di mana, pada lapisan politik elite nasional, konsepsi ini mendukung keterlibatan tentara lebih jauh kedalam politik, sementara di daerah-daearah TNI berhasil menundukan para pemberontak.  Lahirlah dengan apa yang dinamakan Dwifungsi ABRI kemudian. Konsepsi ini baru dapat terwujud dengan mantap manakala pemindahan kekuasaan dari tangan Soekarno pada Soeharto dapat berjalan dengan mulus. Lalu jika menilik hingga tahap ini, maka tarik ulur kepentingan sipil-militer berada pada titik menentukan pada dekade 1950-an hingg 1960-an.

Dari pemaparan sebelumnya, terlihat bahwa sebenarnya pihak militerpun memiliki kepentingan yang tidak sedikit dalam kancah politik nasional. Bukti-bukti menunjukkan bahwa betapun konsesi telah diberikan sebesar-besarnya kepada golongan militer kehendak untuk menjarah pusat-pusat kekuasaan tidak pernah kendor (Chrisnandi, 2004).

Salah satu alasan yang selalu mencuat berkenaan hal ini adalah campur tangan sipil dalam urusan-urusan militer. Misalnya mengenai pengangkatan pejabat militer. Namun kadang, militer sendiri bersikap pragmatis dalam hal ini, reaksi yang muncul bisa berupa penentangan pada politisi sipil atau justru berkompromi dengan para pengambil kebijakan di tangan sipil. Hal ini sangat mungkin terjadi, mengingat kepentingan militer selalu bersinggungan dengan kebutuhan ekonomi mereka, dengan kata lain senjata menjadi alat guna mengeruk keuntungan-keuntungan secara ekonomi. Bentuk hubungan seperti ini begitu nampak saat terjalin koneksi pejabat sipil dengan militer seperti yang terjadi di masa Orde Baru. Maka, tidak jarang apabila sikap-sikap ini sewaktu-waktu menimbulkan konflik di internal militer itu sendiri. Tetapi pada awal kemerdekaan fenomena yang muncul cenderung di dominasi oleh ketegangan antara sipil dengan militer yang terjadi karena pembatasan dalam ruang-ruang gerak dengan potensi ekonomi bagi militer.

Selain itu ketegangan ini juga diperkeruh oleh arogansi pihak militer terhadap politisi sipil yang dinilai kurang kompeten dalam menjalankan roda pemerintahan di masa parlementer, seperti telah dikemukakan di atas. Walaupun demikian adanya, toh setiap tiang-tiang negara, baik pemerintahan atau militer, memiliki fungsi dan wewenangnya masing-masing yang tertulis secara konstitusional. Lalu, adakah saling langkah-melangkahi antara sipil dengan militer adalah kerikil-kerikil yang pasti ditemui dalam kehidupan bernegara? Pemaparan berikutnya adalah salah satu contoh menarik pecahnya ketegangan sipil dengan militer.

Ketegangan Sipil-Militer; Peristiwa 17 Oktober 1952

Menurut S Indro Tjahjono (2000), dalam hampir setiap pembelotan militer selama ini selalu didahului oleh masalah mengecilnya porsi ekonomi atau sebaliknya tuntutan untuk meningkatkan peluang dan kesejahteraan ekonomi tentara seperti kemungkinan berkurangnya jabatan non-militer, kesempatan menambah dana kesejahteraan dan tuntutan kenaikan anggaran pertahanan. Namun, ancaman yang bersifat subsatansial dan selalu menjadi preseden dalam konflik antara kabinet dan angkatan bersenjata adalah kemungkinan hilangnya mata pencaharian tentara akibat kebijaksanaan rasionalisasi dan demobilisasi yang terjadi pada beberapa kali kabinet (Chrisnandi, 2004). Hal demikian dapat kita tengok dari meletusnya peristiwa 17 Oktober 1952. Peristiwa ini, demikian adanya adalah suatu kasus menarik sekaligus mencoreng dalam kancah sejarah militer di Indonesia. Pihak tentara secara terang-terangan mengarahkan moncong-moncong meriam ke istana Presiden. Boleh dibilang merupakan tindak inkonstitusional yang terlihat kasar dalam perjalanan sejarah Indonesia. Pihak militer berhadapan langsung dengan Presiden menuntut dibubarkannya parlemen. Melihat peristiwa ini tentunya kita harus menengok perbedaan sudut pandang antara sipil dengan militer.

Faktor yang melatarbelakanginya antara lain: pertama, para pengambil kebijakan di pihak sipil memandang bahwa keadaan ekonomi Indonesia kian memburuk dengan berlalunya perang Korea, antara bulan Februari 1951 dan September 1952. maka dirasa perlu memperbaiki dampak-dampak paling buruk dari krisis ekonomi, hal ini menimbulkan akibat buruk bagi Angkatan Darat karena kabinet merencanakan untuk memperkecil jumlah militer. Kabinet berencana memberhentikan 80.000 dari 200.000 personel dengan alasan usia lanjut. Kabinet menganggap perlu pemberhentian masal ini mengingat akan dilakukan penurunan alokasi anggaran militer dari Rp 2.625 juta menjadi Rp 1.900 juta. Menanggapi rencana kabinet ini, Angkatan Darat mempunyai argumen sendiri bahwa dibandingkan anggaran pertahanan Burma, Muangthai, dan Filipina yang sebesar 50 persen dari anggaran nasionalnya, maka angka anggaran pertahanan Indonesia sebesar 19 persen sangatlah kecil. Di samping itu gaji dan tunjangan perumahan prajurit pada 1951, dibanding anggota KNIL pada 1949 masing-masing hanyalah 60 persen dan 20 persen sedang anggaran kesejahteraan hanya 10 persen dari KNIL.

Kedua, faktor ini sedikit dipicu oleh masalah internal Angkatan Darat darat sendiri, yakni keinginan Kolonel Supeno untuk menurunkan Nasution dari jabatannya selaku KSAD karena tidak setuju untuk memprofesionalkan Angkatan Darat, namun usaha Kolonel Supeno gagal sehingga ketidakpuasannya dicurahkan dengan mengajukan surat kepada parlemen yang menyatakan ketidakpercayaan terhadap atasannya, maka parlemen membahas lebih jauh tentang masalah ini.

Ketiga, Efek dari pertentangan internal Angkatan Darat, dalam hal ini Kolonel Bambang Supeno dengan pimpinan pusat Angkatan Darat dibawah Nasution selaku KSAD dan Simatupang selaku KSAP, telah sampai hingga parleman, walaupun pihak Angkatan Darat telah mengusahakan penyelesaian secara internal militer, namun masalah ini mendapat perhatian yang cukup serius dari pihak parlemen, Parlemen mengadakan sidang yang membahas sebuah mosi menuntut agar diadakan perbaikan dalam pimpinan dan organisasi Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang. Dalam DPR sendiri ada tiga mosi yang mempermasalahkan Angkatan Perang, yaitu :

  1. Mosi Burhanuddin sebagai mosi tidak percaya;
  2. Mosi Kasimo/ Natsir yang menuntut peninjauan kembali susunan Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang Republik Indonesia;
  3. Mosi Manai Sophiaan/ Aruji/ Idham Chalid yang menuntut peninjauan kembali pimpinan Angkatan Perang

Mosi yang disebutkan terakhir ini telah memacahkan hulu ledak ketegangan antara sipil dengan militer, khususnya berkenaan dengan rencana undang-undang Angkatan Darat untuk diikut-sertakan dalam kebijakan politik digagalkan oleh mosi Manai Sophiaan (Feith, Castles, 1970; Feith, 1972, 1953; Nasution, tt). Melihat perkembangan DPR dengan ketiga mosi yang dibahas, maka pihak Angkatan Darat beranggapan dapat merusak stabilitas Nasioanal. Terjadilah pengerahan pasukan pada 17 Oktober 1952 menuntut dibubarkannya parlemen. Beruntung usaha coup semacam ini tidak menimbulkan efek yang meluas pada stabilitas nasional, karena Soekarno sendiri masih memiliki legitimasi yang kuat di mata rakyat sehingga ketegangan pun dapat reda seiring dengan direseskannya A.H. Nasution sebagai KSAD.

Peristiwa 17 Oktober 1952 hanya sebuah contoh kecil dari rangkaian benturan-benturan yang sering kali terjadi antara sipil dengan militer. Kita tentu berusaha mengambil hikmah dari peristiwa tersebut. Ada masanya pandangan antara pihak sipil dengan militer sulit untuk dipertemukan, namun bukannya tidak ada titik temu di antara keduannya. Perang mempertahankan kemerdekaan adalah salah satu bentuk nyata bagaimana sipil dan militer dapat bekerja sama, walaupun mungkin dengan cara pandang yang berbeda, tapi toh tujuan mulia itu tercapai: kemerdekaan bagi segenap bangsa Indonesia.

