Agama dan Ruang Publik

Agama ada tidak lain untuk membentuk manusia layaknya manusia. Memanusiakan manusia. Anggaplah seperti itu jika kita melihat dari luar di mana kita berpijak pada keyakinan kita. Jika kita melihat dari luar, tentulah kita bersepakat bahwa agama mengajarkan sesuatu kebaikan bagi manusia. Masalah mana yang terbaik, itu lain soal. Berpijak pada hal diatas, maksudnya agama memanusiakan manusia, tampak bahwa kondisi yang muncul pada saat ini tidaklah selalu begitu. Kadang sifat agama yang dogmatis dijalankan dengan begitu kaku oleh penganutnya, akibatnya yang terjadi bukanlah kondisi harmonis pada masyarakat melainkan pergesekan yang menajam antara agama dengan ruang publik. Ya, pergesekan mau tidak mau pasti terjadi, namun pergesekan yang bagaimana yang lazim terjadi dan yang tidak seharusnya terjadi bisa terjadi.

Aturan-aturan dalam agama kadang disalahgunakan hanya sebagai alat, entah itu untuk mencapai kekuasaan, untuk mengintimidasi, untuk menyatakan diri yang terbaik dan paling benar atau untuk sekedar popularitas, ataupun sekedar contoh baru-baru ini; agama cenderung menjadi komoditas saat disuguhkan ke ruang publik dalam bentuk hiburan. Semua itu syah-syah saja apabila memang tidak melewati nilai substansial suatu agama. Tapi, saya kira nilai-nilai keagamaan itu saat ini cenderung dijadikan dalih untuk melakukan tindakan yang sebetulnya melanggar nilai-nilai keagamaan itu sendiri (tak perlu lah… saya sebutkan satu-persatu). Artinya tidak semua pemeluk agama menyadari di mana posisinya dalam suatu ruang publik, karena ia berdiri dan bertindak bukan pada territorial agamanya sendiri melainkan pada ruang yang ditempati oleh aneka ragam agama dengan beraneka jenis corak keagamaan, bahkan kita tak dapat pula melupakan batasan-batasan lainnya selain agama. Sebut saja, hak asasi manusia, hukum, warga negara. Negara Republik Indonesia mungkin merupakan ruang  yang tepat untuk mendeskripsikan di mana ruang publik tempat kita berdiri, berarti segala yang berlaku dalam ruang publik—dalam hal ini Indonesia— salah satunya adalah aturan-aturan negara, sementara agama lazimnya tidak bisa menyentuh ruang publik secara lahiriah jika memang tidak sesuai dengan aturan-aturan negara. Dengan kata lain agama tidak terlalu bisa berkompromi dengan negara. Sementara itu si pemeluk agama kadang kala lupa dengan posisinya di ruang publik dan tidak sadar dengan ajaran agamanya sendiri, karena menempatkannya sebagai aturan yang sama sekali tabu untuk dipertanyakan. Implikasinya, kadang kala agama untuk memanusiakan manusia tidak dapat berjalan.

Argumen ini mungkin terkesan sekuler, ada pemisahan seperti itu, tapi hal ini bisa saja dikompromikan manakala ada peranan negara. Seperti yang dikemukakan oleh Kuntowijoyo, dengan  menyebut negara teknis, yakni negara yang mengurus masalah teknis yang lahiriah, dengan menyerahkan masalah batiniah kepada masyarakat. Negara tidak megurusi hal-hal substansial tentang keagamaan maupun tidak melakukan pengakomodasian secara batiniah agama pada salah satu agama tertentu. yang pasti dalam urusan agama, negara wajib menyediakan perangkat kelembagaan, seperti sebuah departemen, akan tetapi, negara harus cuci tangan dari mengurus masalah substansi di dalamnya. Dengan demikian, saya kira tidak ada keberpihakan dan tidak menyulut konflik antara umat beragama karena negara tidak mengurus semuanya serta tidak ada sangkut pautnya dengan agama. Namun pemenuhan kebutuhan agama secara lahiriah terpenuhi. Ini semua mungkin saja bisa dilakukan, tetapi perlu di dukung oleh kedewasaan pemeluk agamanya sendiri. Dengan kata lain masalah keagamaan yang terjadi diselesaikan dalam suatu diskusi keagamaan bukan melalui jalur hukum karena memang negara lazimnya tidak perlu turut campur, tetapi bisa memberikan pemecahan melalui lembaga-lembaga yang ada. Di Negara Indonesia yang sedang menapaki demokratisasi, seharusnya diskusi menjadi solusi bukan berakhir dengan semata-mata konflik.

Lantas bagaimana mencocokan antara negara dan agama? Maksudnya bagaimana menerapkan aturan agama dalam negara? Saya kira kompromi ke arah itu belum dapat dilakukan. Tapi menciptakan negara yang agamis mungkin bisa. Berarti negara harus terdiri dari orang-orang yang mampu mengakomodir kepentingan agama. Namun secara fundamental mengubah negara menjadi negara agama tampaknya belum dapat dilakukan. Mengubah dasar negara mungkin?? Tapi apa bisa? Membentuk negara yang agamis pun cenderung ada keberpihakan berarti ada sebagian pihak yang terabaikan kepentingannya. Untuk saat ini, saya kira kita butuh sikap yang bijak, sadar akan batas-batas ruang publik dan mampu menyelesaikan permasalahan dengan tanpa menendang batasan di ruang publik. Sadar akan posisi kita baik sebagai umat beragama yang taat dan kedudukan sebagai warga negara yang baik.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: