Tinjauan Buku Kekerasan Budaya Pasca 1965*

tinjauan-kekerasan-budaya-pasca-1965_patanjala-vol-6-no-2-juni-2014

Detail Buku: Herlambang, Wijaya. 2013. Kekerasan Budaya Pasca 1965; Bagaimana Orde Baru Melegitimasi Anti-Komunisme Melalu Sastra dan Film. Tangerang:  Margin Kiri.

Sejarah adalah milik penguasa. Ungkapan tersebut agaknya lumrah bagi negeri seperti Indonesia; negeri di mana penggulingan kekuasaan, perlombaan pengaruh ideologi, dan revolusi yang penuh darah pernah terjadi. Tentu saja kita paham, bahwa revolusi yang penuh darah itu adalah periode 1965, pasca peristiwa Gerakan 30 Septermber, dan beberapa tahun setelahnya. Pada periode itu terjadi penangkapan dan pembunuhan masal terhadap orang-orang yang dituduh komunis, yang menurut Robert Cribb mencapai 78.000 hingga dua juta orang. PKI pun sirna di negeri ini, kepemimpiman Soekarno berakhir, dan munculah Soeharto sebagai penerus kepemipinan negeri ini. Sejak kepemimpinan mantan Pangkostrad inilah fakta tentang peristiwa Gerakan 30 September seolah olah tunggal; bahwa pembunuhan ketujuh jenderal adalah ulah PKI dalam usaha mereka melakukan coep de etat terhadap pemerintahan yang syah.

Semenjak kepemimpinan Soeharto, dan selama berlangsungnya pengaruh politik-ekonomi Orde Baru, Sejarah Indonesia pun kemudian dicatat dari perspektif sang penguasa. Paham komunis ditetapkan sebagai ideologi yang haram dan terlarang, orang-orang yang dianggap mantan PKI atau simpatisan PKI kehilangang hak hidup yang layak. Kekerasan dan pembunuhan masal pada 1965 dilegitimasi menjadi tindakan wajar dalam usaha mempertahankan kedaulatan NKRI dan Pancasila. Pelegitimasian ini dilakukan lewat beragam cara; lewat jalan politik, ideologi, agama, seni, sastra, dan film. Kekerasan pun pada akhirnya bukan hanya berupa fisik, namun menyentuh sendi-sendi sosial budaya, di mana suatu kebenaran menurut penguasa dipaksakan diterima oleh masyarakat, tanpa kecuali dan tanpa alternatif. Ungkapan Jozef Goebbles, salah satu tukang propaganda Hitler di Perang Dunia II agaknya menjadi sangat tepat dengan kondisi sejarah Indonesia di masa Orde Baru: “Sebarkan kebohongan berulang-ulang kepada publik. Kebohongan yang diulang-ulang, akan membuat publik menjadi percaya.”

Tentu saja kepercayaan ini bisa ditumbukah dengan berbagi cara. Kengeriaan, bahkan mungkin kebencian yang muncul terhadap PKI ketika kita menyaksikan film Pengkhianatan G30S/PKI yang selalu diputar setiap tahun, dari 1980-an hingga 1997, boleh jadi salah satu bukti bagaimana praktik kekerasan budaya terjadi. Buku berjudul Kekerasan Budaya Pasca 1965 yang ditulis oleh Wijaya Herlamabang berusaha menggali bentuk-bentuk kekerasan Budaya melalui karya sastra dan film yang muncul manakala pemerintahan otoreterian ala Orde Baru berkuasa selama kurang lebih 32 tahun. Lewat bukunya ini Herlambang berfokus pada kekerasan budaya yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru dan penyebaran produk budaya anti komnunis yang dilakukan oleh golongan liberal—yang oleh sang penulis disebut sebagai pendukung humanisme universal. Kajian yang dilakukan Herlambang mencakup beberapa permasalahan pokok kekerasan budaya yang terjadi setelah 1965, bahkan hingga Indonesia modern saat ini, yaitu 1) bagaimana pendukung anti-komunis dan agen-agen militer memanipulasi produk kebudayaan untuk mengukuhkan semangat anti komunisme; 2) upaya-upaya dari kalangan kebudayaan dalam merekonstruksi ulang atau membongkar tradisi Orde Baru dan pengusung anti-komunisme; dan 3) bagaimana upaya dekonstruksi itu berlangsung.