Lalu masalah sebenarnya muncul manakala tiang-tiang penyangga negara itu, militer dan politisi sipil (legislatif, eksekutif) mencari porsi yang berlebih dari kue-kue kemerdekaan. Tak ada keserakahan yang membawa manfaat, maka saat-saat celah kecil kesalahan muncul, selalu saja digunakan sebagai ruang-ruang pencarian kekuasaan. Tapi tentulah tak ada yang lebih indah dari porsi yang proporsional: politisi mengurusi kesejahteraan rakyat dan negara tanpa korupsi, sementara militer mempertahankan negara dengan nasionalisme yang tidak kebablasan.

Referensi

Azca, Najib M 1998. Hegemoni Tentara. Yogyakarta: LkiS

Poesponegoro, Marwati Djoened. 1993. Sejarah Nasional Indonesia jilid IV. Jakarta : Balai Pustaka

Pambudi, A. 2006. Supersemar Palsu: Kesaksian Tiga Jenderal. Yogyakarta: Media Pressindo

Ricklefs, M C. 2005. Sejarah Indonesia Modern.Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Sulistyo, Hermawan. 2002. Lawan ! Jejak-jejak Jalanan di Balik Kejatuhan Soeharto. Jakarta: Pensil-324

Kompas. 7 Oktober 2006. Metafora Kudeta, Sabtu,

Pikiran Rakyat. 18 Maret 2009. Istana Diserbu, Presiden Menyerah.

http://lipi.go.id/www.cgi?berita&1161130955&2&2006& (Asvi Warman Adam. Jawa Pos, Kudeta dalam Sejarah Indonesia, 6 Oktober 2006)

http://www.ham.go.id/DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HAM_.htm (Yuddy Chrisnandi. Republika, Hubungan Sipil-Militer dan Peristiwa 17 Oktober 1952, 22 Oktober 2004)

Tinjauan Simulakra Sepakbola

Bagi saya, membaca buku terbaru Zen R S, Simulakra Sepakbola, merupakan antusiasme tersendiri. Pasalnya, sudah lumayan lama saya mengagumi tulisan-tulisan Zen, baik yang dimuat di laman Pandit Football, maupun di Detik Sport. Bukan Kebetulan pula, saya mambaca habis Jalan Lain ke Tulehu.

Atas pembacaan tulisan-tulisannya selama ini, saya kira Zen mampu mempertemukan dua hal, yang bagi saya terasa begitu personal. Pertama, Sejarah, karena dengan ilmu ini saya merasa dipupuk dan dibentuk secara intelektual selama kuliah. Kedua, tentu saja sepak bola; karena sejak kecil,bahkan hingga sekarang, sepakbola banyak memberi saya kebahagian, cinta, bahkan indentitas (warga Bandung tak lepas dari Persib). Dengan membaca tulisan-tulisan Zen selama ini, saya pribadi merasa ada keterwakilan perasaan, ada passion yang kuat terhadap sejarah dan sepakbola.

Pada satu titik, kadang saya merasa iri terhadap kekayaan bacaan dan daya tahan dari sang pendiri Pandit Football ini, untuk konsisten berkarya. Bolehlah dalam konteks ini saya masukan faktor ketiga kenapa tulisan Zen terasa jadi begitu personal bagi saya: cita-cita lama saya semasa kuliah untuk membuat tulisan ala Catatan Pinggir-nya Goenawan Mohamad dengan topik yang begitu saya cintai; sepakbola. Dan Zen memberi wujud nyata terhadap impian saya itu.

Dengan membaca tulisan-tulisan Zen, sebetulnya secara terselubung, saya mulai menyorot kembali mimpi yang dulu keburu kandas selepas keluar dari dunia kampus. Mungkin dengan kesunyiannya sendiri, saya mulai meraba dan mengamati model tepat penulisan sepakbola supaya terasa nikmat dibaca layaknya karya sastra. Esai-esai Zen merupakan salah satu contoh, yang di masa menguatnya media dunia maya dewasa ini, bisa begitu dinikmati oleh masyarakat.

Tulisan ini merupakan cara saya untuk mengapresiasi Simulakra Sepakbola, sekaligus upaya diri mencoba mencari bara yang masih menyala untuk bisa menulis. Mungkin tulisan ini sebatas tinjauan dan catatan. Meskipun begitu, bagi saya tinjauan Simulakra Sepakbola ini merupakan sebuah pertemuan yang intens untuk setidaknya mencoba menjaring sepercik arus pemikiran penulisnya dan menampung energinya. Hal ini terasa penting karena tulisan-tulisan Zen yang termuat di Pandit Football dan Detik Sport belum sepenuhnya utuh dan terstruktur. Dengan bukunya ini, paling tidak, ada benang merah yang lebih mudah ditarik karena bentuknya yang terkumpul dan tersusun berdasarkan kategorinya tersendiri. Dengan bentuknya yang demikian, akan lebih mudah menilai dan membandingkan antara satu tulisan dengan tulisan lainnya. Baca lebih lanjut

Tinjauan Buku Kekerasan Budaya Pasca 1965*

tinjauan-kekerasan-budaya-pasca-1965_patanjala-vol-6-no-2-juni-2014

Detail Buku: Herlambang, Wijaya. 2013. Kekerasan Budaya Pasca 1965; Bagaimana Orde Baru Melegitimasi Anti-Komunisme Melalu Sastra dan Film. Tangerang:  Margin Kiri.

Sejarah adalah milik penguasa. Ungkapan tersebut agaknya lumrah bagi negeri seperti Indonesia; negeri di mana penggulingan kekuasaan, perlombaan pengaruh ideologi, dan revolusi yang penuh darah pernah terjadi. Tentu saja kita paham, bahwa revolusi yang penuh darah itu adalah periode 1965, pasca peristiwa Gerakan 30 Septermber, dan beberapa tahun setelahnya. Pada periode itu terjadi penangkapan dan pembunuhan masal terhadap orang-orang yang dituduh komunis, yang menurut Robert Cribb mencapai 78.000 hingga dua juta orang. PKI pun sirna di negeri ini, kepemimpiman Soekarno berakhir, dan munculah Soeharto sebagai penerus kepemipinan negeri ini. Sejak kepemimpinan mantan Pangkostrad inilah fakta tentang peristiwa Gerakan 30 September seolah olah tunggal; bahwa pembunuhan ketujuh jenderal adalah ulah PKI dalam usaha mereka melakukan coep de etat terhadap pemerintahan yang syah.

Semenjak kepemimpinan Soeharto, dan selama berlangsungnya pengaruh politik-ekonomi Orde Baru, Sejarah Indonesia pun kemudian dicatat dari perspektif sang penguasa. Paham komunis ditetapkan sebagai ideologi yang haram dan terlarang, orang-orang yang dianggap mantan PKI atau simpatisan PKI kehilangang hak hidup yang layak. Kekerasan dan pembunuhan masal pada 1965 dilegitimasi menjadi tindakan wajar dalam usaha mempertahankan kedaulatan NKRI dan Pancasila. Pelegitimasian ini dilakukan lewat beragam cara; lewat jalan politik, ideologi, agama, seni, sastra, dan film. Kekerasan pun pada akhirnya bukan hanya berupa fisik, namun menyentuh sendi-sendi sosial budaya, di mana suatu kebenaran menurut penguasa dipaksakan diterima oleh masyarakat, tanpa kecuali dan tanpa alternatif. Ungkapan Jozef Goebbles, salah satu tukang propaganda Hitler di Perang Dunia II agaknya menjadi sangat tepat dengan kondisi sejarah Indonesia di masa Orde Baru: “Sebarkan kebohongan berulang-ulang kepada publik. Kebohongan yang diulang-ulang, akan membuat publik menjadi percaya.”

Tentu saja kepercayaan ini bisa ditumbukah dengan berbagi cara. Kengeriaan, bahkan mungkin kebencian yang muncul terhadap PKI ketika kita menyaksikan film Pengkhianatan G30S/PKI yang selalu diputar setiap tahun, dari 1980-an hingga 1997, boleh jadi salah satu bukti bagaimana praktik kekerasan budaya terjadi. Buku berjudul Kekerasan Budaya Pasca 1965 yang ditulis oleh Wijaya Herlamabang berusaha menggali bentuk-bentuk kekerasan Budaya melalui karya sastra dan film yang muncul manakala pemerintahan otoreterian ala Orde Baru berkuasa selama kurang lebih 32 tahun. Lewat bukunya ini Herlambang berfokus pada kekerasan budaya yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru dan penyebaran produk budaya anti komnunis yang dilakukan oleh golongan liberal—yang oleh sang penulis disebut sebagai pendukung humanisme universal. Kajian yang dilakukan Herlambang mencakup beberapa permasalahan pokok kekerasan budaya yang terjadi setelah 1965, bahkan hingga Indonesia modern saat ini, yaitu 1) bagaimana pendukung anti-komunis dan agen-agen militer memanipulasi produk kebudayaan untuk mengukuhkan semangat anti komunisme; 2) upaya-upaya dari kalangan kebudayaan dalam merekonstruksi ulang atau membongkar tradisi Orde Baru dan pengusung anti-komunisme; dan 3) bagaimana upaya dekonstruksi itu berlangsung.

Baca lebih lanjut

Saya dan Guru; Sebuah Refleksi

Saya besar dan tumbuh di lingkungan pendidik, di lingkungan guru. Kakek saya seorang guru bahasa Indonesia, sempat juga ia beberapa lama menjabat sebagai kepala sekolah. Darinya saya mengambil banyak teladan. Kakek seorang guru bahasa Indonesia, tetapi ia mewajibkan kami, cucu-cucunya, untuk bisa berbahas sunda sebagai bahasa dan identitas kami, juga cara agar kami tidak lupa di mana kami lahir dan berpijak. Nyaris setiap akhir caturwulan, kakek memeriksa rapot kami para cucunya, kemudian memberi reward bagi kami yang mendapat nilai bahasa daerahnya tinggi. Bukan hadiah yang besar, hanya uang 500 perak. Dan itu rutin dilakukan, baik itu jika kami melakukan pekerjaan rumah, maupun jika prestasi dinilai baik. Dari kebiasaan berbahasa sunda, secara tidak langsung kami diajarkan etika; bahwa orang Sunda terbiasa berperilaku santun, terbiasa menghormati siapa-siapa yang lebih tua.

Kakek seorang guru, begitu pun kedua orang tua saya. Ibu mengajar mata pelajaran manajemen di salah satu SMK di Bandung, Bapak saya mengajar bahasa Inggris di salah satu SMA Negeri di kota yang sama. Oleh mereka saya tumbuh dan dibesarkan. Bapak saya orang yang terbiasa keras dan disiplin. Bukan hal aneh jika saya dikurung dan dikonci di kamar. Bukan tanpa sebab, tentu saja itu karena saya yang rewel atau menangis karena ingin sesuatu. Bapak, sering kali menegor, bahkan dengan nada keras manakala saya sesuka hati menaruh pakaian bekas pakai sembarangan. Ia mengajarkan saya disiplin dan bertanggung jawab dengan diri sendiri.

Ibu, seperti kebanyakan ibu lainnya bersikap lebih melindungi dan mengayomi. Ibu kebetulan juga guru BP di sekolah tempat ia mengajar. Ia tau bagaimana membesarkan hati anak-anaknya. Ibu tak pernah membebani saya dengan prestasi yang muluk-muluk, nu penting mah naek kelas, wios nilai awon ge, asal ngke taun payun langkung rajin. Ia tak pernah pula mem-push saya untuk les ini-itu. saya ikut les ketika memang saya mau, misalnya les renang. Selebihnya saya tak pernah di-leskan ke lembaga pendidikan macam SSC atau GO. Ibu dan bapa sama-sama tak pernah membebani saya dengan tuntutan prestasi, menurut mereka; asal ulah bereum nilai PPKn sareng agama na. Mun bereum moal naek.

Seperti anak pada umumnya, dahulu saya senang main, bergaul dengan anak-anak yang lebih besar, dan mulai badung. Di sekolah pun saya bukan anak yang berprestasi; matematika saya jeblok, nilai IPA saya meluncur bebas. Sejujurnya, saya bukan tipikal anak yang bisa membanggakan orang tua. Suatu waktu sering pula saya ketauan menyontek, kabur dari sekolah untuk main PS, atau ketika SMP pernah pula kena razia karena sok modis memakai sepatu convers hitam yang dilarang di sekolah. Ibu pernah dipanggil guru BP sekolah perihal sepatu ini, tp ibu tak pernah benar-benar marah. Ia hanya memperingati saya dengan sewajarnya, dengan caranya yang kira-kira bisa mengena ke hati.

Saya anak biasa yang memang tak pintar-pintar amat, tapi mungkin Tuhan selalu menaungi. Alhamdulillah, meski nilai pas-pasan saya selalu lolos ke sekolah negeri, dari SD sampai SMA, bahkan hingga kuliah saya bisa masuk ke Universitas Negeri, meski bukan jurusan yang bergengsi dan jadi rebutan selama SPMB. Saya masuk jurusan sejarah, yang mana satu angkatan mahasiswanya hanya berjumlah 40 orang🙂

Saya besar dan tumbuh di lingkungan guru, saya tau betul keseharian seorang guru, dari bangun hingga tidur. Ibu-Bapak saya orang yang biasa-biasa, bukan tipikal orang tua yang bisa memberi fasilitas serba ekslusif bagi anaknya, tapi mereka memberi saya pelajaran dan didikan untuk saya tumbuh dan dewasa; untuk saya tumbuh dengan mindset saya sendiri, dan menghargai hidup. Dengan tanpa beban, saya belajar dan menikmati masa kecil saya. Terkadang saya nakal, terkadang pula saya taat. Ada masa-masanya saya keblinger saat SD, ngobrol saat guru menerangkan. Saya masih ingat hingga saat ini, dulu karena perilaku saya itu, Ibu Guru menyuruh saya menyalin huruf bersambung hingga 4 halaman. Pulang paling akhir, ketika teman-teman sudah ada rumahnya masing-masing.

Pernah pula, saya dipanggil ke ruang guru karena nilai ulangan bahasa inggris saya mendapat nilai 3. Saya dimarah-marahi, lantas diomeli. Sekali lagi, saya bukan anak yang baik-baik amat, juga bukan anak yang berprestasi secara akademik. Selama masa tumbuh dan berkembang saya menjalani masa pendidikan, tentu saya menemui pula guru yang galak, guru yang suka nendang-nendang meja, atau guru yang lempar kapur ketika murid berisik, atau guru yang menggebrak meja ketika muridnya tak bisa menjawab pertanyaan. Ada guru yang memperlakukan siswa dengan baik, ada guru yang memperlakukan siswa dengan penuh canda, dan tidak saya pungkiri, ada pula guru yang memperlakukan siswa dengan galak dan menyeramkan. Guru yang galak dan menyeramkan itu, saya anggap sebagai hal yang wajar-wajar saja, sebagai bagian dinamika hidup, dan kini jadi bahan cerita ketika reuni dengan teman-teman.

Saya tumbuh dan dididik oleh seorang guru, baik di rumah (karena bapak-ibu saya guru), maupun di ruang kelas. Boleh dibilang, tiap langkah yang saya capai hingga saat ini tak pernah lepas dari orang-orang yang bekerja sebagai guru. Saat ini, manakala saya sudah berkeluarga dan bekerja, sekali lagi secara kebetulan saya menautkan diri dengan dunia pendidikan. Saya seorang pekerja sejarah dan budaya di sebuah instansi pemerintah. Meski lebih banyak menyuntuki dunia sejarah, sering pula saya terlibat dengan anak-anak dan guru-guru SMA ketika kegiatan-kegiatan pengenalan sejarah yang merupakan bagian dari tugas kantor. Meski saya kini bukan seorang guru, tapi boeh lah dibilang darah saya mengalir darah guru, bahkan nafkah yang saya cari pun terikat pula dengan dunia pendidikan, dunia guru.

 

Guru Hari ini

Melihat fenomena yang terjadi belakangan ini, khususnya tentang guru yang dipidanakan karena mencubit siswa (Sidoarjo), dan guru yang dipukuli orang tua murid (Makasar), rasanya bagi saya pribadi terasa menohok hati. Betapa tidak, saya menempatkan diri, bagaimana apabila guru yang dipidanakan itu orang tua saya sendiri.

Menurut hemat saya, sebagai seorang yang besar dengan didikan guru, kiranya bisa menilai bahwa apapun perilaku guru di kelas, sejatinya ia mempunyai dua dunia. Pertama, seorang guru yang mengajar dan hidup dari ruang kelas (dengan siswa yang unik dan beraneka ragam). Kedua, guru yang juga menghadapi dunianya sendiri; rumah di mana ia harus menafkahi dan juga membesarkan anaknya sendiri. Dunia guru bukan hanya ruang kelas, di luar ia harus menghadapi, misalnya; tuntutan sertifikasi, membagi waktu dengan keluarga, bayar cicilan rumah, bayar cicilan motor, mengurus sanak famili yang sakit, atau memikirkan tunjangan sertifikasi yang telat, dsb, dsb.

