Sam Kok dan Pilpres

Perang menyongsong dan para panglima tak kan pernah lupa menyusun strategi. Mereka bijaksana, cerdik, namun tak jarang pula licik sedikit. Demi kejayaan, kadang mereka berkarib dengan penghianatan, kecurangan, dan tipu muslihat. Demikian benang merah roman klasik Sam Kok. Tiong si pengarang Sam Kok, tampaknya begitu piawai menggambarkan intrik-intrik kerajaan. Tokoh-tokohnya kadang digambarkan berkawan, beraliansi, dan tak lama mereka kemudian saling berperang, menjatuhkan, bahkan saling bunuh lalu berkomplot dengan musuh. Sebentar ke sana, sebentar ke sini. Untungnya Tiong tak lupa mencantumkan, bahwa di antara kebatilan, kadang muncul kebenaran walau dalam letup-letup yang kecil.

Adalah Lauw Pie satu diantara sedikit kebenaran itu. Ia rakyat biasa, muda, terpelajar, jujur, dan setia mengabdi pada bangsanya. Lauw Pie memulai karirnya dari nol, dari prajurit rendahan hingga berhadapan langsung dengan para pejabat tinggi dan jendral-jendral. Niat Lauw Pie sebatas keinginan membantu kekaisaran yang digoncang berbagai pemberontakn. Bersama kedua saudaranya, ia terjun dari satu pertempuran ke pertempuran lainnya. Tak jarang, karena kebaikannya, ia diperdaya, dijatuhkan, dan dimanfaatkan musuh, namun ia mampu bangkit kembali. Perjuangannya berdarah-darah, tapi toh akhirnya ia menjadi pemimpin besar. Dan jujur tentunya.

Adakah kisah ini nyata? Sayangnya tidak. Sam Kok sebatas Roman klasik yang menggugah dari Tiongkok. Ya, menggugah. Tidakkah kita mengharapkan sesosok tokoh atau pemimpin layaknya Lauw Pie?  Mungkin masih sebatas angan-angan untuk saat ini. Bukankah Indonesia saat ini masih berkutat pada ongkos demokrasi yang mahal. Tidak ada perjuangan macam Hatta, Sjahrir, atau Tan Malaka. Memang bukan sebatas perjuangan yang kita butuhkan, tapi bahkan kualitas moral/pribadi serupa tak kita dapatkan sekarang ini. Uang lebih banyak bicara, bahkan orang yang pandai bicara banyak, akhirnya akan bicara uang juga. Nyatanya memang demikian, pemilu lalu dan pilpres di depan adalah suatu bukti nyata. Kekuasaan kadang berpihak pada yang punya uang atau kursi kosong bergeser pada sang populer. Inilah masa di mana demokrasi telah memasuki tahap instrumentalisasi. Peralihan dari alat-alat perjuangan ke alat-alat perubahan, layaknya yang ditunjukan oleh partai. Instrumentalisasi berjalan, maka politik perjuangan tereduksi dan nilai-nilai perjuangan ikut luntur di dalamnya. Wajar memang, nilai-nilai luhur perjuangan itu tidak selalu abadi, tapi apakah tahap ini membawa perbaikan? Padahal umum diketahui, calon-calon pemimpin kita, lebih banyak menempatkan nilai-nilai luhur perjuangan —macam slogan demi rakyat, kesejahteraan rakyat, keadilan, ekonomi kerakyatan, anti neolib, ekonomi jalan tengah dll–hanya sebagai iklan-iklan politik yang menggoda. Terdengar mulia memang, dan rakyat menerima saja. Mereka tak mengerti. Tapi sayangnya hingga kini, sampai beberapa hari menjelang pemilihan presiden, kita tidak juga disuguhi konsep jelas akan segala peristilahan yang dilontarkan para calon.

Sementara berita di TV dan di koran-koran hari sibuk bicara tentang debat capres dan cawapres yang monoton. Banyak diantara kita yang terbengong, bukan karena kagum, tapi heran melihat tanya-jawab a’la cerdas cermat berlangsung ke tengah-tengah calon-calon pemimpin bangsa. Lalu yang nampak hanya diskusi kaku dan saling sanggah yang datar-datar saja. Padahal bukan rahasia lagi bahwa manakala calon-calon tersebut berada pada arena yang berbeda, mereka saling sindir, saling memojokkan terhadap saingannya, dan menklaim dirinya yang terbaik. Adakah kita tau mana seorang negarawan yang unggul diantara  sekian calon?

Cicero, seorang filusuf sekaligus negarawan Romawi terkemuka pernah menulis dalam traktatnya De Officiis, dia menegaskan bahwa seorang negarawan harus bertindak menurut kewajiban. Kata “kewajiban” tidak hanya mengacu pada “undang-undang”, melainkan terlebih pada “summum bonum” (kebaikan tertinggi). Dengan kata lain, mereka—negarawan–seharusnya menggunakan rasio sebagai terang bagi tindakan-tindakan mereka (Hardiman, 2008: 4). Lalu di Indonesia, adakah rasio tersebut, dalam konteks kepemimpinan nasional, digunakan oleh calon-calon pemimpin atau para negarawan  untuk kebaikan tertinggi? Tentu kita berharap demikian, kebaikan tertinggi tersebut untuk rakyat bukan golongan semata. Jikalah tidak, maka layaknya dalam roman Sam Kok. Genderang perang bertalu-talu, para panglima berkumpul menyusun siasat, mereka cerdik, namun tak jarang mereka licik.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: