Pasang Surut Hubungan Sipil Militer*

*Tulisan tahun 2009.

Apakah kunci dari penggulingan kekuasaan selalu berada pada pihak yang bersenjata? Menjadi wajar dan lumrah ketika momentum itu –penggulingan kekuasaan– datang, militer ada di garda terdepan. Adakah ini pula selalu terjadi dalam ketidakstabilan politik setiap negara? Belum kering dalam kepala, bagaimana pemerintahan di Madagaskar digulingkan militer tiga minggu silam (17 Maret 2009). Istana negara dikepung tentara bersenjata serta moncong-moncong tank mengarah tanda siaga. Presiden Madgaskar, Marc Ravalomanana dengan terpaksa menyerah pada Andre Andriariajoana sang Kepala Staf Angkatan Darat. Adapun demikian, penggulingan ini tidak lepas dari tindak tanduk sang Presiden yang dinilai diktator hingga menewaskan 28 orang serta perintah represif pada oposisi. Tak mau disetir, tentara berontak dan berpihak pada oposisi. Peristiwa ini sungguh merupakan kasus yang banyak ditemui di berbagai belahan bumi ini. Thailand, Ghana, Mesir, adalah beberapa yang telah mencicipi hal yang serupa. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Memang tak perlu ditanyakan lagi, Indonesia telah lebih dari cukup merasakan asam garamnya kudeta. Bukankah hampir dalam setiap pergantian kekuasaan yang disertai instabilitas politik selalu dibarengi dengan andil militer? sebutlah dari sejak perang kemerdekaan, tahun-tahun awal kemerdekaan seperti tahun 1952, tahun 1965 setelah G30S, dan tentu pada peristiwa 1998. Tapi di sini kita bukan membicarakan sederet ‘kudeta’ tersebut, melainkan ketegangan yang sempat terjadi antara sipil dengan militer dalam sejarah Indonesia.

sudirman_resting_with_guerillas_kota_jogjakarta_200_tahun_plate_before_page_65

Konsep dan Kedudukan Militer

Entahlah apakah kata friksi sudah cukup mewakili hubungan sipil dengan militer, ataukah terlampau berlebihan. Tetapi dapat dipastikan bahwa kedua belah pihak memiliki kepentingan yang berbeda, sekalipun kadang kala berada pada jalur yang sama atau musuh yang sama pula. Sejak berdirinya, keberadaan tentara (TNI) telah menimbulkan perdebatan konsep serta kedudukan yang timbul antara pihak militer itu sendiri dengan para politisi sipil. Konsep peran militer dari pihak sipil, antara lain berasal dari tokoh-tokoh sosialis dan komunis tentang konsep antara rakyat revolusioner (Syahrir dengan Pesindo, Amir dengan Pepolit, dan Tan Malaka dengan PP-nya). Selain itu konsep supremasi sipil dan profesionalisme tentara di mana tentara hanya menjadi alat negara penjaga keputusan-keputusan yang legal. Sedangkan konsep peran militer yang dikeluarkan pihak militer, misalnya tertuang dalam pendapat TB Simatupang, yakni mirip dengan kedudukan militer di Republik Weimar Jerman. Dalam hal ini merupakan pengemban wawasan kenegaraan dan ideologi negara (Treager des Reichsgedankens) dan bukan alat kabinet. Selain itu terdapat konsepsi Nasution tentang dwifungsi TNI (berdasarkan pidato The Army’s Middle Way), yakni konsep pragmatis yang dengan cerdik menyelimuti fasisme (Chrisnandi, 2004). Konsep yang terakhir ini yang sepertinya mampu bertahan cukup lama sepanjang masa kemerdekaan Indonesia, khususnya selama Orde Baru. Konsep ini ternyata memiliki peran vital selama membangun dinsati Cendana serta menancapkan akar-akar kemiliteran dalam berbagai bidang kehidupan yang mungkin efeknya belum surut hingga sekarang. Walaupun demikian, mapannya konsep ini ternyata menimbulkan pergulatan yang cukup panjang antara sipil dengan militer, bahkan tidak sedikit menimbulkan konflik dalam militer itu sendiri. Salah satu hal yang cukup menarik adalah bagaimana pada tahun-tahun awal kemerdekaan, TNI mencoba meraba-raba posisi serta mencoba menempatkan kekuatan dalam politik Indonesia.

Kuatnya kedudukan militer tidak lepas dari pandangan filosofi posisi tentara di antara rakyat, yakni kedudukannya sebagai penjaga pertahanan, keamanan serta peranannya dalam bidang sosial politik. Pandangan ini muncul sejalan dengan masa perang kemerdekaan, di mana kedudukan pemerintahan sipil sering kali digantikan oleh gubernur militer karena kondisinnya yang serba genting, bahkan tidak jarang militer mengambil peranan penting dalam bantuan sosial kemasyarakatan pada waktu itu. Peran ini memang tidak bisa terbantahkan, namun sayangnya besarnya peranan di masa perang kemerdekaan cenderung dimitologisasi. Seperti anggapan bahwa TNI merupakan tentara rakyat dan  anak kandung dari revolusi kemerdekaan. Padahal kajian yang mendalam atas komposisi personel dan pengambilan keputusan militer pada awal terbentuknya TNI menunjukan, bahwa pada tingkat Markas Besar AD para perwira umumnya adalah tentara profesional didikan Belanda dan Jepang (Sulistyo, 150: 2002).

Selain faktor tersebut, kerap kali pihak militer memandang bahwa fakta sejarah harus diperlakukan sebagai hak sejarah. Hal ini nampak, manakala dikaitkan dengan proses kelahiran TNI. Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang didirikan pada 22 Agustus 1945 merupakan embrio TNI. Namun fakta ini tidak diperlakukan sebagai sejarah resmi, karena BKR dianggap badan keamanan dan bukan institusi militer. Padahal dari kacamata politik tata negara, BKR sudah dapat dianggap sebagai organisasi militer yang sebenarnya. Jika asumsi ini dibenarkan, maka kelahiran TNI jatuh pada tanggal 22 Agustus 1945 dan bukan 5 Oktober 1945 (Sulistyo, 150: 2002). Cara pandang ini menjadi persoalan yang merembet, mengingat kedudukan TNI jika dilihat dari cikal bakalnya, yaitu BKR, ternyata posisinya tidak otonom karena BKR ditempatkan di bawah Komite Nasional Indonesia (KNI). Ini berarti, jika kelahiran TNI adalah juga kelahiran BKR, maka anggapan yang muncul seharusnya supremasi sipil di atas militer. Tetapi pada kenyataannya, dokrin sosial-politik yang tetap dipegang oleh TNI yakni turut meliputi peran non pertahanan sehingga tetap saja posisi TNI bukan merupakan subordinasi militer terhadap kekuatan sipil sebagaimana saat BKR terbentuk sebagai cikal bakal TNI. Akibat paradigma ini, muncul sedikit arogansi pihak militer terhadap politisi sipil. Apalagi pada dekade 1950-an sampai 1960-an. Di mana terjadi instabilitas politik ditangan pemerintahan (pihak sipil tentunya). Secara kasar dapat pula dikemukakan seperti berikut: bahwa pihak militer telah bersusah payah menyediakan kemerdekaan, sementara pihak sipil yang mengisinya cenderung tidak kompeten dalam menjalankan roda pemerintahan.

Secara umum sepanjang dekade 1950-an hingga 1960-an terdapat dua arus proses politik yaitu elite dan massa. Pertama, pada arus elite, diadopsinya sistem pemerintahan parlementer dan kepolitikan yang liberal telah menyebabkan tingginya derajat instabilitas politik (Sulistyo, 151: 2002). Kabinet silih berganti, memunculkan berbagai kepentingan kelompok di dalamya. Politisi sipil saling menjatuhkan antara satu dengan lainnya sehingga stabilitas pemerintahan tak kunjung tercapai. Tercatat bahwa hanya kabinet Ali Sastroamidjodjo II yang mampu bertahan cukup lama (1955-1957). Adapun kabinet Hatta mampu pula bertahan karena memiliki dukungan kuat dari Presiden dan tentara. Lagi-lagi dalam periode ini terjadi turun naik hubungan sipil dengan militer. Kabinet silih berganti karena digoyah dari dalam maupun tarik ulur hubungan kabinet dengan militer, misalnya: Natsir dan Wilopo tegang dengan Presiden, tetapi baik dengan pimpinan TNI (Simatupang-Nasution-Ali Budiarjo). Sukiman tegang dengan TNI, tetapi baik dengan Sukarno. Kabinat Ali Sastroamiddjojo baik dengan Presiden, namun kurang pro terhadap TNI (Castle, 1998).

Kedua, pada arus massa, berkembang mob politics sebagai akibat tarik menarik pendukung dan simpatisan partai-partai politik (Sulistyo, 152: 2002). Deselenggarakannya pemilu tahun 1955 justru semakin menguatkan persepsi dari kalangan militer yang melihat bahwa telah terjadi instabilitas politik. Sementara itu, ketidak puasaan dari tindak tanduk kalangan elite telah menimbulkan pemberontakan di dearah-daerah yang dilatarbelakangi oleh berbagai motivasi, seperti PRRI, DI/TII, dan Permesta.

Dengan demikian, rangkaian peristiwa-peristiwa tersebut oleh pihak militer dipandang sebagai pengkhianatan terhadap pembentukan nation-state Indonesia. Maka dari itu, tercetus pula fungsi TNI di luar pertahanan dan keamanan. Ide ini dikemukakan oleh A.H. Nasution melalui konsepsi jalan tengah TNI. Di mana, pada lapisan politik elite nasional, konsepsi ini mendukung keterlibatan tentara lebih jauh kedalam politik, sementara di daerah-daearah TNI berhasil menundukan para pemberontak.  Lahirlah dengan apa yang dinamakan Dwifungsi ABRI kemudian. Konsepsi ini baru dapat terwujud dengan mantap manakala pemindahan kekuasaan dari tangan Soekarno pada Soeharto dapat berjalan dengan mulus. Lalu jika menilik hingga tahap ini, maka tarik ulur kepentingan sipil-militer berada pada titik menentukan pada dekade 1950-an hingg 1960-an.

Dari pemaparan sebelumnya, terlihat bahwa sebenarnya pihak militerpun memiliki kepentingan yang tidak sedikit dalam kancah politik nasional. Bukti-bukti menunjukkan bahwa betapun konsesi telah diberikan sebesar-besarnya kepada golongan militer kehendak untuk menjarah pusat-pusat kekuasaan tidak pernah kendor (Chrisnandi, 2004).

Salah satu alasan yang selalu mencuat berkenaan hal ini adalah campur tangan sipil dalam urusan-urusan militer. Misalnya mengenai pengangkatan pejabat militer. Namun kadang, militer sendiri bersikap pragmatis dalam hal ini, reaksi yang muncul bisa berupa penentangan pada politisi sipil atau justru berkompromi dengan para pengambil kebijakan di tangan sipil. Hal ini sangat mungkin terjadi, mengingat kepentingan militer selalu bersinggungan dengan kebutuhan ekonomi mereka, dengan kata lain senjata menjadi alat guna mengeruk keuntungan-keuntungan secara ekonomi. Bentuk hubungan seperti ini begitu nampak saat terjalin koneksi pejabat sipil dengan militer seperti yang terjadi di masa Orde Baru. Maka, tidak jarang apabila sikap-sikap ini sewaktu-waktu menimbulkan konflik di internal militer itu sendiri. Tetapi pada awal kemerdekaan fenomena yang muncul cenderung di dominasi oleh ketegangan antara sipil dengan militer yang terjadi karena pembatasan dalam ruang-ruang gerak dengan potensi ekonomi bagi militer.

Selain itu ketegangan ini juga diperkeruh oleh arogansi pihak militer terhadap politisi sipil yang dinilai kurang kompeten dalam menjalankan roda pemerintahan di masa parlementer, seperti telah dikemukakan di atas. Walaupun demikian adanya, toh setiap tiang-tiang negara, baik pemerintahan atau militer, memiliki fungsi dan wewenangnya masing-masing yang tertulis secara konstitusional. Lalu, adakah saling langkah-melangkahi antara sipil dengan militer adalah kerikil-kerikil yang pasti ditemui dalam kehidupan bernegara? Pemaparan berikutnya adalah salah satu contoh menarik pecahnya ketegangan sipil dengan militer.