Kita tak bisa mengabaikan fakta bahwa, dunia pribadi seorang guru, bisa tanpa sadar mempengaruhi cara ia mengajar di ruang kelas. Tentu, guru yang baik bisa memilah dunianya dan bersikap profesional di ruang kelas. Guru yang kurang baik, mungkin saja tak bisa membagi emosinya antara masalah di rumah dengan kondisi di ruang kelas, sehingga tidak menutup kemungkinan berimbas pada siswa yang di-didiknya. Apapun itu, perilaku kekerasan kepada anak didik tidak bisa dimaklumi begitu saja. Pada titik ini, orang tua dituntut untuk bisa lebih bijak menilai. Orang tua harus bisa membedakan, mana perilaku kriminal, mana perilaku mengajar yang–mesekipun pada praktenya ada cara didik yang salah.

Perihal mencubit, atau parahnya menampar, jika memang tidak ada intensi untuk melukai, baiknya tidak perlu lah orang tua memersoalkannya ke ranah hukum. Kalaupun orang tua merasa keberatan, harusnya di-dudukkan secara evaluatif atau cukup teguran kepada guru yang bersangkutan atau kepada kepala sekolah misalnya. Kalau boleh melihat konteks di masa lalu, konon berdasarkan cerita orang-orang tua, anak murid yang ditampar oleh seorang guru, lantas mengadu pada orang tuanya, justru si anak akan kena damprat dari orang tuanya sendiri.

Tentu, nilai seiring zaman ikut berubah, tidak mestilah kita mengacu pada nilai lama, tetapi ada nilai-nilai lama yang masih bisa kita serap; betapa orang tua menempatkan guru pada posisi yang penuh hormat, guru bukan dilihat sebagai tenaga yang dibayar lantas harus me-raja-kan anak, tetap pada porsinya untuk mendidik (bukan sekadar akademis tetapi juga moral-perilaku).

Mudah-mudahan asumsi saya keliru, tetapi bagi sebagian orang tua, guru hari ini seolah dilihat sebagai tenaga bayaran yang wajib membuat anak jadi pintar. Pada kondisi ini, orang tua menempatkan guru secara keliru, yang secara otomatis juga menempatkan anak secara sama kelirunya. Bagaimana bisa melihat guru dalam proporsi yang tepat, jika cakrawala orang tua terhadap anaknya sendiri sudah keliru.

Orang tua yang serba sibuk namun punyak kekuatan finansial, cenderung memfasilitasi anaknya pada sekolah-sekolah yang elit tanpa menghiraukan seberapa besar biayanya. Dengan cara pikir kurang lebih seperti ini; saya sudah bayar biaya yang besar, anak saya harus pintar, nilai akademisnya besar-besar. Nanti kalau pintar, dapat pekerjaan bagus, mudah cari uang yang banyak. Pada titik ini, anak seolah dilihat sebagai produk. Seberapa mampu guru mencetak produk yang unggul (secara akademis). Sebetulnya, menurut hemat saya, mungkin mudah saja membuat anak jadi pintar. Jejali saja pelajaran, beri tips-tips menghapal cepat, atau beri rumus-rumus cepat agar bisa menyelesaikan soal matematika yang njelimet itu. Anak pintar, sukses, banyak uang, beres perkara. Apakah orang tua mau seperti itu?

Anak yang pintar, anak yang jenius tanpa bangunan moral yang adiluhung, hanya akan seperti gedung yang rentan roboh. Bukankah karekter, moral, dan perilaku yang lebih menentukan untuk kita bisa bertahan menghadapi dunia? Coba lihat kembali film Good Will Hunting (1997), film ini mengajarkan kita betapa kejeniusan sekalipun, bukan jaminan seseorang bisa terkoneksi dengan lingkungan. Jika pendidikan anak, jika seorang anak hanya dilihat sebagai produk, maka cara membentuknya pun bisa lah layaknya mesin. Padahal, pendidikan berperan bukan sekadar membentuk  anak jadi pintar tetapi supaya anak jadi manusia seutuhnya.

Harus diingat pula, ketika orang tua menyekolahkan anaknya pada suatu-sebutlah-institusi, sejatinya secara tersirat ia menitipkan anaknya dengan kesadaran yang penuh seluruh. Sekadar menitipkan, bukan pula si institusi harus berkewajiban bertanggung jawab sepenuhnya atas karakter dan prestasi si anak. Kendali awalnya tetap ada di orang tua, ada di rumah.

