Category Archives: Sejarah

Pasang Surut Hubungan Sipil Militer*

*Tulisan tahun 2009.

Apakah kunci dari penggulingan kekuasaan selalu berada pada pihak yang bersenjata? Menjadi wajar dan lumrah ketika momentum itu –penggulingan kekuasaan– datang, militer ada di garda terdepan. Adakah ini pula selalu terjadi dalam ketidakstabilan politik setiap negara? Belum kering dalam kepala, bagaimana pemerintahan di Madagaskar digulingkan militer tiga minggu silam (17 Maret 2009). Istana negara dikepung tentara bersenjata serta moncong-moncong tank mengarah tanda siaga. Presiden Madgaskar, Marc Ravalomanana dengan terpaksa menyerah pada Andre Andriariajoana sang Kepala Staf Angkatan Darat. Adapun demikian, penggulingan ini tidak lepas dari tindak tanduk sang Presiden yang dinilai diktator hingga menewaskan 28 orang serta perintah represif pada oposisi. Tak mau disetir, tentara berontak dan berpihak pada oposisi. Peristiwa ini sungguh merupakan kasus yang banyak ditemui di berbagai belahan bumi ini. Thailand, Ghana, Mesir, adalah beberapa yang telah mencicipi hal yang serupa. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Memang tak perlu ditanyakan lagi, Indonesia telah lebih dari cukup merasakan asam garamnya kudeta. Bukankah hampir dalam setiap pergantian kekuasaan yang disertai instabilitas politik selalu dibarengi dengan andil militer? sebutlah dari sejak perang kemerdekaan, tahun-tahun awal kemerdekaan seperti tahun 1952, tahun 1965 setelah G30S, dan tentu pada peristiwa 1998. Tapi di sini kita bukan membicarakan sederet ‘kudeta’ tersebut, melainkan ketegangan yang sempat terjadi antara sipil dengan militer dalam sejarah Indonesia.

sudirman_resting_with_guerillas_kota_jogjakarta_200_tahun_plate_before_page_65

Konsep dan Kedudukan Militer

Entahlah apakah kata friksi sudah cukup mewakili hubungan sipil dengan militer, ataukah terlampau berlebihan. Tetapi dapat dipastikan bahwa kedua belah pihak memiliki kepentingan yang berbeda, sekalipun kadang kala berada pada jalur yang sama atau musuh yang sama pula. Sejak berdirinya, keberadaan tentara (TNI) telah menimbulkan perdebatan konsep serta kedudukan yang timbul antara pihak militer itu sendiri dengan para politisi sipil. Konsep peran militer dari pihak sipil, antara lain berasal dari tokoh-tokoh sosialis dan komunis tentang konsep antara rakyat revolusioner (Syahrir dengan Pesindo, Amir dengan Pepolit, dan Tan Malaka dengan PP-nya). Selain itu konsep supremasi sipil dan profesionalisme tentara di mana tentara hanya menjadi alat negara penjaga keputusan-keputusan yang legal. Sedangkan konsep peran militer yang dikeluarkan pihak militer, misalnya tertuang dalam pendapat TB Simatupang, yakni mirip dengan kedudukan militer di Republik Weimar Jerman. Dalam hal ini merupakan pengemban wawasan kenegaraan dan ideologi negara (Treager des Reichsgedankens) dan bukan alat kabinet. Selain itu terdapat konsepsi Nasution tentang dwifungsi TNI (berdasarkan pidato The Army’s Middle Way), yakni konsep pragmatis yang dengan cerdik menyelimuti fasisme (Chrisnandi, 2004). Konsep yang terakhir ini yang sepertinya mampu bertahan cukup lama sepanjang masa kemerdekaan Indonesia, khususnya selama Orde Baru. Konsep ini ternyata memiliki peran vital selama membangun dinsati Cendana serta menancapkan akar-akar kemiliteran dalam berbagai bidang kehidupan yang mungkin efeknya belum surut hingga sekarang. Walaupun demikian, mapannya konsep ini ternyata menimbulkan pergulatan yang cukup panjang antara sipil dengan militer, bahkan tidak sedikit menimbulkan konflik dalam militer itu sendiri. Salah satu hal yang cukup menarik adalah bagaimana pada tahun-tahun awal kemerdekaan, TNI mencoba meraba-raba posisi serta mencoba menempatkan kekuatan dalam politik Indonesia.

Kuatnya kedudukan militer tidak lepas dari pandangan filosofi posisi tentara di antara rakyat, yakni kedudukannya sebagai penjaga pertahanan, keamanan serta peranannya dalam bidang sosial politik. Pandangan ini muncul sejalan dengan masa perang kemerdekaan, di mana kedudukan pemerintahan sipil sering kali digantikan oleh gubernur militer karena kondisinnya yang serba genting, bahkan tidak jarang militer mengambil peranan penting dalam bantuan sosial kemasyarakatan pada waktu itu. Peran ini memang tidak bisa terbantahkan, namun sayangnya besarnya peranan di masa perang kemerdekaan cenderung dimitologisasi. Seperti anggapan bahwa TNI merupakan tentara rakyat dan  anak kandung dari revolusi kemerdekaan. Padahal kajian yang mendalam atas komposisi personel dan pengambilan keputusan militer pada awal terbentuknya TNI menunjukan, bahwa pada tingkat Markas Besar AD para perwira umumnya adalah tentara profesional didikan Belanda dan Jepang (Sulistyo, 150: 2002).

Selain faktor tersebut, kerap kali pihak militer memandang bahwa fakta sejarah harus diperlakukan sebagai hak sejarah. Hal ini nampak, manakala dikaitkan dengan proses kelahiran TNI. Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang didirikan pada 22 Agustus 1945 merupakan embrio TNI. Namun fakta ini tidak diperlakukan sebagai sejarah resmi, karena BKR dianggap badan keamanan dan bukan institusi militer. Padahal dari kacamata politik tata negara, BKR sudah dapat dianggap sebagai organisasi militer yang sebenarnya. Jika asumsi ini dibenarkan, maka kelahiran TNI jatuh pada tanggal 22 Agustus 1945 dan bukan 5 Oktober 1945 (Sulistyo, 150: 2002). Cara pandang ini menjadi persoalan yang merembet, mengingat kedudukan TNI jika dilihat dari cikal bakalnya, yaitu BKR, ternyata posisinya tidak otonom karena BKR ditempatkan di bawah Komite Nasional Indonesia (KNI). Ini berarti, jika kelahiran TNI adalah juga kelahiran BKR, maka anggapan yang muncul seharusnya supremasi sipil di atas militer. Tetapi pada kenyataannya, dokrin sosial-politik yang tetap dipegang oleh TNI yakni turut meliputi peran non pertahanan sehingga tetap saja posisi TNI bukan merupakan subordinasi militer terhadap kekuatan sipil sebagaimana saat BKR terbentuk sebagai cikal bakal TNI. Akibat paradigma ini, muncul sedikit arogansi pihak militer terhadap politisi sipil. Apalagi pada dekade 1950-an sampai 1960-an. Di mana terjadi instabilitas politik ditangan pemerintahan (pihak sipil tentunya). Secara kasar dapat pula dikemukakan seperti berikut: bahwa pihak militer telah bersusah payah menyediakan kemerdekaan, sementara pihak sipil yang mengisinya cenderung tidak kompeten dalam menjalankan roda pemerintahan.

Secara umum sepanjang dekade 1950-an hingga 1960-an terdapat dua arus proses politik yaitu elite dan massa. Pertama, pada arus elite, diadopsinya sistem pemerintahan parlementer dan kepolitikan yang liberal telah menyebabkan tingginya derajat instabilitas politik (Sulistyo, 151: 2002). Kabinet silih berganti, memunculkan berbagai kepentingan kelompok di dalamya. Politisi sipil saling menjatuhkan antara satu dengan lainnya sehingga stabilitas pemerintahan tak kunjung tercapai. Tercatat bahwa hanya kabinet Ali Sastroamidjodjo II yang mampu bertahan cukup lama (1955-1957). Adapun kabinet Hatta mampu pula bertahan karena memiliki dukungan kuat dari Presiden dan tentara. Lagi-lagi dalam periode ini terjadi turun naik hubungan sipil dengan militer. Kabinet silih berganti karena digoyah dari dalam maupun tarik ulur hubungan kabinet dengan militer, misalnya: Natsir dan Wilopo tegang dengan Presiden, tetapi baik dengan pimpinan TNI (Simatupang-Nasution-Ali Budiarjo). Sukiman tegang dengan TNI, tetapi baik dengan Sukarno. Kabinat Ali Sastroamiddjojo baik dengan Presiden, namun kurang pro terhadap TNI (Castle, 1998).

Kedua, pada arus massa, berkembang mob politics sebagai akibat tarik menarik pendukung dan simpatisan partai-partai politik (Sulistyo, 152: 2002). Deselenggarakannya pemilu tahun 1955 justru semakin menguatkan persepsi dari kalangan militer yang melihat bahwa telah terjadi instabilitas politik. Sementara itu, ketidak puasaan dari tindak tanduk kalangan elite telah menimbulkan pemberontakan di dearah-daerah yang dilatarbelakangi oleh berbagai motivasi, seperti PRRI, DI/TII, dan Permesta.

Dengan demikian, rangkaian peristiwa-peristiwa tersebut oleh pihak militer dipandang sebagai pengkhianatan terhadap pembentukan nation-state Indonesia. Maka dari itu, tercetus pula fungsi TNI di luar pertahanan dan keamanan. Ide ini dikemukakan oleh A.H. Nasution melalui konsepsi jalan tengah TNI. Di mana, pada lapisan politik elite nasional, konsepsi ini mendukung keterlibatan tentara lebih jauh kedalam politik, sementara di daerah-daearah TNI berhasil menundukan para pemberontak.  Lahirlah dengan apa yang dinamakan Dwifungsi ABRI kemudian. Konsepsi ini baru dapat terwujud dengan mantap manakala pemindahan kekuasaan dari tangan Soekarno pada Soeharto dapat berjalan dengan mulus. Lalu jika menilik hingga tahap ini, maka tarik ulur kepentingan sipil-militer berada pada titik menentukan pada dekade 1950-an hingg 1960-an.

Dari pemaparan sebelumnya, terlihat bahwa sebenarnya pihak militerpun memiliki kepentingan yang tidak sedikit dalam kancah politik nasional. Bukti-bukti menunjukkan bahwa betapun konsesi telah diberikan sebesar-besarnya kepada golongan militer kehendak untuk menjarah pusat-pusat kekuasaan tidak pernah kendor (Chrisnandi, 2004).

Salah satu alasan yang selalu mencuat berkenaan hal ini adalah campur tangan sipil dalam urusan-urusan militer. Misalnya mengenai pengangkatan pejabat militer. Namun kadang, militer sendiri bersikap pragmatis dalam hal ini, reaksi yang muncul bisa berupa penentangan pada politisi sipil atau justru berkompromi dengan para pengambil kebijakan di tangan sipil. Hal ini sangat mungkin terjadi, mengingat kepentingan militer selalu bersinggungan dengan kebutuhan ekonomi mereka, dengan kata lain senjata menjadi alat guna mengeruk keuntungan-keuntungan secara ekonomi. Bentuk hubungan seperti ini begitu nampak saat terjalin koneksi pejabat sipil dengan militer seperti yang terjadi di masa Orde Baru. Maka, tidak jarang apabila sikap-sikap ini sewaktu-waktu menimbulkan konflik di internal militer itu sendiri. Tetapi pada awal kemerdekaan fenomena yang muncul cenderung di dominasi oleh ketegangan antara sipil dengan militer yang terjadi karena pembatasan dalam ruang-ruang gerak dengan potensi ekonomi bagi militer.

Selain itu ketegangan ini juga diperkeruh oleh arogansi pihak militer terhadap politisi sipil yang dinilai kurang kompeten dalam menjalankan roda pemerintahan di masa parlementer, seperti telah dikemukakan di atas. Walaupun demikian adanya, toh setiap tiang-tiang negara, baik pemerintahan atau militer, memiliki fungsi dan wewenangnya masing-masing yang tertulis secara konstitusional. Lalu, adakah saling langkah-melangkahi antara sipil dengan militer adalah kerikil-kerikil yang pasti ditemui dalam kehidupan bernegara? Pemaparan berikutnya adalah salah satu contoh menarik pecahnya ketegangan sipil dengan militer.

Ketegangan Sipil-Militer; Peristiwa 17 Oktober 1952

Menurut S Indro Tjahjono (2000), dalam hampir setiap pembelotan militer selama ini selalu didahului oleh masalah mengecilnya porsi ekonomi atau sebaliknya tuntutan untuk meningkatkan peluang dan kesejahteraan ekonomi tentara seperti kemungkinan berkurangnya jabatan non-militer, kesempatan menambah dana kesejahteraan dan tuntutan kenaikan anggaran pertahanan. Namun, ancaman yang bersifat subsatansial dan selalu menjadi preseden dalam konflik antara kabinet dan angkatan bersenjata adalah kemungkinan hilangnya mata pencaharian tentara akibat kebijaksanaan rasionalisasi dan demobilisasi yang terjadi pada beberapa kali kabinet (Chrisnandi, 2004). Hal demikian dapat kita tengok dari meletusnya peristiwa 17 Oktober 1952. Peristiwa ini, demikian adanya adalah suatu kasus menarik sekaligus mencoreng dalam kancah sejarah militer di Indonesia. Pihak tentara secara terang-terangan mengarahkan moncong-moncong meriam ke istana Presiden. Boleh dibilang merupakan tindak inkonstitusional yang terlihat kasar dalam perjalanan sejarah Indonesia. Pihak militer berhadapan langsung dengan Presiden menuntut dibubarkannya parlemen. Melihat peristiwa ini tentunya kita harus menengok perbedaan sudut pandang antara sipil dengan militer.

Faktor yang melatarbelakanginya antara lain: pertama, para pengambil kebijakan di pihak sipil memandang bahwa keadaan ekonomi Indonesia kian memburuk dengan berlalunya perang Korea, antara bulan Februari 1951 dan September 1952. maka dirasa perlu memperbaiki dampak-dampak paling buruk dari krisis ekonomi, hal ini menimbulkan akibat buruk bagi Angkatan Darat karena kabinet merencanakan untuk memperkecil jumlah militer. Kabinet berencana memberhentikan 80.000 dari 200.000 personel dengan alasan usia lanjut. Kabinet menganggap perlu pemberhentian masal ini mengingat akan dilakukan penurunan alokasi anggaran militer dari Rp 2.625 juta menjadi Rp 1.900 juta. Menanggapi rencana kabinet ini, Angkatan Darat mempunyai argumen sendiri bahwa dibandingkan anggaran pertahanan Burma, Muangthai, dan Filipina yang sebesar 50 persen dari anggaran nasionalnya, maka angka anggaran pertahanan Indonesia sebesar 19 persen sangatlah kecil. Di samping itu gaji dan tunjangan perumahan prajurit pada 1951, dibanding anggota KNIL pada 1949 masing-masing hanyalah 60 persen dan 20 persen sedang anggaran kesejahteraan hanya 10 persen dari KNIL.

Kedua, faktor ini sedikit dipicu oleh masalah internal Angkatan Darat darat sendiri, yakni keinginan Kolonel Supeno untuk menurunkan Nasution dari jabatannya selaku KSAD karena tidak setuju untuk memprofesionalkan Angkatan Darat, namun usaha Kolonel Supeno gagal sehingga ketidakpuasannya dicurahkan dengan mengajukan surat kepada parlemen yang menyatakan ketidakpercayaan terhadap atasannya, maka parlemen membahas lebih jauh tentang masalah ini.

Ketiga, Efek dari pertentangan internal Angkatan Darat, dalam hal ini Kolonel Bambang Supeno dengan pimpinan pusat Angkatan Darat dibawah Nasution selaku KSAD dan Simatupang selaku KSAP, telah sampai hingga parleman, walaupun pihak Angkatan Darat telah mengusahakan penyelesaian secara internal militer, namun masalah ini mendapat perhatian yang cukup serius dari pihak parlemen, Parlemen mengadakan sidang yang membahas sebuah mosi menuntut agar diadakan perbaikan dalam pimpinan dan organisasi Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang. Dalam DPR sendiri ada tiga mosi yang mempermasalahkan Angkatan Perang, yaitu :

  1. Mosi Burhanuddin sebagai mosi tidak percaya;
  2. Mosi Kasimo/ Natsir yang menuntut peninjauan kembali susunan Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang Republik Indonesia;
  3. Mosi Manai Sophiaan/ Aruji/ Idham Chalid yang menuntut peninjauan kembali pimpinan Angkatan Perang

Mosi yang disebutkan terakhir ini telah memacahkan hulu ledak ketegangan antara sipil dengan militer, khususnya berkenaan dengan rencana undang-undang Angkatan Darat untuk diikut-sertakan dalam kebijakan politik digagalkan oleh mosi Manai Sophiaan (Feith, Castles, 1970; Feith, 1972, 1953; Nasution, tt). Melihat perkembangan DPR dengan ketiga mosi yang dibahas, maka pihak Angkatan Darat beranggapan dapat merusak stabilitas Nasioanal. Terjadilah pengerahan pasukan pada 17 Oktober 1952 menuntut dibubarkannya parlemen. Beruntung usaha coup semacam ini tidak menimbulkan efek yang meluas pada stabilitas nasional, karena Soekarno sendiri masih memiliki legitimasi yang kuat di mata rakyat sehingga ketegangan pun dapat reda seiring dengan direseskannya A.H. Nasution sebagai KSAD.

Peristiwa 17 Oktober 1952 hanya sebuah contoh kecil dari rangkaian benturan-benturan yang sering kali terjadi antara sipil dengan militer. Kita tentu berusaha mengambil hikmah dari peristiwa tersebut. Ada masanya pandangan antara pihak sipil dengan militer sulit untuk dipertemukan, namun bukannya tidak ada titik temu di antara keduannya. Perang mempertahankan kemerdekaan adalah salah satu bentuk nyata bagaimana sipil dan militer dapat bekerja sama, walaupun mungkin dengan cara pandang yang berbeda, tapi toh tujuan mulia itu tercapai: kemerdekaan bagi segenap bangsa Indonesia.

Lalu masalah sebenarnya muncul manakala tiang-tiang penyangga negara itu, militer dan politisi sipil (legislatif, eksekutif) mencari porsi yang berlebih dari kue-kue kemerdekaan. Tak ada keserakahan yang membawa manfaat, maka saat-saat celah kecil kesalahan muncul, selalu saja digunakan sebagai ruang-ruang pencarian kekuasaan. Tapi tentulah tak ada yang lebih indah dari porsi yang proporsional: politisi mengurusi kesejahteraan rakyat dan negara tanpa korupsi, sementara militer mempertahankan negara dengan nasionalisme yang tidak kebablasan.

Referensi

Azca, Najib M 1998. Hegemoni Tentara. Yogyakarta: LkiS

Poesponegoro, Marwati Djoened. 1993. Sejarah Nasional Indonesia jilid IV. Jakarta : Balai Pustaka

Pambudi, A. 2006. Supersemar Palsu: Kesaksian Tiga Jenderal. Yogyakarta: Media Pressindo

Ricklefs, M C. 2005. Sejarah Indonesia Modern.Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Sulistyo, Hermawan. 2002. Lawan ! Jejak-jejak Jalanan di Balik Kejatuhan Soeharto. Jakarta: Pensil-324

Kompas. 7 Oktober 2006. Metafora Kudeta, Sabtu,

Pikiran Rakyat. 18 Maret 2009. Istana Diserbu, Presiden Menyerah.

http://lipi.go.id/www.cgi?berita&1161130955&2&2006& (Asvi Warman Adam. Jawa Pos, Kudeta dalam Sejarah Indonesia, 6 Oktober 2006)

http://www.ham.go.id/DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HAM_.htm (Yuddy Chrisnandi. Republika, Hubungan Sipil-Militer dan Peristiwa 17 Oktober 1952, 22 Oktober 2004)

Tinjauan Simulakra Sepakbola

Bagi saya, membaca buku terbaru Zen R S, Simulakra Sepakbola, merupakan antusiasme tersendiri. Pasalnya, sudah lumayan lama saya mengagumi tulisan-tulisan Zen, baik yang dimuat di laman Pandit Football, maupun di Detik Sport. Bukan Kebetulan pula, saya mambaca habis Jalan Lain ke Tulehu.

Atas pembacaan tulisan-tulisannya selama ini, saya kira Zen mampu mempertemukan dua hal, yang bagi saya terasa begitu personal. Pertama, Sejarah, karena dengan ilmu ini saya merasa dipupuk dan dibentuk secara intelektual selama kuliah. Kedua, tentu saja sepak bola; karena sejak kecil,bahkan hingga sekarang, sepakbola banyak memberi saya kebahagian, cinta, bahkan indentitas (warga Bandung tak lepas dari Persib). Dengan membaca tulisan-tulisan Zen selama ini, saya pribadi merasa ada keterwakilan perasaan, ada passion yang kuat terhadap sejarah dan sepakbola.

Pada satu titik, kadang saya merasa iri terhadap kekayaan bacaan dan daya tahan dari sang pendiri Pandit Football ini, untuk konsisten berkarya. Bolehlah dalam konteks ini saya masukan faktor ketiga kenapa tulisan Zen terasa jadi begitu personal bagi saya: cita-cita lama saya semasa kuliah untuk membuat tulisan ala Catatan Pinggir-nya Goenawan Mohamad dengan topik yang begitu saya cintai; sepakbola. Dan Zen memberi wujud nyata terhadap impian saya itu.

Dengan membaca tulisan-tulisan Zen, sebetulnya secara terselubung, saya mulai menyorot kembali mimpi yang dulu keburu kandas selepas keluar dari dunia kampus. Mungkin dengan kesunyiannya sendiri, saya mulai meraba dan mengamati model tepat penulisan sepakbola supaya terasa nikmat dibaca layaknya karya sastra. Esai-esai Zen merupakan salah satu contoh, yang di masa menguatnya media dunia maya dewasa ini, bisa begitu dinikmati oleh masyarakat.

Tulisan ini merupakan cara saya untuk mengapresiasi Simulakra Sepakbola, sekaligus upaya diri mencoba mencari bara yang masih menyala untuk bisa menulis. Mungkin tulisan ini sebatas tinjauan dan catatan. Meskipun begitu, bagi saya tinjauan Simulakra Sepakbola ini merupakan sebuah pertemuan yang intens untuk setidaknya mencoba menjaring sepercik arus pemikiran penulisnya dan menampung energinya. Hal ini terasa penting karena tulisan-tulisan Zen yang termuat di Pandit Football dan Detik Sport belum sepenuhnya utuh dan terstruktur. Dengan bukunya ini, paling tidak, ada benang merah yang lebih mudah ditarik karena bentuknya yang terkumpul dan tersusun berdasarkan kategorinya tersendiri. Dengan bentuknya yang demikian, akan lebih mudah menilai dan membandingkan antara satu tulisan dengan tulisan lainnya. Baca lebih lanjut

Tinjauan Buku Kekerasan Budaya Pasca 1965*

tinjauan-kekerasan-budaya-pasca-1965_patanjala-vol-6-no-2-juni-2014

Detail Buku: Herlambang, Wijaya. 2013. Kekerasan Budaya Pasca 1965; Bagaimana Orde Baru Melegitimasi Anti-Komunisme Melalu Sastra dan Film. Tangerang:  Margin Kiri.

Sejarah adalah milik penguasa. Ungkapan tersebut agaknya lumrah bagi negeri seperti Indonesia; negeri di mana penggulingan kekuasaan, perlombaan pengaruh ideologi, dan revolusi yang penuh darah pernah terjadi. Tentu saja kita paham, bahwa revolusi yang penuh darah itu adalah periode 1965, pasca peristiwa Gerakan 30 Septermber, dan beberapa tahun setelahnya. Pada periode itu terjadi penangkapan dan pembunuhan masal terhadap orang-orang yang dituduh komunis, yang menurut Robert Cribb mencapai 78.000 hingga dua juta orang. PKI pun sirna di negeri ini, kepemimpiman Soekarno berakhir, dan munculah Soeharto sebagai penerus kepemipinan negeri ini. Sejak kepemimpinan mantan Pangkostrad inilah fakta tentang peristiwa Gerakan 30 September seolah olah tunggal; bahwa pembunuhan ketujuh jenderal adalah ulah PKI dalam usaha mereka melakukan coep de etat terhadap pemerintahan yang syah.

Semenjak kepemimpinan Soeharto, dan selama berlangsungnya pengaruh politik-ekonomi Orde Baru, Sejarah Indonesia pun kemudian dicatat dari perspektif sang penguasa. Paham komunis ditetapkan sebagai ideologi yang haram dan terlarang, orang-orang yang dianggap mantan PKI atau simpatisan PKI kehilangang hak hidup yang layak. Kekerasan dan pembunuhan masal pada 1965 dilegitimasi menjadi tindakan wajar dalam usaha mempertahankan kedaulatan NKRI dan Pancasila. Pelegitimasian ini dilakukan lewat beragam cara; lewat jalan politik, ideologi, agama, seni, sastra, dan film. Kekerasan pun pada akhirnya bukan hanya berupa fisik, namun menyentuh sendi-sendi sosial budaya, di mana suatu kebenaran menurut penguasa dipaksakan diterima oleh masyarakat, tanpa kecuali dan tanpa alternatif. Ungkapan Jozef Goebbles, salah satu tukang propaganda Hitler di Perang Dunia II agaknya menjadi sangat tepat dengan kondisi sejarah Indonesia di masa Orde Baru: “Sebarkan kebohongan berulang-ulang kepada publik. Kebohongan yang diulang-ulang, akan membuat publik menjadi percaya.”

Tentu saja kepercayaan ini bisa ditumbukah dengan berbagi cara. Kengeriaan, bahkan mungkin kebencian yang muncul terhadap PKI ketika kita menyaksikan film Pengkhianatan G30S/PKI yang selalu diputar setiap tahun, dari 1980-an hingga 1997, boleh jadi salah satu bukti bagaimana praktik kekerasan budaya terjadi. Buku berjudul Kekerasan Budaya Pasca 1965 yang ditulis oleh Wijaya Herlamabang berusaha menggali bentuk-bentuk kekerasan Budaya melalui karya sastra dan film yang muncul manakala pemerintahan otoreterian ala Orde Baru berkuasa selama kurang lebih 32 tahun. Lewat bukunya ini Herlambang berfokus pada kekerasan budaya yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru dan penyebaran produk budaya anti komnunis yang dilakukan oleh golongan liberal—yang oleh sang penulis disebut sebagai pendukung humanisme universal. Kajian yang dilakukan Herlambang mencakup beberapa permasalahan pokok kekerasan budaya yang terjadi setelah 1965, bahkan hingga Indonesia modern saat ini, yaitu 1) bagaimana pendukung anti-komunis dan agen-agen militer memanipulasi produk kebudayaan untuk mengukuhkan semangat anti komunisme; 2) upaya-upaya dari kalangan kebudayaan dalam merekonstruksi ulang atau membongkar tradisi Orde Baru dan pengusung anti-komunisme; dan 3) bagaimana upaya dekonstruksi itu berlangsung.

Baca lebih lanjut

Wartawan di Konferensi Asia-Afrika

Wartawan, ia ada dan selalu ada untuk menyampaikan berita. Dari berita baik hingga kabar buruk, dari berita lokal hingga internasional, dari yang sifatnya remeh temeh sampai yang menggemparkan macam gejolak politik dan tindak korupsi.

Pekerjaan wartawan memang menghimpun informasi dan menyampaikan berita, namun kadang tidak kita sadari, bahwa wartawan juga berperan sebagai saksi sejarah. Untuk membuktikannya, tak perlu melihat jauh pada sepak terjang wartawan hebat di Perang Vietnam atau Perang Teluk, cukup melihat kembali Kota Bandung di 60 tahun yang silam. Kala itu, Kota Bandung menjadi magnet bagi para wartawan dari berbagai penjuru dunia. Tahun 1955 Kota Bandung menjadi tuan rumah Konferensi Asia-Afrika (KAA) yang berlangsung dari tanggal 18 hingga 24 April. Tentu saja, ketika itu banyak wartawan handal nimbrung di Bandung.

Salah satu wartawan legendaris Indonesia, Rosihan Anwar (alm) menuliskan pengalamannya meliput KAA pada 1955 dalam bukunya Petite Histoire Indonesia (2004). Dalam tulisannya itu, ia mengungkapkan: “Di Bandungnya Indonesia, di situlah bertemu untuk pertama kalinya begitu banyak pemimpin-pemimpin Asia dan Afrika, membicarakan perihal perjuangan kemerdekaan dan perdamaian dunia. Di situlah bertemu tokoh-tokoh penting seperti Sukarno, Nehru, Ali Khan, Zhou En-lai, U Nu, Kotelawala, Nasser dll.” Wartawan tiga zaman itu pun bercerita bukan sekedar bagaimana KAA berlangsung, namun juga menuturkan pengalaman pribadinya selama peliputan. Dan ini menjadi menarik, karena tulisan itu pulalah kita bisa tahu peran wartawan sebagai saksi sejarah, juga bagaimana wartawan melakukan pekerjaannya di tengah sebuah peristiwa besar macam KAA.

Pada peristiwa KAA itu, wartawan-wartawan terkemuka di Indonesia datang dan meliput. Rosihan Anwar saat itu menjadi Editor harian Pedoman yang cukup banyak pembacanya. Ada pula Mochtar Lubis dari harian Indonesia Raya, B.M. Diah dari harian Merdeka, Suardi Tasrif dari Abadi, Adam Malik dari Antara, Djamaluddin Adinegoro dari PIA, Mohamad Isnaini dari Suluh Indonesia, Mahbub Djunaidi dari Duta Masyarakat. Ada pula Umar Said dari Harian Rakyat. Orang-orang media massa terdiri dari wartawan surat kabar, wartawan radio, wartawan foto, kolumnis dalam negeri dan luar negeri, seluruhnya berjumlah 500 orang. Meski demikian, yang tercatat hanya berjumlah 377 wartawan, terdiri dari 214 wartawan luar negeri dan 163 wartawan dari Indonesia.

Ketika itu, wartawan-wartawan Indonesia datang dengan perlengkapan yang seadanya, kamera pun belum banyak dipakai. Tidak ada barisan kamera yang bersifat dominan karena televisi belum lazim sebagai peliput. Yang ada hanya kamera untuk membuat film dokumenter atau jurnal berita.

Markas Para Wartawan di Swarha
Menurut keterangan Rosihan Anwar dari bukunya Petite Histoire Indonesia, para wartawan menginap di sebuah hotel bertingkat yang terletak di depan kantor pos. Hotel tersebut bernama Swarha. Kala itu, para wartawan memang menginap di Hotel Swarha karena Hotel Savoy Homman dan Hotel Preanger seluruh kamarnya sudah penuh dipakai para delegasi peserta KAA. Panitia KAA saat itu memang secara khusus menyediakan Hotel Swarha sebagai tempat menginapnya para wartawan. Pertimbangannya, Hotel Swarha yang terletak di di Jalan Raya Timur (sekarang Jalan Asia Afrika/samping Mesjid Agung) itu berada di seberang kantor pos besar, sehingga memudahkan para wartawan mengirimkan berita lewat telegram.

Lokasi Hotel Swarha cukup menguntungkan bagi para wartawan, karena terletak tidak jauh dari dari Gedung Merdeka. Jadi, tidak diperlukan ongkos khusus untuk mencapai lokasi konferensi, cukup dengan berjalan kaki. Rosihan dalam catatannya menyebutkan bahwa Hotel Swarha sebagai hotel yang serba sederhana. Hotel ini berlantai empat; lantai pertama tidak memiliki kamar, sementara di lantai kedua hingga keempat, masing-masing memiliki delapan kamar.

swarha

Hotel Swarha sebetulnya merupakan sebuah gedung peninggalan Belanda yang dibangun pada 1930-1950 hasil rancangan Wolf Schoemaker dengan gaya arsitektur eklektik beratap tumpuk seperti gaya Cina. Pada tahun 1950-an gedung ini sengaja diperluas untuk kepentingan KAA. Nama Swarha sendiri diambil dari nama sang pemilik gedung itu.
Hotel Swarha benar-benar menjadi markas besar bagi para wartawan peliput KAA, baik dalam dan luar negeri. Selain Rosihan Anwar yang menginap di hotel tersebut, ada pula Mochtar Lubis wartawan yang pernah dipenjara oleh Pemerintah Orde Lama. Mochtar pernah bekerja di Kantor Berita Antara, lalu mendirikan surat kabar Indonesia Raya tahun 1949. Ia juga terkenal sebagai koresponden perang ketika pecah pertempuran Korea Utara dan Korea Selatan pada 1950. Di Hotel ini pula sastrawan penulis novel Layar Terkembang, Sutan Takdir Alisjahbana menginap, bersama Sudjatmoko, dan juga Syahrir.

Selain tokoh-tokoh pers nasional, beberapa tokoh pers terkemuka di dunia pun turut menginap di Hotel Swarha. Ada Arthur Conte, seorang wartwan terkemuka asal Prancis. Conte begitu dikenal karena sempat menjabat sebagai Presiden Majelis Uni-Eropa tentang Peradaban Barat. Tak kalah dengan Rosihan Anwar, Conte pun menuliskan pengalamannya selama meliput KAA dalam sebuah buku yang berjudul Bandoeng, Tournat de l’Histoire (Bandung, Titik Balik dalam Sejarah). Conte mengisahkan, para wartawan tinggal di sebuah markas yang sangat sempit. Markas yang dimaksud itu tidak lain adalah Hotel Swarha.

Ada pula wartawan berdarah Afrika-Amerika yang turut bermarkas di Hotel Swarha, ia adalah Richard Wright. Selain sebagai wartawan, Wright justru dikenal sebagai penulis kawakan asal Amerika yang beberapa kali dicalonkan sebagai pemenang Nobel Sastra. Ia merupakan salah satu penulis yang concern dengan masalah rasialisme. Lewat novelnya yang berjudul Uncle Tom’s Cabin dan Native Son, Wright mencoba menggambarkan realitas sosial dan diskriminasi yang terjadi di Amerika. Isu-isu ini tentu saja sejalan dengan visi KAA yang mencoba menegakkan nilai-nilai kemerdekaan secara universal. Seperti pula Rosihan Anwar dan Arthur Conte, Richard Wright pun menuliskan pengalamannya selama meliput KAA dalam bukunya yang berjudul The Color Curtain, A Report on The Bandung Conference yang terbit pada 1956. Buku-buku yang ditulis oleh para wartawan itu, menggambarkan betapa mereka, para wartawan, bukan sekedar menjalankan tugas, namun mereka pun memiliki kesadaran yang tinggi terhadap pendokumentasian sejarah; sejarah yang boleh jadi turut membentuk dan mempengaruhi perkembangan negara-negara di dunia.

Kisah seputar Peliputan

wartawan dalam dan luar negeri

Dalam hal peliputan KAA, para wartawan ini punya kisah tersendiri. Misalnya tentang dinamika peliputan di Gedung Merdeka, seperti yang dikemukakan oleh Rosihan Anwar. Awak media yang jumlanya banyak, ternyata bisa ditampung di dalam ruangan gedung karena mereka tidak menumpuk pada saat yang sama, namun memencar mencari berita, pergi ke bungalo-bungalo di Cimbuleuit, Cipaganti, dan Lembang, di mana para delegasi menginap. Di dalam Gedung Merdeka, untuk menciptakan hubungan lancar antara sekretariat dan pers seperti penyiapan dan penyebaran press release, pemerintah sengaja memanggil pulang tenaga-tenaga diplomat di kedutaan besar RI untuk ditugaskan dalam pekerjaan Public Relations.

Kerja keras wartawan dalam meliput dikemukakan pula dalam Harian Merdeka (20 April 1955) disebutkan bahwa Wartawan bekerja berdesak-desakan padahal sudah kelelahan. Dapat kita bayangkan, pada saat itu sekian ratus wartawan bekerja pada beragam media yang berbeda, dari negara dan suku bangsa yang berdeba-beda pula, dan dengan beragam kesibukan. Mulai dari hilir-mudik meliput di Gedung Merdeka hingga ke penginapan-penginapan para delegasi, menghimpun informasi dan mengolahnya di Gedung Swarha. Tak sampai di situ, informasi yang didapat tentu harus dikirim pada kantor berita masing-masing, maka kantor pos pun ketika itu boleh jadi selalu dipadati oleh sekian banyak wartawan yang akan mengirimkan telegram. Untuk kepentingan peliputan, saat itu kantor pos Bandung sengaja menambah kapasitas pengiriman telegram dari 100 kata menjadi 200 kata.

Tentu kondisi saat itu sangat jauh berbeda dengan kondisi masa kini ketika semuanya dipermudah dengan internet. Dahulu sistem kerja peliputan serba manual. Wartawan lazim memiliki kemampuan stenografi karena alat rekam tentulah belum begitu populer ketika itu, mesin tik pun menjadi teman akrab, dan kamera manual menjadi barang yang cukup mewah, ditambah lagi dengan proses pengiriman berita yang harus melalui telegram atau pos. Ada keterangan menarik yang dikemukakan oleh Paul Tedjasurja, salah satu fotografer KAA yang masih hidup hingga saat ini. Ketika KAA berlangsung, Paul masih berusia 25 tahun. Menurutnya, saat itu Harian atau Koran yang mengutus para wartawan belum memiliki fotografer sendiri, sehingga para wartawan memperoleh photo dari para press agency. Press agency inilah yang dilakoni Paul, dan ia menjual hasil jepretannya yang diperoleh dari pagi hingga malam pada Koran-koran lokal. Tentu saja kamera yang digunakannya pun masih sederhana, yaitu kamera selica tipe lama.
Terbayang sudah, kerja wartawan di masa itu sangatlah berat. Pantaslah kita semua angkat topi untuk kerja para wartawan di masa itu. (H.G. Budiman, dari berbagai sumber)

Refleksi Sederhana Tentang Bandung

Hana nguni hana mangke/ tan hana nguni tan hana mangke/ aya na baheula aya tu ayeuna/ hanteu ma baheula hanteu tu ayeuna

Ada dahulu ada sekarang/ bila tak ada dahulu tak akan ada sekarang/ karena ada masa silam maka ada masa kini/ bila tiada masa silam tak akan ada masa kini

Demikian beberapa baris kalimat yang termuat dalam Amanat Galunggung (Kropak 632 dari Kabuyutan Ciburuy) hasil terjemahan Saleh Danasasmita. Kalimat itu pula dikutip oleh Haryoto Kunto dalam pengantar bukunya yang terkemuka itu; Semerbak Bunga di Bandung Raya (1986). Betapa potongan kalimat di atas terdengar sederhana di masa ini, tapi adakah kita tahu bahwa kalimat sederhana itu, dibuat sekian abad silam, ketika kertas dan tinta pun entah ada di mana, apalagi mesin cetak. Kalimat sederhana itu merupakan representasi pandangan hidup moyang kita; moyang yang hidup di tanah Priangan ini. Melalui kalimat tersebut, kita melihat bahwa sudah ada kesadaran pada konsep ruang dan waktu, bahkan jauh-jauh hari sebelum Einstein mengemukakan teorinya tentang waktu. Poin intinya, moyang kita begitu punya kesadaran bahwa apa yang terjadi saat ini selalu memiliki hubung kait dengan masa lampau, dan apa yang terjadi di masa lampau, turut membentuk kita saat ini. Kesadaran akan waktu, juga bagian dari kesadaran akan identitas. Lantas, haruskah kita melupakan masa lalu dan melenyapkan identitas begitu saja?

Tanggal 25 September ini Kota Bandung menginjakkan usianya di angka 204 tahun. Sungguh angka 204 menunjukkan betapa tuanya kota ini. Di tengah kota yang semakin tua ini, kita pun sadar Kota Bandung bertransformasi dengan begitu cepat. Masyarakat kota ini semakin heterogen, beragam budaya ada di Bandung, beragam hiburan ada di Bandung, dan bergam komunitas kreatif dan industri kreatif membanjir di Bandung. Jadilah Bandung, kota kreatif yang punya potensi ekonomi begitu tinggi. Dan Barangkali, satu atau dua dekade ke depan Bandung pun akan menjadi megapolitan macam Jakarta. Siapa yang tahu? Namun, apapun jadinya Kota Bandung hari ini dan kelak–seperti yang dikemukakan dalam Amanat Galunggung di atas– dibentuk dari masa lalu. Wajar kiranya jika kita selaku penghuni kota ini, mulai ingin tahu dan mau tahu tentang riwayat kota ini. Bahwa Bandung berdiri secara formal pada 25 September 1810, bahwa Bandung dahulu berpusat di Dayeuh Kolot sebelum pindah ke pusat kota dekat sungai Cikapundung, bahwa Bandung dibangun berkait pula dengan pembangunan Jalan Raya Pos gagasan Daendels, bahwa Bandung dahulu bisa menjadi sebuah kota atas jasa Wiranatakusumah IIyang kini makamnya nyaris terlupa dan tak terurus di jalan Dalam Kaum, bahwa Bandung sempat menjadi episentrum pergerakan Nasional. Agaknya fakta-fakta tersebut sudah sewajarnya mau kita ketahui, dan kita cari tahu. Maukah kiranya kita disebut sebagai masyarakat yang amnesia masa lampau? Agaknya tidak.

Marilah kita mencintai kota ini dengan cara kita; tetap membangun dan mengembangkan kota ini, tapi tidak lantas melupakan budaya dan sejarahnya. Layaknya pohon beringin yang kokoh, ia akan tumbuh dan menjulang dengan akar dan batang yang besar-besar, tapi ia menancap pada akar yang kuat. Pada akar itu pulalah sejarah dan budaya menancap kuat, dengan begitu, apapun perubahan yang terjadi, ia tak goyah.