Ketegangan Sipil-Militer; Peristiwa 17 Oktober 1952

Menurut S Indro Tjahjono (2000), dalam hampir setiap pembelotan militer selama ini selalu didahului oleh masalah mengecilnya porsi ekonomi atau sebaliknya tuntutan untuk meningkatkan peluang dan kesejahteraan ekonomi tentara seperti kemungkinan berkurangnya jabatan non-militer, kesempatan menambah dana kesejahteraan dan tuntutan kenaikan anggaran pertahanan. Namun, ancaman yang bersifat subsatansial dan selalu menjadi preseden dalam konflik antara kabinet dan angkatan bersenjata adalah kemungkinan hilangnya mata pencaharian tentara akibat kebijaksanaan rasionalisasi dan demobilisasi yang terjadi pada beberapa kali kabinet (Chrisnandi, 2004). Hal demikian dapat kita tengok dari meletusnya peristiwa 17 Oktober 1952. Peristiwa ini, demikian adanya adalah suatu kasus menarik sekaligus mencoreng dalam kancah sejarah militer di Indonesia. Pihak tentara secara terang-terangan mengarahkan moncong-moncong meriam ke istana Presiden. Boleh dibilang merupakan tindak inkonstitusional yang terlihat kasar dalam perjalanan sejarah Indonesia. Pihak militer berhadapan langsung dengan Presiden menuntut dibubarkannya parlemen. Melihat peristiwa ini tentunya kita harus menengok perbedaan sudut pandang antara sipil dengan militer.

Faktor yang melatarbelakanginya antara lain: pertama, para pengambil kebijakan di pihak sipil memandang bahwa keadaan ekonomi Indonesia kian memburuk dengan berlalunya perang Korea, antara bulan Februari 1951 dan September 1952. maka dirasa perlu memperbaiki dampak-dampak paling buruk dari krisis ekonomi, hal ini menimbulkan akibat buruk bagi Angkatan Darat karena kabinet merencanakan untuk memperkecil jumlah militer. Kabinet berencana memberhentikan 80.000 dari 200.000 personel dengan alasan usia lanjut. Kabinet menganggap perlu pemberhentian masal ini mengingat akan dilakukan penurunan alokasi anggaran militer dari Rp 2.625 juta menjadi Rp 1.900 juta. Menanggapi rencana kabinet ini, Angkatan Darat mempunyai argumen sendiri bahwa dibandingkan anggaran pertahanan Burma, Muangthai, dan Filipina yang sebesar 50 persen dari anggaran nasionalnya, maka angka anggaran pertahanan Indonesia sebesar 19 persen sangatlah kecil. Di samping itu gaji dan tunjangan perumahan prajurit pada 1951, dibanding anggota KNIL pada 1949 masing-masing hanyalah 60 persen dan 20 persen sedang anggaran kesejahteraan hanya 10 persen dari KNIL.

Kedua, faktor ini sedikit dipicu oleh masalah internal Angkatan Darat darat sendiri, yakni keinginan Kolonel Supeno untuk menurunkan Nasution dari jabatannya selaku KSAD karena tidak setuju untuk memprofesionalkan Angkatan Darat, namun usaha Kolonel Supeno gagal sehingga ketidakpuasannya dicurahkan dengan mengajukan surat kepada parlemen yang menyatakan ketidakpercayaan terhadap atasannya, maka parlemen membahas lebih jauh tentang masalah ini.