Dalam semboyan Ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani yang dirumuskan dengan ciamik oleh Ki Hajar Dewantara, kita dapat mengambil makna filosofis pendidikan; bahwa seorang pendidik harus bisa mencipta ide, memberikan motivasi, dan memberikan teladan. Lantas, dari mana seorang anak dapat memperoleh teladan? Selain teladan itu bisa diperloleh dari seorang guru (sebagai sebuah ranah profesi), teladan itu justru bisa lebih intens diperoleh dari lingkungan terdekatnya, dari contoh dan perilaku orang tua. Bukankah dalam ajaran Islam pun dijelaskan bahwa didikan awal diberikan dari contoh dan teladan orang tua. Jika orang tua secara heboh memidanakan seorang guru atau memukuli seorang guru, teladan macam apa yang diperoleh si anak?

Untuk kesekian kalinya, dalam tulisan ini saya ungkapkan, saya berbangga hati bisa tumbuh dan besar di lingkungan guru. Meskipun saya tak menutup mata; ada guru yang baik, ada pula guru yang buruk. Apapun itu, bagaimanapun sekian banyak guru yang pernah singgah di kehidupan saya, sejatinya mereka, termasuk bapak dan ibu saya, telah turut serta membentuk saya saat ini. mungkin ada puluhan guru atau ratusan yang pernah saya kenal, pernah saya peroleh inspirasinya, saya adopsi cara pandangnya, untuk jadilah saya saat ini. Mungkin saya belum menjadi orang yang sukses, belum menjadi orang yang berguna, belum menjadi orang yang besar yang mungkin ibu-bapak saya harapkan, tetapi saya masih berbangga dan berdiri tegak untuk setidaknya masih memegang nilai; bahwa guru adalah sosok yang harus selalu dihormati.

 

***

 

Post script: Hatur nuhun Bapak Iton K. Djajawisastra, Ibu Line Lindari, Bapak Atik Setiawan. Hatur nuhun guru-guru sadaya; Bu Eutik, Bu Teja, Bu Imas, Bu Ike, Pak Topan, Bu Nunung, Bu Dede, Bu Lisyanti, Bu Etty, Bu Isma, Bu Ade, Pak Dadang Abdul Fatah, Bu Nani, Bu Nenah, Pak Sukirman, Pak Slamet, Pak Tamsil, Pak Mustari, Pak Aceng, Bu Euis, Pak Sambas, Pak Hudori, Bu Dartika, Bu Heni, Bu Nonoy, Pak Aceng, Pak Marno, Bu Heti, Bu Dina, Bu Tuti, Pak Dadang, Pak Mamat, Pak Dede, Pak Deden, Pak Sofyan, Pak Deni Dimyati, Pak Odin, Pak Endang, Bu Latifah, Pak Muhtar, Bu Neni, alm. Bu Yeti,  Pak Andang, Bu Nurlela, Pak Ucup, Bu Siti Saadah, Bu Nurhadini, Bu Euis akutansi, Pak Cucu, alm. Pak Aceng, Bu Imas fisika, Pak Aris, Pak Enceng, Pak Iskandar Bahasa inggris, Bu Suwangsih, Pak Taufik Matematika, Bu Nenny matematika, Bu Elly, Bu Dedeh, Pak Tatang, Bu Etin, Pak Kamal, Bu Euis kimia, Pak Heldan, Pak Endang, Bu Lin matematika, Pak Cepi, Bu Sri Retno, Bu Euis Heni, Ibu Rengki biologi, Ibu Mala, Pak Dedi, Bu Neulis, Bu Haniah, Bu Enok Fisika, Bu Etin sejarah, Bu Titi kimia, Bu Rina PPkn, Bu Endah Surtika, Alm. Bu Inu Yusmaniar ekonomi, Bu Nina Lubis, Pak Sobana, Pak Mumuh, Pak Reiza, Pak Mas Anto, Pak Awal, Pak Rahmat, Pak Lucky, Bu Tanti, Bu Tika, Pak Fadli, Pak Gani, Pak Agusmanon, Bu Ani bahasa Belanda, Pak Miftah, Pak Bambang, Bu Ety, alm. Pak Benjamin Batubara, Pak Dade, Bu Diena, Bu Ietje, Pak Taufik Hanafi, Pak Fahmi, Pak Kunto, Pak Mamat Ruhimat, Bu Nani, Bu Teti. Bu Susi, Bu Ida, Bu Rini, Alm. Pak Jodi, Pa Widi,dll yang berkontribusi secar formal dan informal, baik di sekolah maupun di luar sekolah.

 

 

~ Hary G. Budiman