Buku ini menjadi penting bagi publik atau bagi akademisi yang menaruh perhatian pada bidang Sejarah, politik, dan sastra modern di Indonesia. Mengupas secara konprehensif produk budaya berupa  film dan sastra yang menormalisasi kekerasan pada komunis pada 1965 dan setelahnya, juga pondasi awal bagaimana ideologi anti-komunis diterapkan. Buku yang sejatinya merupakan hasil dari disertasi dokroral sang penulis di University of Queensland ini mampu menghadirkan fakta-fakta baru dengan analisis yang tajam. Fakta-fakta baru yang dimaksud, salah satunya adalah hubungan tokoh-tokoh budaya nasional dengan organisasi-organisasi filantropi Barat yang pro dengan liberalisme dalam rangka menanamkan ideologi liberal dan anti-komunis. Menariknya, Herlambang mampu menyuguhkan fakta keras berupa surat-menyurat antara Goenawan Mohamad dengan Ivan Kats[1], salah satu  wakil dari Congress for Cultural Freedon (CCF) di Asia. CCF sendiri merupakan organisasi yang eksistensinya terkait dengan kepentingan politik CIA. Fakta-fakta yang disuguhkan oleh Herlambang menjadi contoh penting dalam ranah penelitian sejarah yang baik kerana selain menyajikan sumber primer yang otentik, ia juga melakukan uji silang melalui wawancara terhadap pelaku kebudayaan di tahun 1965 hingga saat ini, seperti Taufik Ismail, Goenawan Mohamad, Aswendo Atmowiloto, Saut Situmorang, Wowok Hesti Prabowo dan lain sebagainya.

Ditinjau secara menyeluruh, buku ini dibagi ke dalam delapan bab yang dijabarkan secara runut dan sistematis, dimulai dengan Merumuskan Kekerasan Budaya: Konseptualisasi dan Implementasi (Bab 2). Dalam bab ini dijelaskan mengenai konsep kekerasan budaya yang menjadi landasan penulisnya dalam membangun narasi dan analisisnya dalam buku ini. Wijaya Herlambang menggunakan pengertian Kekerasan Budaya yang dikemukakan Johan Galtung, bahwa aspek-aspek kebudayaan, bidang-bidang simbolis seperti agama, ideologi, bahasa, seni, dan pengetahuan empiris serta pengetahuan formal dapat digunakan untuk membenarkan atau melegitimasi kekerasan langsung dan struktural (hal. 35).

Dalam bab 2 pula lebih jauh lagi, Herlambang menerapkan beberapa konsep simbol menurut Pierre Bourdieu dan sistem simbol dalam sudut pandang para pemikir Marxis,  hal ini dilakukannya untuk mengungkap ideologi liberalisme yang menyentuh ranah kebudayaan untuk mempengaruhi para intelektual Indonesia agar melihat ide-ide kebebasan Barat sebagai satu-satunya jalan menuju demokrasi (hal. 41). Dalam tataran analisis dilakukan pengamatan terhadap struktur narasi khususnya berupa kekerasan linguistik yang terkandung dalam film dan sastra. Herlambang dalam bukunya ini mencoba menggunakan pendekatan sastra Marxis yang melihat bahwa sastra bukanlah semata-mata bentuk ekspresi estetik, namun sastra juga merupakan bentuk praktik sosial. Dalam perspektif Marxis sastra terkait dengan konteks sosialnya sebagai media untuk melakukan protes terhadap realitas. Dalam konteks isi buku, pendekatan Marxis menjadi perlu dalam membongkar pandangan ideologis Orde Baru yang tertuang dalam karya cerpen, novel, dan film khususnya Pengkhianatan G30S PKI (hal. 53).

Bab 3 dengan judul Pembentukan Ideologi Anti-Komunisme dan Bangkitnya Liberalisme di Panggung Kebudayaan berisi hubungan-hubungan awal intelektual Indonesia dengan organisasi Barat yang cenderung liberal. Dalam bab ini dapat dilihat konteks perebutan pengaruh di masa Perang Dingin, posisis dan kepentingan politik CIA dalam menanamkan konsep kebebasan universal, salah satunya terhadap Indonesia yang pada masa kepemimpinan Soekarno mulai condong ke komunis. Pada Bab ini Herlambang memaparkan bagaimana kaum intelektual Barat membangun kesepahaman bersama tentang kebebasan yang kemudian atas kepentingan CIA dibentuk  Congress for Cultural Freedon (CCF). Melalui CCF ini, dan melalui perwakilannya di Indonesia, paham-paham kebebasan ala Barat ditularkan pada intelektual yang memang pada dasarnya sudah bersebrangan dengan pemerintahan kiri Soekarno. Nama-nama seperti Mochtar Lubis, Arif Budiman, Soe Hok Gie, Goenawan Mohammad dan intelektual yang merupakan simpatisan PSI seperti Soemitro Djoyohadikusumo dikait-kaitkan dengan gerakan CCF yang bernuansa liberal. Dalam bukunya ini Herlambang mengemukakan hubungan bea siswa yang ditujukan pada para intelektual muda untuk sekolah di Amerika. Selain itu diungkapkan pula mengenai Yayasan Obor Indonesia yang menurut konstruksi data Herlambang, memiliki cabang di Amerika dengan nama Obor Foundation. Di bab ini juga dijelaskan perdebadan sengit di ranah kebudayaan antara pendukung humanisme universal yang tergabung dalam Manifesto Politik 1965 dengan pengusung realisme sosialis yang bernaung dalam Lekra.

Unsur-unsur analisis dan kritik sastra dikemukakan dalam bab 4 yang berjudul Normalisasi Kekerasan melalui Karya Sastra. Dalam bab ini dibongkar struktur narasi dari cerpen-cerpen yang terbit di majalah Horison khususnya selepas 1965; setelah peristiwa 30 September dan pembunuhan masal pada orang-orang tertuduh komunis/PKI. Uniknya, Herlambang mengungkapkan bahwa majalah Horison itu sendiri merupakan hasil bantuan organisasi filantropi dari Barat. Pada majalah tersebut, khususnya sepanjang 1965 sampai 1969 muncul beberapa cerpen yang mengambil tema-tema kekerasan kemanusiaan terhadap anggota PKI. Beberapa cerpen yang dianalisis di antaranya: Pada Titik Kulminasi (1966), Perempuan dan Anak-anaknya (1966), Sebuah Perjuangan Ketjil (1967), Maka Sempurnalah Penderitaan Saya di Muka Bumi (1967), Perang dan Kemanusiaan (1969), Ancaman (1969). Herlambang mengurai narasi dari tiap-tiap cerpen dan mengaplikasikan konsep Kekerasan Budaya menurut Johan Galtung. Dari titik inilah Herlambang berargumentasi bahwa cerpen-cerpen yang muncul justru membenarkan kekerasan terhadap kaum komunis  dengan cara memanipulasi gagasan humanisme yang berdasarkan konflik psikologis sang eksekutor sehingga pembaca lebih simpati kepada sang eksekutor daripada si korban. Argumentasi inilah sebetulnya bisa menjadi perdebatan yang panjang karena tentu saja bentuknya yang tafsiran terbuka bagi berbagai macam interprestasi.

Pada bab 5 dan bab 6 yang berturut-turut berjudul Narasi Utama Orde Baru: Kandungan Ideologis dan Transformasi Kebudayaan dan Pengkhianatan G30S/PKI Legitimasi Anti-Komunis dan Kebangkitan Orde Baru, dikemukakan mengenai langkah-langkah pemerintahan di era kepemimpinan Presiden Soeharto dalam membentuk narasi sejarah peristiwa 30 September berdasarkan versi Orde Baru. Dalam Bab ini dikemukakan pendekatan pemerintah terhadap intelektual dalam usaha membangun sejarah versi mereka. Dalam konteks buku ini, dibahas secara terperinci andil Nugroho Notosusanto dalam membentuk sejarah peristiwa 30 September, di mana PKI ditempatkan sebagai dalang pembunuhan tujuh jenderal. Dalam bab ini pula dijelaskan dunia akademis di Indonesia, di mana peran-peran peneliti asing yang berusaha mengungkap kebenaran peristiwa 1965 dan pembunuhan masal terhadap anggota PKI berusaha disumbat suaranya dan ditangkal dengan tulisan-tulisan sejarah versi pemerintah. Pentingnya bab 6 terletak pada rekonstruksi ulang peristiwa 30 September melalui film Pengkhiatana G30S/PKI yang dibuat oleh Arifin C. Noer, di mana dalam buku ini simbol-simbol bahasa dan gambar dalam film dan novel dibongkar ulang dan ditemukan cara-cara menyusupkan pesan bahwa komunis diidentikan dengan kebiadaban. Pada bab ini pula dijelaskan hubungan intelektual dan budayawan dengan pihak militer.

Pembahasan pada bab 7 (Lembaga-lembaga Kebudayaan Indonesia Kontemporer: Menantang Warisan Budaya Orde Baru?) menjadi salah satu bab yang cukup mengundang perhatian, mengingat isinya yang bersentuhan dengan perkembagan sastra dan kebudayaan dewasa ini. Pada bab ini dibahas mengenai kelompok-kelompok kebudayaan yang muncul di era 1990-an hingga saat ini, khususnya kelompok yang berusaha mendestabilisasi hegemoni Orde Baru, seperti JAKER (Jaringan Kerja Kesenian Rakyat), KUK (Komunitas Utan Kayu), dan KSI (Komunitas Sastra Indonesia). Yang menarik dalam bab ini adalah porsi besar yang disuguhkan penulis untuk mengorek asal-usul Komunitas Utan Kayu, yang dalam argumentasi penulis banyak terhubung dengan lembaga-lembaga filantropi lokal dan internasional. KUK dinilai memang memunculkan wacana alternatif dari Orde Baru lewat sastra, khususnya tentang kekerasan terhadap orang-orang komunis, namun menurut Herlambang, sikap toleran KUK tersebut harus diletakkan di dalam paradigm liberalisme. Herlambang menggunakan istilah faux-leftis terhadap KUK sebagai ilusi kekiri-kirian padahal menyuguhkan wacana kebebasan (hal. 253). Di sini juga dikemukakan tentang argumentasi-argumentasi penulis terhadap keterkaitan KUK, khususnya Goenawan Mohamad terhadap lembaga-lembaga liberal seperti JIL, Freedom Institute, dan Bakrie yang sedikit banyaknya bisa turut mempengaruhi selara intelektual golongan menengah. Uniknya, argumen tersebut mengaitkan lebih jauh terhadap kebijakan pemerintahan SBY dewasa ini.

Bab terakhir berjudul September: Mendobrak Versi Resmi G30S lebih memuat tentang analisis atau kritik sastra terhadap novel September karya Noorca Massardi. Dalam bab ini dibongkar struktur per struktur tentang narasi yang dibangun oleh Noorca dalam novelnya, khususnya berkenaan dengan hipotesis alternatif terhadap Peristiwa 30 September. Di sini terlihat bagimana realitas disimbolkan melalui sastra, kemungkinan-kemungkinan alternatif yang bersebrangan dengan sejarah versi Orde Baru tentang Peristiwa 30 September dikemukakan melalui fiksi.

Mengutip endorsements yang dikemukakan David T. Hill, bahwa studi Wijaya Herlambang memberi sumbangan bagi telaah ulang atas sejarah, sastra, dan politik Indonesia. Namun demikian, menurut hemat saya tentu saja fakta dan argumentasi dalam karya ini tidaklah final, karena sejarah itu sendiri bergerak dinamis berdasarkan fakta dan temuan-temuan baru.  Usaha Herlambang yang mengupas 6 cerpen di Majalah Horison tentu saja menambah khazanah kritik sastra modern Indonesia, namun tafsiran Herlambang bahwa cerpen-cerpen di Majalah Horison sebagai legitimasi atas pembunuhan masal pada 1965 dengan menempatkan konflik psikologis pada pelaku kekerasan bukan pada korban agar pembaca simpati pada pelaku, harus dilihat sebagai salah satu tafsiran dari sekian banyak kemungkinan tafsiran terhadap suatu karya sastra. Apakah tafsiran Herlambang sudah bisa dinilai sebagai tafsiran yang paling mendekati kebenaran? Tentu saja untuk mengetahui ini harus adanya kritik pembanding lewat pendekatan yang berbeda.

Mengambil 6 contoh cerpen yang terbit di Majalah Horison bisa saja mampu menangkap fenomena dukungan terhadap ide humanisme universal, namun belum bisa diambil hipotesis final bahwa Majalah Horison itu sendiri hanya menawarkan ide-ide humanisme universal. Bagaimana dengan cerpen-cerpen yang lain yang sama-sama terbit pada periode 1966 sampai 1969?

Secara umum menurut hemat saya, karya Wijaya Herlambang merupakan karya yang baik dalam mengaplikasikan metode sejarah, menyuguhkan sumber-sumber primer dan juga pandai menyusun argumentasi lewat sumber-sumber skunder. Herlambang mampu meminimalisir unsur subjektivisme dalam sebuah karya ilmiah. Namun demikian bukan berarti subjektivitas nihil sama sekali, bukankah sekian rangkaian fakta dan argumentasi dibentuk dari konsep, teori, dan pendekatan yang dipilih? Dari titik inilah dapat terlihat dari kerangka konsep dan teori yang digunakan penulis, di mana ia cenderung menggunakan pendekatan Marxis, tapi toh itu adalah pilihan bebas dan bagusnya pertanyaan utama dari penelitian ini mampu dijawab dengan sangat baik. Perlunya penelitian lanjutan dari buku ini adalah sejauh mana efek ide-ide “liberal” yang tertuang lewat produk budaya dewasa ini dapat memengaruhi selara intelektual atau lebih jauh lagi terhadap kebijakan politik negeri ini. Dan masalah utamanya bukankah pengaruh budaya itu sulit diukur? sebagaimana disampaikan dalam bab awal buku ini. Selain itu belum diungkapkan pula bagaimana pengaruh JAKER dan KSI dalam mendestabilisasi hegemoni Orde Baru secara lebih mendalam, sebagaimana Wijaya Herlambang menyuntuki pengaruh KUK sebagai “agen liberalisme dalam porsi yang cukup banyak di buku ini. Lantas bagaimana dengan pengaruh Komunitas Lingkar Pena atau komunitas-komunitas satra di daerah. Dari titik inilah kiranya buku ini bisa menjadi inspirasi untuk karya-karya lainnya. (Hary Ganjar Budiman)

*) Pernah diterbitkan di Jurnal Patanjala Vol. 6 No. 2 Juni 2014.

[1] Berangkat dari buku Wijaya Herlambang yang mengungkapkan korespondesi Ivan Kats (Perwakilan CCF di Asia) dengan Goenawan Mohamad, Martin Suryajaya salah seorang intelektual muda dan pegiat di Forum Komunitas Marx, pernah melakukan kritik terbuka terhadap Goenawan Mohamad lewat tulisannya yang berjudul Goenawan Mohamad dan Politik Kebudayaan Liberal Pasca 1965 yang dimuat dalam web jurnal Indoprogress. Kritikan tersebut, menjadi perdabatan yang cukup sengit, di mana Goenawan Mohamad menanggapi kritikannya dengan sebuah tulisan yang berjudul Jawaban Untuk Martin. Balas berbalas tulisan terus terjadi antara Martin dan Goenawan Mohamad, kesemua tulisannya bisa disimak dalam jurnal Indoprogress (http://indoprogress.com/harian/pendapat/)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: