Silaturahmi Nasional Raja-raja dan Sultan se-Nusantara II (25-26 Juni 2011, Gedung Merdeka, Bandung)

Pagi itu, 25 Juni 2011, Kota Bandung masih terasa dingin, bahkan semakin dingin di tengah cuaca kemarau yang menerpa. Pukul 8:20 WIB,  Jalan Asia-Afrika yang merupakan salah satu jalan utama kota terlihat begitu lengang pagi itu, hanya terlihat beberapa juru photo lalu lalang menempatkan diri di depan Hotel Sayov Homan. Di sudut lain, di sekitar pintu Gedung Merdeka,  terlihat pula beberapa orang dengan pakaian rapi nampak sibuk menyiapkan sesuatu di dalam gedung. Jalan Asia-Afrika kosong tanpa ada kendaraan yang lewat. Rupanya Jalan sepanjang Asia-Afrika telah disterilkan oleh aparat kepolisian yang bertugas. Pengosongan jalan tentunya bukan tanpa maksud.  Hari itu, pagi itu, ketika terik matahari mulai menyingsing hangat, agaknya Kota Bandung sudah bersiaga untuk menyambut acara yang cukup besar, yaitu Silaturahmi Nasional Raja-raja dan Sultan Se-Nusantara II.

 

Memasuki pukul 8: 30 WIB, suasana jalan Asia-Afrika yang lengang, sontak menjadi agak hingar bingar. Diiringi dengan tetaluan dan nyanyian khas Papua yang dibawakan oleh dua orang pengawal dari Kerajaan Sekar-Fak Fak, terlihat serombongan raja-raja lengkap dengan baju kebesarannya berjalan menuju Gedung Merdeka bersama Menteri Kebudayaan dan Pariwisata; Jero Wacik, didampingi pula oleh Wakil Gubernur Jawa Barat; Dede Yusuf yang pada hari itu juga memakai pakaian khas Kerajaan Galuh. Jalanan Asia-Afrika tampak meriah dengan warna-warni khas mewakili kerajaan-kerajaan di Nusantara. Acara yang dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden Boediono, dan dihadiri pula oleh Menteri Agama Suryadharma Ali tersebut, berlangsung selama dua hari, yaitu dari tanggal 25 hingga 26 Juni 2011 di Gedung Merdeka, Bandung.

Acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) Raja-raja Se-Nusantara tersebut  menurut Benny Ahmad Samu Samu IV selaku sekretaris umum Badan Pekerja Silatnas, memang dihadiri oleh peserta yang cukup banyak. Tercatat sebanyak 201 peserta yang hadir dari berbagai kerajaan di Nusantara, termasuk beberapa tamu undangan dari Kesultanan Filipina, Sri Langka,  pengamat budaya dari Belanda, dan perwakilan dari Kerajaan Inggris.  Adapun prosesi jalan kaki atau napak tilas yang dilakukan oleh para peserta dari Hotel Savoy Homan menuju gedung Merdeka tentunya memiliki makna tersendiri, khususnya dalam membangunkan kembali semangat Asia-Afrika 1955 yang sesuai dengan tema acara Silatnas itu sendiri, yakni: “Dengan Semangat Asia-Afrika 1955 kita jaga dan pelihara perdamaian serta persatuan Bangsa maupun keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menjunjung tinggi nilai adat dan budaya.” Semangat untuk membangun perdamaian dan persatuan, dikemukakan pula oleh Sultan Sepuh XIV Keraton Kasepuhan Cirebon, P.R.A. Arief Natadiningrat selaku ketua panitia silatnas, yang mana silatnas bertujuan untuk mempererat persatuan dan kesatuan bangsa yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan etnik dalam wadah raja dan sultan se-Nusantara. Sebab, raja dan sultan ini berasal dari berbagai suku, agama, dan ras.

“Dalam silatnas kali ini, kita juga akan membahas persoalan bangsa dan negara. Sebab, sasanti (arti) yang terdapat di lambang Bhineka Tunggal Ika selama ini hampir dilupakan. Selain itu, perhatian pemerintah terhadap kebudayaan masih belum maksimal dibandingkan pendidikan,” demikian penuturan Arief sehari sebelum acara dalam jumpa pers di Gedung Sate, Jln. Dipenogoro Bandung, Kamis (23/6).  Acara Silatnas II kali ini merupakan tindak lanjut dari Silatnas I yang digelar di Jakarta pada 2009. Dalam Silatnas I direkomendasikan lima poin penting yang ditujukan kepada pemerintah. Kelima poin tersebut antara lain: pemerintah mengembalikan pelajaran sejarah kerajaan dan kesultanan dalam kurikulum pendidikan sekolah, mengembalikkan identitas raja dan sultan yang selama ini terkesan dimarginalkan, dan meminta kepada pemerintah agar sultan dan raja dilibatkan secara langsung dalam pengesahan undang-undang ada. Menurut keterangan Benny Ahmad Samu Samu, kelima rekomendasi tersebut ada yang sudah dilaksanakan pemerintah, tapi ada juga yang belum.

Pembukaan oleh Wakil Presiden

Acara Silatnas II yang berlangsung selama dua hari dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden, Boediono. Wakil Presiden yang datang dari Jakarta dengan menggunakan pesawat terbang dari Halim Perdanakusumah pada pukul 08.55 WIB itu mendarat di Bandara Husein Sastranegara Bandung sekitar pukul 09.30 WIB. Pembukaan Silatnas oleh Wakil Presiden dilakukan secara simbolis melalui penabuhan kendang Jawa Barat. Adapun dalam sambutannya, Wapres Boediono mengharapkan forum Silaturahmi Raja dan Sultan Se-Nusantara II dapat melahirkan  formulasi agar adat dan budaya bersinergi dengan demokrasi. “Bangsa kita telah berkonsensus untuk memilih sistem demokrasi. Demokrasi itu dilandasi nilai-nilai dasar tertentu, seperti kebebasan berpendapat, Pemilu yang bebas, dan hukum yang berlaku bagi semua. Itu prinsip-prinsip dasar dari setiap demokrasi di mana pun,” jelasnya.

Meski demikian, demokrasi selalu diwarnai pula oleh adat kebiasaan budaya masing-masing bangsa. Untuk itu, kondisi tersebut perlu disadari semua pihak agar nilai-nilai yanga ada dapat menyatu dengan praktek demokrasi. “Saya harapkan dalam forum ini juga dapat dipikirkan dan dibahas bersama bagaimana budaya bangsa kita dapat bersinergi dengan upaya bangsa kita memantapkan demokrasi di tanah air.”  Wakil Presiden pun menyampaikan bahwa budaya bangsa kita adalah budaya yang terbuka, maka budaya dan kemajuan seyogyanya tidak harus saling meniadakan.

Selain sambutan dari Wakil Presiden, Gubernur Jawa Barat; Ahmad Heryawan selaku tuan rumah acara Silatnas, juga menyampaikan sambutan dan harapannya. Ia mengharapkan bahwa melalui Silatnas dan juga semangat Konferensi Asia-Afrika yang diusung, mampu menjadi entitas kebersamaan. Hal lain yang menjadi sorotan Heryawan adalah himbauannya untuk bersama-sama mengambil peran dalam pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya dan warisan adat guna mendorong ekonomi daerah. “Pemprov Jabar siap bekerja sama dengan keraton mana pun untuk membangun ekonomi masyarakat,” demikian ungkap Heryawan.

Ceramah Menteri Kebudayaan dan Pariwisata

            Sementara itu, selepas pembukaan Silatnas, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata; Jero Wacik mengungkapkan dan mengingatkan kembali pesan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga sempat disampaikan pada Silatnas I. “ Keraton dan kerajaan di Indonesia menjadi hulu-hulu kebudayaan Indonesia” selain itu diungkapkan pula oleh beliau mengenai pentingnya menjaga, melestarikan, dan mempelajari hulu-hulu kebudayaan dari keraton-keraton yang ada. Jero Wacik memberikan contoh akan pentingnya mengedepankan nilai-nilai tata karma. Keraton-keraton atau raja-raja bisa menjadi agen tata karma bagi lingkungan sekitarnya, khususnya terhadap nilai-nilai luhur yang baiknya diketahui dan  diamalkan oleh generasi muda. Hal penting yang harus digarisbawahi adalah pernyataan dan komitmen Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata untuk menjadi fasilitator yang serius dalam silaturahmi raja-raja, kali ini maupun di masa-masa yang akan datang.

Dalam ceramah yang berlangsung hampir satu jam itu, Jero Wacik juga mengungkapkan mengenai program-program Kemenbudpar yang telah berhasil dilaksanakan, seperti target film nasional yang diharapkan mampu menembus angka seratus, dan tercapainya 7 juta wisman dalam tahun 2010 serta pencapaian tahun 2011 yang ditargetkan menapai angka 7,7 juta wisman.  Adapun, Bapak Menteri Kebudayaan dan Pariwisata menghimbau akan peran serta keraton-keraton dalam pembangunan jati diri bangsa melalui duapuluh empat pilar modal pembangunan, yang di antaranya meliputi: tidak boleh ragu-ragu tentang Pancasila, banggga menjadi Indonesia, berpikir positif, hormat kepada yang dituakan, dan sopan santun. Menutup ceramahnya, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata mengkampanyekan “Wonderfull Indonesia” yang meliputi empat hal: keindahan alam, keindahan budaya, keramahan masyarakatnya, kaya akan aneka kuliner, dan value atau harga yang murah dalam mendapatkan sarana kepariwisataan.

Setelah penyampaian ceramah oleh Jero Wacik, peserta Silatnas diperkenankan Mengajukan pertanyaan. Terjadi dialog yang cukup menarik antara peserta dengan menteri. Selesai ceramah tersebut, acara dilanjutkan dengan makan siang. Selapas makan siang, perwakilan Kementerian Dalam Negeri menyampaikan pidato mewakili Gamawan Fauzi selaku Menteri Dalam  Negeri. Dalam sesi tanya jawab bermunculan pertanyaan-pertanyaan yang cukup hangat dari para peserta, terutama berkenaan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri no 39 tahun 2007 mengenai  Fasilitas Keraton di Dalam Anggaran Pemerintah Daerah.

Selain penyampaian ceramah, pada hari itu dibahas pula mengenai wacana pembangunan galeri nasional yang rencananya akan dibangun di daerah Karawang, Jawa Barat.

Acara hari itu pun ditutup dengan penjelasan sejarah Geduang Merdeka dan tour ke sekitar gedung yang diikuti oleh seluruh peserta Silatnas. Penjelasan mengenai sejarah gedung Merdeka dilakukan langsung oleh Kepala Museum Konferensi Asia-Afrika; Isman Pasha. Acara hari pertama Silatnas Raja-raja dan Sultan se-Nusantara di Gedung Merdeka pun selesai kurang lebih pada pukul 16:00 WIB.

  Silatnas Hari kedua (26 Juni 2011, Gedung Merdeka, Bandung)

Acara pada hari kedua berlangsung sejak pukul 10:00 WIB. Agenda acara pada hari tersebut adalah materi dan pemaparan dari perwakilan Menteri dalam Negeri dan perwakilan dari Kementerian Kelautan, berkenaan dengan masalah Otonomi Daerah Berbasis Adat dan Budaya.  Beberapa poin penting yang disampaikan pada pemaparan hari itu, antara lain: perlunya masukan dari para raja dan sultan agar kerajaan-kerajaan dapat mengambil peranan dalam pembangunan daerah. Selain itu, disampaikan pula mengenai sinergitas demokrasi dengan budaya; bahwa maju mundurnya demokrasi tidak lepas dari peran raja dan sultan, khususnya dalam membuka musyawarah dan mufakat serta menahan benih-benih perpecahan. Disebutkan pula bahwa penentu kesuksesan otonomi daerah ditentukan oleh aktor pemerintahan dan budaya setempat.

Pada sesi tanya jawab, para peserta silatnas yang mewakili kerajaan-kerajaan, banyak mengeluhkan mengenai perhatian pemerintah terhadap keraton-keraton, termasuk pula mengenai masih lemahnya Peraturan Menteri Dalam Negeri no 39 tahun 2007. Melalui pertanyaan yang diajukan, peserta pun ada yang meminta penyempurnaan pemilukada karena menilai bahwa pemilukada masih belum mampu menjamin kesejahteraan dan keamanan. Dalam sesi tanya jawab yang berlangsung cukup lama, para peserta cukup banyak menyampaikan keluhan dan masalah yang terjadi di daerahnya masing-masing.

Selepas acara diskusi dan tanya jawab, seluruh peserta Silatnas melakukan rapat pleno yang isinya membahas mengenai rekomendari Silatnas I tahun 2009 yang meliputi lima poin penting, serta membahas rekomendasi Silatnas II tahun 2011 yang nantinya akan disampaikan kepada Presiden. Adapun lima rekomendasi pada silatnas pertama, meliputi:

  1. Mengembalikkan jati diri dan identitas sultan-sultan
  2. Mengembalikkan sejarah kerajaan pada sekolah-sekolah
  3. Melibatkan sultan-sultan dalam RUU hukum adat
  4. Mengembangkan ekonomi kreatif di lingkungan kesultanan
  5. Raja dan sultan menjadi mitra pemerintah

Dalam acara rapat pleno yang berlangsung sejak pukul 12.50 hingga pukul 14.30 tersebut, banyak peserta silatnas yang mengajukkan usul berkenaan dengan draf rekomendasi terhadap pemerintah dan tindak lanjut setelah acara silatnas II. Selain mengungkapkan berbagai problematika raja-raja atau keraton-keraton di daerah, termasuk mengenai minimnya perhatian pemerintah daerah, para peserta pun cukup marak yang menyoroti masalah payung hukum. Dalam artian, usulan untuk melegalkan atau menguatkan secara hukum bentuk atau forum yang menaungi para raja-raja se-Nusantara yang hadir dalam silatnas. Di sisi lain, muncul juga usulan untuk menguatkan secara hukum dari silatnas II, dengan maksud memperjelas kedudukan silatnas itu sendiri; apakah menguatkan forum raja-raja yang sudah ada seperti FKIKN, atau membentuk forum baru di luar forum-forum yang sudah ada.

Menanggapi berbagai usulan-usulan tersebut, P.R.A. Arief Natadiningrat selaku ketua panitia silatnas memiliki pandangan yang berbeda. Beliau mengemukakan bahwa Silatnas, atau sebutlah Badan Pekerja Silatnas yang bekerja menyelenggarakan acara, justru lahir karena banyaknya forum-forum kerajaan yang sudah ada. Dengan adanya silatnas, diharapkan forum-forum sultan atau raja-raja yang sudah ada bisa menjadi membaur, bersatu lewat ikatan silaturahmi dan kebersamaan. Dengan kata lain, Sultan Arief lebih memilih untuk tetap menempatkan silatnas raja-raja dan sultan dalam format silaturahmi yang terselenggara lewat kerja Badan Pekerja Silatnas secara isidental, dengan maksud agar kesamaan kedudukan antara para sultan dan raja tetap terjaga; tidak ada yang lebih atas maupun bawahan tetapi semua sama di bawah naungan NKRI. Hal ini juga dilakukan untuk mencegah  tuduhan-tuduhan yang kurang nyaman; semisal usaha untuk mendapatkan kekuasaan atau menyaingi pemerintah.

Dalam rapat pleno yang berlangsung relatif singkat tersebut, muncul beberapa usulan peserta, baik berkaitan dengan masalah rekomendasi terhadap pemerintah, tindakan ke depan setelah acara, maupun kritikan dan masukan terhadap internal Badan Pekerja Silatnas (Kepanitiaan). Adapun beberapa usulan yang penting, antara lain: perlunya dibentuk forum-forum tidak resmi sebelum silatnas dilakukan guna merumuskan permasalahan-permasalahan yang nantinya akan dibahas dalam silatnas, silatnas sebaiknya mampu menjadi solusi untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah sultan atau raja di daerah-daerah, pentingnya rekomendasi hasil silatnas untuk disosialisasikan atau sampai ke tangan pemerintah-pemerintah daerah, dan memberikan kesempatan kepada generasi penerus seperti putra mahkota untuk ikut serta dalam silatnas agar di masa yang akan datang lebih siap untuk mengikuti silatnas.

Dari hasil rapat pleno tersebut, menghasilkan draf rekomendasi dari seluruh peserta silatnas yang meliputi tujuh poin. Keenam poin rekomendasi tersebut akan direvisi dan disesuaikan dengan usulan peserta untuk nantinya disampaikan langsung kepada Presiden. Penyampaian rekomendasi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini akan disampaikan langsung oleh Benny Ahmad Samu Samu selaku Sekretaris Umum Badan Pekerja Silatnas. Adapun draf  ketujuh poin rekomendasi yang akan disampaikan, antara lain:

1. Bhineka Tunggal Ika adalah sasanti yang terdapat dalam lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu selalu dijaga dengan saling menghormati antar suku, budaya dan agama, serta menjaga silaturahmi raja dan sultan se-nusantara secara rutin.

2. Dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, termasuk didalamnya adat istiadat dan tradisi yang merupakan jati diri bangsa.

3. Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas mengamanatkan kebudayaan dalam Pasal 32 yang berbunyi “Pemerintah memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia” yang perlu kita laksanakan secara sungguh-sungguh dan konsekuen oleh semua komponen bangsa.

4. Keraton sebagai pusat budaya didorong sebagai pusat ekonomi daerah dengan ditata menjadi objek wisata dan industri kerajinan khas daerah.

5. Permendagri No 39 Tahun 2007 tentang “Fasilitasi Keraton ” belum sepenuhnya dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sehingga perlu adanya sanksi atau ditingkatkan menjadi peraturan pemerintah.

6. Partai politik, pegawai negeri sipil, militer dan kepolislan yang diamanatkan bangsa dan negara dalam menjalankan demokrasi dan pemerintahan harus bersungguh sungguh mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia.

7. Mengajak semua komponen bangsa dan masyarakat dunia untuk bersama-sama menyelamatkan dunia dari ancaman pemanasan global dengan gerakan menanam 1 miliar pohon dan menjaga lingkungan hidup.

Setelah tercapainya dan tersampaikannya berbagai usulan dari para peserta silatnas, acara pun ditutup pada pukul 14.30 dengan disertai penyampaian laporan oleh Benny Ahmad Samu Samu. Kemudian acara ditutup secara resmi oleh Wakil Gubernur Jawa Barat, Dede Yusuf. Dalam pidatonya Dede Yusuf mengungkapkan perlunya raja-raja, sultan, maupun orang-orang di lingkungan keraton untuk ikut dalam demokrasi, serta masuk dalam alam demokrasi agar nantinya dapat langsung mendorong pelestarian budaya. Semua rangkaian acara Silaturahmi Nasional Raja-raja dan Sultan se-Nusantara selesai dengan penutupan secara simbolis melalui penepakan kendang Jawa Barat oleh Dede Yusuf .

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: