Category Archives: Politik

Pasang Surut Hubungan Sipil Militer*

*Tulisan tahun 2009.

Apakah kunci dari penggulingan kekuasaan selalu berada pada pihak yang bersenjata? Menjadi wajar dan lumrah ketika momentum itu –penggulingan kekuasaan– datang, militer ada di garda terdepan. Adakah ini pula selalu terjadi dalam ketidakstabilan politik setiap negara? Belum kering dalam kepala, bagaimana pemerintahan di Madagaskar digulingkan militer tiga minggu silam (17 Maret 2009). Istana negara dikepung tentara bersenjata serta moncong-moncong tank mengarah tanda siaga. Presiden Madgaskar, Marc Ravalomanana dengan terpaksa menyerah pada Andre Andriariajoana sang Kepala Staf Angkatan Darat. Adapun demikian, penggulingan ini tidak lepas dari tindak tanduk sang Presiden yang dinilai diktator hingga menewaskan 28 orang serta perintah represif pada oposisi. Tak mau disetir, tentara berontak dan berpihak pada oposisi. Peristiwa ini sungguh merupakan kasus yang banyak ditemui di berbagai belahan bumi ini. Thailand, Ghana, Mesir, adalah beberapa yang telah mencicipi hal yang serupa. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Memang tak perlu ditanyakan lagi, Indonesia telah lebih dari cukup merasakan asam garamnya kudeta. Bukankah hampir dalam setiap pergantian kekuasaan yang disertai instabilitas politik selalu dibarengi dengan andil militer? sebutlah dari sejak perang kemerdekaan, tahun-tahun awal kemerdekaan seperti tahun 1952, tahun 1965 setelah G30S, dan tentu pada peristiwa 1998. Tapi di sini kita bukan membicarakan sederet ‘kudeta’ tersebut, melainkan ketegangan yang sempat terjadi antara sipil dengan militer dalam sejarah Indonesia.

sudirman_resting_with_guerillas_kota_jogjakarta_200_tahun_plate_before_page_65

Konsep dan Kedudukan Militer

Entahlah apakah kata friksi sudah cukup mewakili hubungan sipil dengan militer, ataukah terlampau berlebihan. Tetapi dapat dipastikan bahwa kedua belah pihak memiliki kepentingan yang berbeda, sekalipun kadang kala berada pada jalur yang sama atau musuh yang sama pula. Sejak berdirinya, keberadaan tentara (TNI) telah menimbulkan perdebatan konsep serta kedudukan yang timbul antara pihak militer itu sendiri dengan para politisi sipil. Konsep peran militer dari pihak sipil, antara lain berasal dari tokoh-tokoh sosialis dan komunis tentang konsep antara rakyat revolusioner (Syahrir dengan Pesindo, Amir dengan Pepolit, dan Tan Malaka dengan PP-nya). Selain itu konsep supremasi sipil dan profesionalisme tentara di mana tentara hanya menjadi alat negara penjaga keputusan-keputusan yang legal. Sedangkan konsep peran militer yang dikeluarkan pihak militer, misalnya tertuang dalam pendapat TB Simatupang, yakni mirip dengan kedudukan militer di Republik Weimar Jerman. Dalam hal ini merupakan pengemban wawasan kenegaraan dan ideologi negara (Treager des Reichsgedankens) dan bukan alat kabinet. Selain itu terdapat konsepsi Nasution tentang dwifungsi TNI (berdasarkan pidato The Army’s Middle Way), yakni konsep pragmatis yang dengan cerdik menyelimuti fasisme (Chrisnandi, 2004). Konsep yang terakhir ini yang sepertinya mampu bertahan cukup lama sepanjang masa kemerdekaan Indonesia, khususnya selama Orde Baru. Konsep ini ternyata memiliki peran vital selama membangun dinsati Cendana serta menancapkan akar-akar kemiliteran dalam berbagai bidang kehidupan yang mungkin efeknya belum surut hingga sekarang. Walaupun demikian, mapannya konsep ini ternyata menimbulkan pergulatan yang cukup panjang antara sipil dengan militer, bahkan tidak sedikit menimbulkan konflik dalam militer itu sendiri. Salah satu hal yang cukup menarik adalah bagaimana pada tahun-tahun awal kemerdekaan, TNI mencoba meraba-raba posisi serta mencoba menempatkan kekuatan dalam politik Indonesia.

Kuatnya kedudukan militer tidak lepas dari pandangan filosofi posisi tentara di antara rakyat, yakni kedudukannya sebagai penjaga pertahanan, keamanan serta peranannya dalam bidang sosial politik. Pandangan ini muncul sejalan dengan masa perang kemerdekaan, di mana kedudukan pemerintahan sipil sering kali digantikan oleh gubernur militer karena kondisinnya yang serba genting, bahkan tidak jarang militer mengambil peranan penting dalam bantuan sosial kemasyarakatan pada waktu itu. Peran ini memang tidak bisa terbantahkan, namun sayangnya besarnya peranan di masa perang kemerdekaan cenderung dimitologisasi. Seperti anggapan bahwa TNI merupakan tentara rakyat dan  anak kandung dari revolusi kemerdekaan. Padahal kajian yang mendalam atas komposisi personel dan pengambilan keputusan militer pada awal terbentuknya TNI menunjukan, bahwa pada tingkat Markas Besar AD para perwira umumnya adalah tentara profesional didikan Belanda dan Jepang (Sulistyo, 150: 2002).

Selain faktor tersebut, kerap kali pihak militer memandang bahwa fakta sejarah harus diperlakukan sebagai hak sejarah. Hal ini nampak, manakala dikaitkan dengan proses kelahiran TNI. Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang didirikan pada 22 Agustus 1945 merupakan embrio TNI. Namun fakta ini tidak diperlakukan sebagai sejarah resmi, karena BKR dianggap badan keamanan dan bukan institusi militer. Padahal dari kacamata politik tata negara, BKR sudah dapat dianggap sebagai organisasi militer yang sebenarnya. Jika asumsi ini dibenarkan, maka kelahiran TNI jatuh pada tanggal 22 Agustus 1945 dan bukan 5 Oktober 1945 (Sulistyo, 150: 2002). Cara pandang ini menjadi persoalan yang merembet, mengingat kedudukan TNI jika dilihat dari cikal bakalnya, yaitu BKR, ternyata posisinya tidak otonom karena BKR ditempatkan di bawah Komite Nasional Indonesia (KNI). Ini berarti, jika kelahiran TNI adalah juga kelahiran BKR, maka anggapan yang muncul seharusnya supremasi sipil di atas militer. Tetapi pada kenyataannya, dokrin sosial-politik yang tetap dipegang oleh TNI yakni turut meliputi peran non pertahanan sehingga tetap saja posisi TNI bukan merupakan subordinasi militer terhadap kekuatan sipil sebagaimana saat BKR terbentuk sebagai cikal bakal TNI. Akibat paradigma ini, muncul sedikit arogansi pihak militer terhadap politisi sipil. Apalagi pada dekade 1950-an sampai 1960-an. Di mana terjadi instabilitas politik ditangan pemerintahan (pihak sipil tentunya). Secara kasar dapat pula dikemukakan seperti berikut: bahwa pihak militer telah bersusah payah menyediakan kemerdekaan, sementara pihak sipil yang mengisinya cenderung tidak kompeten dalam menjalankan roda pemerintahan.

Secara umum sepanjang dekade 1950-an hingga 1960-an terdapat dua arus proses politik yaitu elite dan massa. Pertama, pada arus elite, diadopsinya sistem pemerintahan parlementer dan kepolitikan yang liberal telah menyebabkan tingginya derajat instabilitas politik (Sulistyo, 151: 2002). Kabinet silih berganti, memunculkan berbagai kepentingan kelompok di dalamya. Politisi sipil saling menjatuhkan antara satu dengan lainnya sehingga stabilitas pemerintahan tak kunjung tercapai. Tercatat bahwa hanya kabinet Ali Sastroamidjodjo II yang mampu bertahan cukup lama (1955-1957). Adapun kabinet Hatta mampu pula bertahan karena memiliki dukungan kuat dari Presiden dan tentara. Lagi-lagi dalam periode ini terjadi turun naik hubungan sipil dengan militer. Kabinet silih berganti karena digoyah dari dalam maupun tarik ulur hubungan kabinet dengan militer, misalnya: Natsir dan Wilopo tegang dengan Presiden, tetapi baik dengan pimpinan TNI (Simatupang-Nasution-Ali Budiarjo). Sukiman tegang dengan TNI, tetapi baik dengan Sukarno. Kabinat Ali Sastroamiddjojo baik dengan Presiden, namun kurang pro terhadap TNI (Castle, 1998).

Kedua, pada arus massa, berkembang mob politics sebagai akibat tarik menarik pendukung dan simpatisan partai-partai politik (Sulistyo, 152: 2002). Deselenggarakannya pemilu tahun 1955 justru semakin menguatkan persepsi dari kalangan militer yang melihat bahwa telah terjadi instabilitas politik. Sementara itu, ketidak puasaan dari tindak tanduk kalangan elite telah menimbulkan pemberontakan di dearah-daerah yang dilatarbelakangi oleh berbagai motivasi, seperti PRRI, DI/TII, dan Permesta.

Dengan demikian, rangkaian peristiwa-peristiwa tersebut oleh pihak militer dipandang sebagai pengkhianatan terhadap pembentukan nation-state Indonesia. Maka dari itu, tercetus pula fungsi TNI di luar pertahanan dan keamanan. Ide ini dikemukakan oleh A.H. Nasution melalui konsepsi jalan tengah TNI. Di mana, pada lapisan politik elite nasional, konsepsi ini mendukung keterlibatan tentara lebih jauh kedalam politik, sementara di daerah-daearah TNI berhasil menundukan para pemberontak.  Lahirlah dengan apa yang dinamakan Dwifungsi ABRI kemudian. Konsepsi ini baru dapat terwujud dengan mantap manakala pemindahan kekuasaan dari tangan Soekarno pada Soeharto dapat berjalan dengan mulus. Lalu jika menilik hingga tahap ini, maka tarik ulur kepentingan sipil-militer berada pada titik menentukan pada dekade 1950-an hingg 1960-an.

Dari pemaparan sebelumnya, terlihat bahwa sebenarnya pihak militerpun memiliki kepentingan yang tidak sedikit dalam kancah politik nasional. Bukti-bukti menunjukkan bahwa betapun konsesi telah diberikan sebesar-besarnya kepada golongan militer kehendak untuk menjarah pusat-pusat kekuasaan tidak pernah kendor (Chrisnandi, 2004).

Salah satu alasan yang selalu mencuat berkenaan hal ini adalah campur tangan sipil dalam urusan-urusan militer. Misalnya mengenai pengangkatan pejabat militer. Namun kadang, militer sendiri bersikap pragmatis dalam hal ini, reaksi yang muncul bisa berupa penentangan pada politisi sipil atau justru berkompromi dengan para pengambil kebijakan di tangan sipil. Hal ini sangat mungkin terjadi, mengingat kepentingan militer selalu bersinggungan dengan kebutuhan ekonomi mereka, dengan kata lain senjata menjadi alat guna mengeruk keuntungan-keuntungan secara ekonomi. Bentuk hubungan seperti ini begitu nampak saat terjalin koneksi pejabat sipil dengan militer seperti yang terjadi di masa Orde Baru. Maka, tidak jarang apabila sikap-sikap ini sewaktu-waktu menimbulkan konflik di internal militer itu sendiri. Tetapi pada awal kemerdekaan fenomena yang muncul cenderung di dominasi oleh ketegangan antara sipil dengan militer yang terjadi karena pembatasan dalam ruang-ruang gerak dengan potensi ekonomi bagi militer.

Selain itu ketegangan ini juga diperkeruh oleh arogansi pihak militer terhadap politisi sipil yang dinilai kurang kompeten dalam menjalankan roda pemerintahan di masa parlementer, seperti telah dikemukakan di atas. Walaupun demikian adanya, toh setiap tiang-tiang negara, baik pemerintahan atau militer, memiliki fungsi dan wewenangnya masing-masing yang tertulis secara konstitusional. Lalu, adakah saling langkah-melangkahi antara sipil dengan militer adalah kerikil-kerikil yang pasti ditemui dalam kehidupan bernegara? Pemaparan berikutnya adalah salah satu contoh menarik pecahnya ketegangan sipil dengan militer.

Ketegangan Sipil-Militer; Peristiwa 17 Oktober 1952

Menurut S Indro Tjahjono (2000), dalam hampir setiap pembelotan militer selama ini selalu didahului oleh masalah mengecilnya porsi ekonomi atau sebaliknya tuntutan untuk meningkatkan peluang dan kesejahteraan ekonomi tentara seperti kemungkinan berkurangnya jabatan non-militer, kesempatan menambah dana kesejahteraan dan tuntutan kenaikan anggaran pertahanan. Namun, ancaman yang bersifat subsatansial dan selalu menjadi preseden dalam konflik antara kabinet dan angkatan bersenjata adalah kemungkinan hilangnya mata pencaharian tentara akibat kebijaksanaan rasionalisasi dan demobilisasi yang terjadi pada beberapa kali kabinet (Chrisnandi, 2004). Hal demikian dapat kita tengok dari meletusnya peristiwa 17 Oktober 1952. Peristiwa ini, demikian adanya adalah suatu kasus menarik sekaligus mencoreng dalam kancah sejarah militer di Indonesia. Pihak tentara secara terang-terangan mengarahkan moncong-moncong meriam ke istana Presiden. Boleh dibilang merupakan tindak inkonstitusional yang terlihat kasar dalam perjalanan sejarah Indonesia. Pihak militer berhadapan langsung dengan Presiden menuntut dibubarkannya parlemen. Melihat peristiwa ini tentunya kita harus menengok perbedaan sudut pandang antara sipil dengan militer.

Faktor yang melatarbelakanginya antara lain: pertama, para pengambil kebijakan di pihak sipil memandang bahwa keadaan ekonomi Indonesia kian memburuk dengan berlalunya perang Korea, antara bulan Februari 1951 dan September 1952. maka dirasa perlu memperbaiki dampak-dampak paling buruk dari krisis ekonomi, hal ini menimbulkan akibat buruk bagi Angkatan Darat karena kabinet merencanakan untuk memperkecil jumlah militer. Kabinet berencana memberhentikan 80.000 dari 200.000 personel dengan alasan usia lanjut. Kabinet menganggap perlu pemberhentian masal ini mengingat akan dilakukan penurunan alokasi anggaran militer dari Rp 2.625 juta menjadi Rp 1.900 juta. Menanggapi rencana kabinet ini, Angkatan Darat mempunyai argumen sendiri bahwa dibandingkan anggaran pertahanan Burma, Muangthai, dan Filipina yang sebesar 50 persen dari anggaran nasionalnya, maka angka anggaran pertahanan Indonesia sebesar 19 persen sangatlah kecil. Di samping itu gaji dan tunjangan perumahan prajurit pada 1951, dibanding anggota KNIL pada 1949 masing-masing hanyalah 60 persen dan 20 persen sedang anggaran kesejahteraan hanya 10 persen dari KNIL.

Kedua, faktor ini sedikit dipicu oleh masalah internal Angkatan Darat darat sendiri, yakni keinginan Kolonel Supeno untuk menurunkan Nasution dari jabatannya selaku KSAD karena tidak setuju untuk memprofesionalkan Angkatan Darat, namun usaha Kolonel Supeno gagal sehingga ketidakpuasannya dicurahkan dengan mengajukan surat kepada parlemen yang menyatakan ketidakpercayaan terhadap atasannya, maka parlemen membahas lebih jauh tentang masalah ini.

Ketiga, Efek dari pertentangan internal Angkatan Darat, dalam hal ini Kolonel Bambang Supeno dengan pimpinan pusat Angkatan Darat dibawah Nasution selaku KSAD dan Simatupang selaku KSAP, telah sampai hingga parleman, walaupun pihak Angkatan Darat telah mengusahakan penyelesaian secara internal militer, namun masalah ini mendapat perhatian yang cukup serius dari pihak parlemen, Parlemen mengadakan sidang yang membahas sebuah mosi menuntut agar diadakan perbaikan dalam pimpinan dan organisasi Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang. Dalam DPR sendiri ada tiga mosi yang mempermasalahkan Angkatan Perang, yaitu :

  1. Mosi Burhanuddin sebagai mosi tidak percaya;
  2. Mosi Kasimo/ Natsir yang menuntut peninjauan kembali susunan Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang Republik Indonesia;
  3. Mosi Manai Sophiaan/ Aruji/ Idham Chalid yang menuntut peninjauan kembali pimpinan Angkatan Perang

Mosi yang disebutkan terakhir ini telah memacahkan hulu ledak ketegangan antara sipil dengan militer, khususnya berkenaan dengan rencana undang-undang Angkatan Darat untuk diikut-sertakan dalam kebijakan politik digagalkan oleh mosi Manai Sophiaan (Feith, Castles, 1970; Feith, 1972, 1953; Nasution, tt). Melihat perkembangan DPR dengan ketiga mosi yang dibahas, maka pihak Angkatan Darat beranggapan dapat merusak stabilitas Nasioanal. Terjadilah pengerahan pasukan pada 17 Oktober 1952 menuntut dibubarkannya parlemen. Beruntung usaha coup semacam ini tidak menimbulkan efek yang meluas pada stabilitas nasional, karena Soekarno sendiri masih memiliki legitimasi yang kuat di mata rakyat sehingga ketegangan pun dapat reda seiring dengan direseskannya A.H. Nasution sebagai KSAD.

Peristiwa 17 Oktober 1952 hanya sebuah contoh kecil dari rangkaian benturan-benturan yang sering kali terjadi antara sipil dengan militer. Kita tentu berusaha mengambil hikmah dari peristiwa tersebut. Ada masanya pandangan antara pihak sipil dengan militer sulit untuk dipertemukan, namun bukannya tidak ada titik temu di antara keduannya. Perang mempertahankan kemerdekaan adalah salah satu bentuk nyata bagaimana sipil dan militer dapat bekerja sama, walaupun mungkin dengan cara pandang yang berbeda, tapi toh tujuan mulia itu tercapai: kemerdekaan bagi segenap bangsa Indonesia.

Lalu masalah sebenarnya muncul manakala tiang-tiang penyangga negara itu, militer dan politisi sipil (legislatif, eksekutif) mencari porsi yang berlebih dari kue-kue kemerdekaan. Tak ada keserakahan yang membawa manfaat, maka saat-saat celah kecil kesalahan muncul, selalu saja digunakan sebagai ruang-ruang pencarian kekuasaan. Tapi tentulah tak ada yang lebih indah dari porsi yang proporsional: politisi mengurusi kesejahteraan rakyat dan negara tanpa korupsi, sementara militer mempertahankan negara dengan nasionalisme yang tidak kebablasan.

Referensi

Azca, Najib M 1998. Hegemoni Tentara. Yogyakarta: LkiS

Poesponegoro, Marwati Djoened. 1993. Sejarah Nasional Indonesia jilid IV. Jakarta : Balai Pustaka

Pambudi, A. 2006. Supersemar Palsu: Kesaksian Tiga Jenderal. Yogyakarta: Media Pressindo

Ricklefs, M C. 2005. Sejarah Indonesia Modern.Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Sulistyo, Hermawan. 2002. Lawan ! Jejak-jejak Jalanan di Balik Kejatuhan Soeharto. Jakarta: Pensil-324

Kompas. 7 Oktober 2006. Metafora Kudeta, Sabtu,

Pikiran Rakyat. 18 Maret 2009. Istana Diserbu, Presiden Menyerah.

http://lipi.go.id/www.cgi?berita&1161130955&2&2006& (Asvi Warman Adam. Jawa Pos, Kudeta dalam Sejarah Indonesia, 6 Oktober 2006)

http://www.ham.go.id/DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HAM_.htm (Yuddy Chrisnandi. Republika, Hubungan Sipil-Militer dan Peristiwa 17 Oktober 1952, 22 Oktober 2004)

Catatan Kecil Tentang Pergerakan di Bandung; Sarekat Islam & Perjuangan Pers

Pada 1 Mei 1886, sekitar 400.000 buruh di Amerika Serikat mengadakan demonstrasi besar-besaran. Massa sebanyak itu menuntut pengurangan jam kerja mereka menjadi 8 jam sehari. Selang tiga tahun setelah peristiwa tersebut, tepatnya pada bulan Juli 1889, Kongres Sosialis Dunia yang diselenggarakan di Paris menetapkan peristiwa di Amerika Serikat sebagai Hari Buruh Sedunia. Maka, kita hari ini pun mengenal istilah May Day; yakni hari ketika buruh sedunia turun ke jalan dan menuntut pengurangan jam kerja, atau apapun yang terkait dengan kesejahteraan buruh.
Lantas, apa yang bisa kita petik dari kejadian macam demikian? Adakah kita harus ikut turun ke jalan lalu berteriak-teriak hingga urat leher nyaris putus? Atau sekedar ikut bersimpati atas gerakan buruh? Jelas, masing-masing dari kita punya perspektif yang beragam dalam hal macam demikian. Namun, tanpa bermaksud menggiring pada wacana pergerakan yang terlampau berbobot, agaknya gerakan buruh sedunia bisa memberi kita permenungan; bahwa manusia selalu punya usaha untuk bertahan dan memperjuangkan hak-haknya. Nilai-nilai ini bukan hanya bisa kita dapat dari pergerakan buruh, namun kita bisa berkaca pada sejarah bangsa sendiri, dari pergerakan nasional, atau dari sepak terjang para Founding Father.
Menilik dari sejarah bangsa, agaknya rancu jika menyamakan pergerakan buruh dengan pergerakan nasional, toh pergerakan nasional kita tak didomimasi oleh buruh semata, namun pergerakan kita dibangun oleh golongan menengah, pedagang, petani, dan rakyat kebanyakan. Kalaupun ada gerakan yang cukup mirip dengan gerakan buruh di Eropa dan Amerika, maka nama Sarekat Islam (SI) adalah nama yang cukup pantas dikedepankan sebagai gerakan kolektif-terorganisir dan terbesar sekaligus salah satu yang paling awal muncul di negeri ini.
Embrio SI muncul dari Sarekat Dagang Islam (SDI) yang lebih dulu berdiri pada 1909 atas andil Tirto Adhi Soerjo. Barulah pada 1912, SI terbentuk sebagai organisasi yang terbuka untuk masyarakat di luar Jawa dan Madura. Tujuan utama SI adalah membangun persaudaraan, persahabatan dan tolong-menolong di antara muslim serta mengembangkan perekonomian rakyat. Atas prakarsa Tjokroaminoto, SI terus mengembangkan sayapnya ke seluruh Hindia-Belanda (Indonesia). Pada awal berdirinya SI sudah memiliki anggota sejumlah 4500 orang, empat tahun setelah berdirinya atau pada 1916, jumlah anggota SI sudah mencapai 800.000 orang. SI menjadi organisasi yang sangat fenomenal kala itu.
SI pun terus berkembang, mengalami dinamisasi, bahkan radikalisasi dalam proses perkembangannya. SI pun memiliki berbagai cabang di kota-kota besar. Pada 1913 SI di Jawa dibagi menjadi tiga departemen; Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. SI Jawa Barat dipimpin oleh dua orang pimpinan: Raden Goenawan dan Abdoel Muis. Mereka berdua kemudian membuka dan mendirikan SI cabang Bandung. Dari titik inilah SI cabang Bandung punya kisah dan cara tersendiri dalam melawan kolonialisme.

Sarekat Islam di Bandung
Barangkali kota Bandung sudah tak asing dengan dunia pergerakan. Ada Soekarno dengan PNI-nya, ada pula Indische Partij yang didirikan di Bandung pada 25 Desember 1912 oleh Dr. Douwes Dekker. Walau demikian, nampaknya Sarekat Islam (SI) di Bandung belum terekspose secara luas, padahal SI di Bandung punya perlawanan yang gigih terhadap Pemerintah Kolonial melalui koran yang diterbitkannya; sebuah perjuangan melalui pena.

Pada masa awal pergerakan, khususnya sekitar periode 1900-an sampai 1940-an, pers sangat memiliki peran penting. Ide-ide tentang nasionalisme, kebebasan suatu bangsa, hingga paham sosialis dan komunis disebarkan melalui tulisan atau Koran. Perjuangan lewat pers mungkin tak berpengaruh secara serta merta, namun cukup efektif dalam menyampaikan gagasan secara massive. Melalui pers publik pun mampu tercerahkan. Sejak awal berdirinya, SI Bandung dapat ditelusuri dari perjuangannya melalui pers, dan kritikan-kritikan yang dilontarkan pada Pemerintah Belanda.

Perjuangan SI Bandung lewat pers, setidaknya dimulai sejak 6 Januari 1913 ditandai dengan diterbitkannya Koran mingguan Hindia Serikat yang dicetak oleh Voorkink v/h G. Kolff & Co. Koran ini dikelola oleh tiga orang pentolan SI Bandung, mereka adalah Abdoel Moeis, Soewardi Soerjaningrat, dan Wignjadisastra. Adapun 50% penghasilan dari Koran tersebut disalurkan untuk kas Sarekat Islam. Selain Koran Hindia Serikat, di Bandung pun terdapat Koran Kaoem Moeda yang dikelola oleh Abdoel Moeis. Koran ini menjadi corong perjuangan SI di Bandung dan menjadi salah satu Koran pertama yang mengenalkan rubrik pojok sejak tahun 1913-an.
Pada pertengahan 1918, penyampaian ide, kritik, dan perekrutan anggota mulai dilakukan melalui media Koran. Pada tahun tersebut terbitlah Koran dengan nama Padjadjaran. Koran ini menggunakan bahasa Sunda dalam penyampaiannya. Koran ini lebih memfokuskan pada berita internal partai, semisal laporan hasil rapat umum, namun tak jarang memuat pula beberapa kritikan terhadap pemerintah Belanda maupun pemerintah lokal pribumi.

Ketika radikalisasi pergerakan semakin meningkat, SI Bandung pun turut ambil bagian dan mulai terpengaruh unsur-unsur kiri. Walau demikian, SI Bandung tetap konsisten mengkritik pemerintah Belanda. Salah satu media yang paling tajam yang dimiliki SI Bandung adalah Koran yang bernama Matahari. Koran tersebut pertama kali terbit pada 3 Agustus 1922, sekaligus menjadi simbol perlawanan radikal SI Bandung terhadap pemerintah Belanda. Pada halaman depan, di bawah judul besar Koran Matahari, tertulis: Soerat Kabar minggoean jang roear biasa terbit di Bandoeng. Kalimat tersebut agaknya tepat untuk menggambarkan SI Bandung dan perlawanannya melalui Koran Matahari, karena tulisan-tulisan di dalamnya begitu tajam dan mengundang reaksi keras dari Pemerintah Belanda.

Koran Matahari dikelola oleh tiga orang penting di SI, ia adalah Raden Goenawan, Mochamad Sanoesi, dan A. Winata. Oleh tiga orang ini Koran Matahari di Bandung terus dikemas dan arahakan untuk berkonfrontasi dengan pemerintah (dulu disebut Gemeente). Berikut salah satu kutipan dari Koran Matahari: Gemeente dapat banjak wang dari padjeg pasar, Siapa jang terbesar dagang dalam pasar? Kita orang Boemi Poetra! Gemeente dapat wang dari kendaraan sado, siapa jang terbesar mempoenjai sado itoe? Kita Oerang Boemi Poetra! Demikian sedikit gambaran tentang tajamnya perlawanan SI Bandung melalui pers. Riwayat perlawanan Koran Matahari tidak bertahan lama karena isinya yang selalu provokatif dan mengundang tindakan keras pemerintah. Pada Mei 1924 Koran Matahari resmi ditutup, seiring dengan ditangkapnya sang redaktur, yaitu A.Winata karena dituduh melakukan tindakan agitatif melalui Koran Matahari.
Koran-koran yang diterbitkan oleh SI Bandung merupakan representasi dari sebuah perlawanan dan pergerakan untuk mendapatkan hak yang selayaknya. Kita pun semakin tahu, bahwa Bandung selalu dipenuhi dengan riak-riak pergerakan; entah itu berbau nasionalis, Islami, atau bahkan sosialis sekalipun.

Dalam memperingati hari buruh sedunia, ada sedikit kutipan provokatif dari Koran Matahari yang terbit pada Agustus 1923: Siapa jang menghisap kita? ; Hai Kaoem buruh di seloeroeh doenia, koempoellah menjadi satoe!

***
H.G. Budiman
Sumber:
http://id.wikipedia.org/wiki/Hari_Buruh
http://id.wikipedia.org/wiki/Sarekat_Islam
http://id.wikipedia.org/wiki/National_Indische_Partij
Haq, Muhamad Nurul. 2011.
Koran Matahari di Bandung (1918-1924). Skripsi. Jatinangor: Unpad Fakultas Sastra

Corat-coret Tentang Kebangsaan*

Belakangan saya baru tahu, bahwa kata “suku bangsa” yang kita akrabi hari ini, ternyata punya pandangan tersendiri di mata Bung Karno.  Ia mengungkapkan : “ Suku itu dalam bahasa Jawa artinya sikil, kaki. Jadi bangsa Indonesia banyak kakinya… ada kaki Jawa, kaki Sunda, kaki Sumetera, kaki Irian, kaki Dayak, kaki Bali, kaki Sumba, kaki Peranakan Tionghoa… kaki daripada satu tubuh, tubuh bangsa Indonesia!”. Melalui pemahaman Bung Karno kita dapat menyimpulkan bahwa bangsa kita, bangsa Indonesia merupakan satu kesatuan  utuh  yang ditopang oleh banyak kaki (Latif, 2011: 369). Baca lebih lanjut

Aksi Massa

17 Januari 1974, Jakarta adalah langit pekat abu-abu. Asap dan percik api belingsatan dari kendaraan-kendaraan yang menghangus. Baunya amuk, karena percikan api yang muncul sejatinya luapan keberingasan. Beringas, defensif, pada modal asing yang mulai mengintip. Tanpa menampik bahwa ada intrik-intrik politik yang mengekor atas aksi mahasiswa, kini kita tahu bahwa aksi massa sering kali menghasilkan si antagonis dan protagonis. Maka, kenal lah kita pada seorang Hariman Siregar. Kala itu sebuah nama mencuat sekaligus menutup kemungkinan-kemungkinan munculnya sosok katalis lain, toh selang 4 tahun setelah Peristiwa Malari, Konsep Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK) ditegakkan di bawah tiang sebuah rezim. Aturan yang menghinakan itu pun menandai senja demokrasi menuju gelap.

Seperti kata Hegel, begitulah bandul kehidupan, setiap zaman ke zaman berdialektika. Hingga kini kita tidak lupa bahwa aksi massa yang berbeda di tahun 1966 menandai suatu zaman baru, sebuah pergeseran sejarah. Secara simplistik tentunya kita bisa melihat, kadang sebuah perubahan dimulai dari keriuhan massa. Ada ide, ada semangat, massa, dan orang-orang penggerak, maka genaplah sebuah modal yang pada titik ekstrem tertentu disebut revolusi.

Pada 14 Juli 1789, di Prancis, sebuah keriuhan massa yang beringas menandai sebuah perubahan zaman. Aksi massa merangsek ke penjara Bastille. Massa penuh amuk meruntuhkan tembok kokohnya penjara tersebut. Akhir sebuah kekuasaan lalim pun ditandai dengan terpenggalnya Louis XVI. Sekali lagi perubahan itu dimulai dari massa. Tapi apalah artinya massa jika tanpa ide, maka dalam buku-buku sejarah SMA kita mengenal si protagonis Revolusi Prancis: Lafayette, Mirabeau, Sieyes, dan kawan-kawannya di Constituante. Dari sebuah keriuhan massa, sidang jalanan, dan dari sebuah negeri yang nyaris mati tercekik hutang, nampaklah sebuah rahim demokrasi; Pernyataan Hak-hak Manusia dan Warga Negara atau dalam lidah Prancis disebut Declaration des droits de I’homme et du Citoyen.

Dari poin ini kita pun tahu bahwa aksi massa juga terjadi di berbagai negeri. Ada Revolusi Bolshevik di Rusia, Revolusi Kebudayaan di Cina, dan Ahimsa-nya Gandhi di India. Keriuhan massa bisa membawa perubahan, tapi perubahan itu tak selalu berakhir pada apa yang dicita-citakan. Massa di satu sisi mungkin sebatas alat untuk berbuat kericuhan dan kehebohan.

Dalam catatan hariannya Soe Hok Gie pernah menulis tentang Long Macrh 1966: ”…. dalam saat-saat yang kritis ini mahasiswa bergerak. Mungkin mereka tidak sadar, tetapi dengan tindakan ini mereka mendahului ”mengambil alih” pimpinan perjuangan. Jika bukan mahasiswa, pemuda misalnya, aku tak dapat membayangkan keadaannya”. Gie memberi perspektif; boleh jadi aksi massa harus ditopang oleh kesadaran akan sebuah ide dan dipangku di atas beton intelektual agar massa tidak menjelma menjadi ecstacy anarkisme. Dalam sudut pandang seorang Marxis seperti Gramsci, aksi massa, atau sebutlah gerakan sosial, bisa lebih bermakna ketika kesadaran massa telah diinisiasi oleh para ”pengawal kebenaran” (intelektual Marxis dengan pengetahuan mereka tentang kebenaran kapitalisme) sepert halnya para pembujuk, pendeta, atau guru.

Lalu, kini ketika apa yang namanya reformasi telah bergulir sekian tahun, agaknya aksi massa—baik itu dilakukan mahasiswa atau organisasi kemasyarakatan—seperi barang jualan di pasar. Keriuhan massa dengn aneka problematika dan tuntutan pun telah menjadi keseharian, dan sayangnya lebih banyak yang berakhir rusuh. Jika begini adanya, aksi massa di zaman yang senewen ini, barangkali hanya menghasilkan para antagonis; antagonis yang menghendaki anarkhia, atau keadaan tanpa kekuasaan pemaksa seperti yang dikemukakan Mikhail Bakunin. Mudah-mudahan argumen saya ini keliru.

 

***

 

H.G. Budiman

Siapa Pahlawan Menurut-mu?

Sungguh ini bukan pertannyaan mudah, apalagi bila dikaitkan dengan pilihan hati. Saya justru terjebak antara idola atau pahlawan yang “benar-benar” pahlawan. Tentu jika itu pahlawan, dengan asumsi memiliki jasa besar bagi negara, saya tak akan ragu menyebutkan Sjahrir, Tan Malaka, Hatta, dan Soekarno, tapi tak sampai hati saya untuk mengarahkan pada founding fathers itu. Lalu, manakala pilihan itu adalah idola, maka saya akan lebih senang menyebutkan John Lennon atau mungkin Dylan, atau mungkin Chairil.

Jika lah demikian adanya, maka saya akan menjatuhkan pilihan saya pada Soe Hok Gie. Dia mampu mengakomodasi keinginan saya akan sosok pahlawan dan idola. Entahlah apakah sosok ini saya pilih karena mitologisasinya, romantisme angkatan ’66, atau mungkin karena memesonanya Nickholas Saputra memerankan Soe Hok Gie dalam film. Tapi satu hal yang pasti,  ia adalah pahlawan kaum muda, karena ia muda abadi dengan segala idealismenya yang abadi pula. Tak sampai usia 27 tahun,  kejamnya Semeru mencabut nyawanya.

Mungkin tidaklah seberapa jasa Gie terhadap negara ini, bumi dan langit jika dengan Sjahrir, Hatta, atau Soekarno. Namun ia adalah ”Manusia Baru” yang dilahirkan setelah kemerdekaan 1945, ia memiliki arah perjuangan yang berbeda pula dengan generasi sebelumnya. Manusia-manusia baru ini, dilahirkan dalam suasana yang penuh optimisme, penuh keterbukaan pada dunia Barat, mewarisi semangat progresif-revolusionernya Soekarno, namun sayang mereka besar dalam demoralisasi di segala bidang dan kehilangan kepercayaan terhadap generasi-generasi terdahulu. Sungguh serba paradoksal.

Lalu kenapa pula ia layak disebut pahlawan? Menurut saya, dalam kondisi yang paradoksal tadi, ia selalu mencari kemungkinan dari ruang-ruang ketidakmungkinan agar kemungkinan untuk perubahan itu dapat terbuka. Gie bukan aktivis musiman, bukan intelektual bermental teknokrat yang selalu mencari solusi atas masalah politik-ekonomi lalu berdamai dengan pengusa, bukan pula sok mewakili rakyat tapi rebat-rebut kuasa. Ia adalah cendikiawan. mengutip perkataan Daniel Dhakidae, Gie merupakan profesional rebel dan enternal oppositionist. Ia menempatkan diri diseberang penguasa, maka tak ragu menelanjangi penguasa atas kesalahan-kesalahannya, membongkar masalah-masalah sosial, politik, dan ekonomi. Hal ini menjadi luar biasa, karena ia hidup dalam zaman yang penuh tirani, banyak bicara mungkin tembak mati.

Lalu hal macam apa yang ia buat? Gie bergerak di bawah tanah, sempat ia tergabung dalam Gerakan Pembaharuan Indonesia di bawah pimpinan Sumitro. Gerakan ini bertujuan menggantikan pemerintahan Soekarno secara radikal. Maka gerakannya fokus pada infiltrasi dan penetrasi ke dalam kaum cendikiawan, juga penyebaran pamfelt-pamflet gelap yang provokatif.

Soe Hok Gie adalah salah satu dari mereka yang menjadi arsitek gerakan-gerakan mahasiswa pada awal tahun 1966. Dia yang mengotaki semacam long march untuk gerak jalan yang menuntut penurunan harga bensin, penurunan harga karcis bis kota. Dia juga, ketika berhadapan dengan tentara yang masih membela Soekarno dengan panser-panser, yang mengambil tindakan nekad merebahkan diri di depan panser, sehingga panser-panser dipaksa menghentikan gerakannya. Soe Hok Gie sendiri bukan ahli memimpin gerakan lapangan, tetapi dia sering menjadi auctor intellectualis di baliknya. Maka semua gerakan itu ber “crescendo” dan mencapai puncak ketika runtuh seluruh rezim Soekarno de facto pada tanggal 11 Maret 1966 (Dhakidae, 2005:12). Setelah Soekarno runtuh, perjuangan tampaknya belum berakhir bagi Gie, ia bagaimanapun adanya, telah mencium benih-benih kebatilan baru diantara renyahnya masa pembangunan. Dan tulisan selalu menjadi senjata bagi Gie. Maka tepatlah pula perkataan Bung Hatta dalam Daulat Ra’jat 10 Desember 1933: “Janganlah mencita-cita adanya pemimpin-pahlawan bagi Indonesia, melainkan kehendakilah adanya pahlawan-pahlawan yang tak punya nama.’’ (Mohamad, 1997: 58)

Seperti Robert Wolter Monginsidi, Soe Hok Gie muda abadi, idealisme ia bawa sampai mati. Mungkin beruntung pula ia mati muda, Gie tak sempat berbuat kebodohan macam pendahulu-pendahulunya: Tan Malaka mati karena dituduh memberontak, Soekarno runtuh karena diktator, Hatta lebih banyak diam di akhir-akhir, dan nuansa korupsi di era Soeharto tentu tidak ia cicipi, sebagaimana teman-temannya rasakan. Soe Hok Gie tentulah manusia biasa, sisi manusiawinya dekat dengan keseharian kita. Kegemaran Gie pada film, lagu-lagu Joan Baez, dan mendaki gunung (penuh romantisme masa mahasiswa), mungkin hal ini bisa sedikit menyetir kita untuk bersimpati padanya. Ah..adakah saya terjebak dengan image Gie dari filmnya Riri Riza? Entahlah. Tapi, saya kira catatan hariannya memberikan gambaran akan sosoknya. Dan menginspirasi tentunya.

***

H.G. Budiman