Ketiga, Efek dari pertentangan internal Angkatan Darat, dalam hal ini Kolonel Bambang Supeno dengan pimpinan pusat Angkatan Darat dibawah Nasution selaku KSAD dan Simatupang selaku KSAP, telah sampai hingga parleman, walaupun pihak Angkatan Darat telah mengusahakan penyelesaian secara internal militer, namun masalah ini mendapat perhatian yang cukup serius dari pihak parlemen, Parlemen mengadakan sidang yang membahas sebuah mosi menuntut agar diadakan perbaikan dalam pimpinan dan organisasi Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang. Dalam DPR sendiri ada tiga mosi yang mempermasalahkan Angkatan Perang, yaitu :

  1. Mosi Burhanuddin sebagai mosi tidak percaya;
  2. Mosi Kasimo/ Natsir yang menuntut peninjauan kembali susunan Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang Republik Indonesia;
  3. Mosi Manai Sophiaan/ Aruji/ Idham Chalid yang menuntut peninjauan kembali pimpinan Angkatan Perang

Mosi yang disebutkan terakhir ini telah memacahkan hulu ledak ketegangan antara sipil dengan militer, khususnya berkenaan dengan rencana undang-undang Angkatan Darat untuk diikut-sertakan dalam kebijakan politik digagalkan oleh mosi Manai Sophiaan (Feith, Castles, 1970; Feith, 1972, 1953; Nasution, tt). Melihat perkembangan DPR dengan ketiga mosi yang dibahas, maka pihak Angkatan Darat beranggapan dapat merusak stabilitas Nasioanal. Terjadilah pengerahan pasukan pada 17 Oktober 1952 menuntut dibubarkannya parlemen. Beruntung usaha coup semacam ini tidak menimbulkan efek yang meluas pada stabilitas nasional, karena Soekarno sendiri masih memiliki legitimasi yang kuat di mata rakyat sehingga ketegangan pun dapat reda seiring dengan direseskannya A.H. Nasution sebagai KSAD.

Peristiwa 17 Oktober 1952 hanya sebuah contoh kecil dari rangkaian benturan-benturan yang sering kali terjadi antara sipil dengan militer. Kita tentu berusaha mengambil hikmah dari peristiwa tersebut. Ada masanya pandangan antara pihak sipil dengan militer sulit untuk dipertemukan, namun bukannya tidak ada titik temu di antara keduannya. Perang mempertahankan kemerdekaan adalah salah satu bentuk nyata bagaimana sipil dan militer dapat bekerja sama, walaupun mungkin dengan cara pandang yang berbeda, tapi toh tujuan mulia itu tercapai: kemerdekaan bagi segenap bangsa Indonesia.

Lalu masalah sebenarnya muncul manakala tiang-tiang penyangga negara itu, militer dan politisi sipil (legislatif, eksekutif) mencari porsi yang berlebih dari kue-kue kemerdekaan. Tak ada keserakahan yang membawa manfaat, maka saat-saat celah kecil kesalahan muncul, selalu saja digunakan sebagai ruang-ruang pencarian kekuasaan. Tapi tentulah tak ada yang lebih indah dari porsi yang proporsional: politisi mengurusi kesejahteraan rakyat dan negara tanpa korupsi, sementara militer mempertahankan negara dengan nasionalisme yang tidak kebablasan.

Referensi

Azca, Najib M 1998. Hegemoni Tentara. Yogyakarta: LkiS

Poesponegoro, Marwati Djoened. 1993. Sejarah Nasional Indonesia jilid IV. Jakarta : Balai Pustaka

Pambudi, A. 2006. Supersemar Palsu: Kesaksian Tiga Jenderal. Yogyakarta: Media Pressindo

Ricklefs, M C. 2005. Sejarah Indonesia Modern.Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Sulistyo, Hermawan. 2002. Lawan ! Jejak-jejak Jalanan di Balik Kejatuhan Soeharto. Jakarta: Pensil-324

Kompas. 7 Oktober 2006. Metafora Kudeta, Sabtu,

Pikiran Rakyat. 18 Maret 2009. Istana Diserbu, Presiden Menyerah.

http://lipi.go.id/www.cgi?berita&1161130955&2&2006& (Asvi Warman Adam. Jawa Pos, Kudeta dalam Sejarah Indonesia, 6 Oktober 2006)

http://www.ham.go.id/DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HAM_.htm (Yuddy Chrisnandi. Republika, Hubungan Sipil-Militer dan Peristiwa 17 Oktober 1952, 22 Oktober 2004)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: